BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

PPATK ?Temukan 15 Pejabat Indonesia Terkonfirmasi di Panama Papers

PPATKterus menelisik keterlibatan para pihak terutama orang Indonesia yang terungkap memiliki perusahaan cangkang di Panama Papers....

Jumat, 17 Juni 2016 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 16 Juni 2016.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, HarianBernas.com – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK), ternyata tidak mendiamkan begitu saja skandal “Panama Papers” yang sempat menghebohkan dunia, serta menyeret beberapa orang penting di Indonesia beberapa waktu lalu. PPATK menyatakan, pihaknya terus menelisik keterlibatan para pihak, terutama orang Indonesia yang terungkap memiliki perusahaan cangkang di “Panama Papers”.

“Sampai saat ini, teman-teman di PPATK masih memproses itu, karena memang kalaupun ada nama perusahaan atau nama orang. Kalau yang di luar negeri memang agak susah,” kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso, dalam acara diskusi  dengan tajuk “Apa Kabar Skandal Panama Papers?”, di Jakarta, Jumat (17/6/16).

Dari hasil penelusuran, ditemukan sekitar 15 orang yang terdiri dari para pejabat ata penyelenggara negara seperti politisi dan keluarganya, terkonfirmasi masuk dalam daftar skandal pemilik perusahaan cangkang di Panama Papers.

Sementara itu, atas keterlibatan beberapa orang Indonesia dalam skandal Panama Papers, Direktur Eksekutif Kata Data, Metta Dharma Saputra mengatakan, para pihak yang nama terungkap seperti Ketua BPK Harry Azhar Aziz dan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, harus memberikan klarifikasi secara resmi, bukan hanya klarifikasi kepada media.

“Saya kira tidak cukup dengan klarifikasi kepada media.

Saya tawarkan pertama kedua pejabat publik memberikan penjelasan secara resmi kepada negara. Dalam hal ini Ketua BPK memberikan klarifikasi secara resmi, nanti dipelajari komite etik BPK,” pinta Metta.

Nantinya, setelah menjelaskan kepada komite etik, pihak  komite etik BPK menilai ada tidaknya pelanggaran etik di sana. “Karena terlepas ada uangnya atau tidak (perusahaan cangkangnya), ini kan sudah jadi gunjingan publik, harusnya buat klarifikasi resmi, kemudian dipelajari oleh komite etik, untuk kemudian disampaikan ke pihak DPR, karena BPK kan dipilih DPR,” tandasnya.

Selanjutnya, setelah pejabat yang bersangkutan mengklarifikasi kepemilikan perusahaan cangkangnya, ia juga menginginkan agar Presiden melakukan tindakan nyata untuk membersihkan negara ini dari para pengemplang pajak.

“Political will Presiden sangat dibutuhkan, karena ini jadi dorongan semua pihak untuk melakukan action,” tukas jurnalis senior ini. Lebih lanjut, ia juga meminta agar ada pembentukan komite etik dari orang-orang yang berintegritas, untuk memeriksa para pihak yang terindikasi melakukan pengemplangan pajak dan menyembunyikan hartanya di negara bebas pajak (tax heaven countries).

Tag:#nasional#berita

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan