JAKARTA, HarianBernas.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, tak memberikan contoh yang baik sebagai figur pemimpin. Penilaian KPK ini menyusul adanya pengakuan Yuddy yang menilai dirinya tak bersalah menggunakan mobil dinas pada saat mudik Hari Raya Idul Fitri, beberapa waktu yang lalu.
??Hal seperti ini (mudik dengan mobil dinas) sepatutnya ditimbang baik-baik oleh pejabat atau penyelenggara negara. Reformasi birokrasi tidak mungkin bisa berhasil jika tidak ada contoh kuat dari atas,?? kata Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono ketika diminta tanggapannya soal penggunan mobil dinas untuk mudik oleh seorang menteri, di Jakarta, Rabu (13/7/16).
Menurut Giri, seharusnya sebagai seorang menteri, Yuddy harus membedakan prinsip dasar barang milik negara dengan barang pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi.
??Inilah yang diatur pada PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah,?? jelasnya.
Posisi Menteri menurutnya, dalam aturan tersebut adalah sebagai Pengguna Barang Milik Negara.
Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf e , sebagai pengguna barang menteri berwenang dan bertanggung jawab untuk menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian / lembaga.
Lebih lanjut menurut Giri, sebenarnya Kementerian PAN – RB memiliki aturan yang terkait dengan kendaraan dinas tersebut, yakni Peraturan Menteri PAN & RB No. 48 Tahun 2013 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Kemenpan & RB yang mengatur perihal kendaraan dinas sebagai bagian dari Sarana di Kementerian.
??Sarana dan prasarana kantor termasuk kendaraan dinas, jelas digunakan untuk penunjang proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan. Bukan untuk kepentingan di luar itu, seperti kepentingan pribadi,?? tegas mantan calon pimpinan KPK tersebut.
Bahkan dalam Pasal 9 mengatur pemberian kendaraan dinas adalah untuk kelancaraan pelaksanaan tugas. Kendaraan dinas disini menurutnya, termasuk kendaraan dinas menteri hingga kendaraan operasional.
??Prinsip – prinsip dasar pengaturan barang milik negara dan lebih dari itu, prinsip – prinsip etika pejabat publik seharusnya menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara agar menjadi contoh bagi bawahannya,??tukasnya.
Untuk diketahui, sebelumnya Menpan RB Yuddy Chrisnandi mengakui dirinya menggunakan mobil dinasnya untuk keperluan mudik Hari Raya Idul Fitri Syawal 14 37 Hijriyah pada Rabu ( 6/7/2016).
Atas penggunaan mobil tersebut, politikus Partai Hanura tersebut menyatakan tidak ada yang salah dengan dirinya menggunakan mobil dinasnya untuk kepentingan mudik.
Yuddy beralasan, selaku menteri ada dua jenis kendaraan yang disediakan oleh pemerintah, yaitu kendaraan yang melekat dengan jabatan dan kendaraan operasional. Adapun kendaraan yang dipakai dirinya untuk mudik adalah fasilitas yang melekat dengan jabatannya sebagai menteri sehingga tidak ada yang salah, karena ia juga tidak menggunakan pelat nomor kementerian.