KUPANG, BERNAS.id – JAKARTA, HarianBernas.com ? Bupati Kupang Ayub Titu Eki mendesak agar pemerintah pusat (Jakarta) segera menyelesaikan sengketa lahan di kawasan Naktuka, Kupang secara budaya. Sengketa tersebut terjadi antara warga di Kupang ?Indonesia dengan Timor Leste.
“Saya rasa kalau diselesaikan secara budaya, kasus ini tidak akan berlarut-larut, karena antara masyarakat Timor Leste yang ada di Naktuka dengan masyarakat Indonesia di Amfoang Timur memiliki budaya dan karakteristik yang sama, nah sekarang tergantung pihak Jakarta saja,” kata Bupati Kupang di Kupang, Jumat (3/6/16).
Naktuka merupakan wilayah demarkasi antara Indonesia dan Timor Leste dengan luas kawasan 1.690 hektare yang kini dikuasai oleh warga Timor Leste asal Oecusse. Mereka menggunakannya untuk membangun pemukiman dan berkebun.
Kawasan Naktuna memang telah dihuni oleh warga Oecusse untuk berkebun sebelum akhirnya Timor Leste memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sesudah Timor Leste merdeka, hal inilah yang meresahkan warga Amfoang Kupang. Pasalnya, tidak hanya berkebun melainkan warga dari Timor Leste telah mendirikan pemukinan.
Keresahan warga Amfoang Kupang muncul dan tidak mau menerima aksi penyusupan untuk menguasai wilayah NKRI.
Bupati Kupang mengatakan penyelesaian batas negara antara keduanya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi ini sudah mendesak dan perlu segera diselesaikan dengan cara budaya maka Indonesia khususnya warga Kupang akan mendapat peluang menang yang besar.
“Saat ini jumlah warga Timor Leste yang tinggal di kawasan itu semakin banyak. Setahun yang lalu saya sempat melihat langsung warga yang tinggal di kawasan itu, saat saya cek kartu identitasnya ternyata mereka tidak punya baik dari Indonesia maupun Timor Leste. Tetapi tiga bulan terakhir saya kesana, mereka sudah memiliki KTP dan berkewarganegaraan Timor Leste,” ujarnya.
Apabila kondisi ini terus dibiarkan maka akan menjadi bumerang bagi Indonesia.
Ia juga menyarakan agar penyelesaiaan kasus ini jangan sampai melibatkan dunia internasional atau PBB karena dampaknya akan sangat merugikan Indonesia.
Pengamat hukum internasional Dr. DW Tadeus menilai Jakarta tidak tegas dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan di Naktuka, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang kini diolah dan ditempati oleh warga Timor Leste.