H.Kurniawan Membaca Skenario Busuk Ditengah Situasi Politik Yang Dinamis

JAKARTA - Situasi Politik yang dinamis membuat Ketua Gerakan Cinta Prabowo angkat bicara.

H.Kurniawan membaca dan mencurigai sudah ada skenario jahat yang akan digunakan untuk merongrong kedamaian dan stabilitas bangsa.

Bang Iwan melihat permasalahan Gibran dapat saja ada oknum atau pihak yang akan memperkeruh suasana. Bahkan dapat diduga ada pihak mengambil kesempatan mengganggu pemerintahan Prabowo.

"Soal Gibran ini menggangu stabilitas bangsa dan kami meminta relawan solid bersatu, mereka Komprador dan anasir anasir siap melakukan perlawanan untuk membuat situasi tidak nyaman dan tidak terkendali, ini perintah ribuan Relawan GCP harus rapatkan barisan," tegasnya.

Meski H.Kurniawan tidak menjelaskan kegentingan apa yang akan terjadi dan siapa yang bermain namun dia memastikan para aktor sutradara dibalik layar sudah siap ancang-ancang untuk membuat situasi tidak nyaman.

"Jika kondisi yang tidak diinginkan terjadi maka rakyat yang akan terdampak, dan kita semua rugi akan hal ini, jangan-jangan ya menggangu rakyat Indonesia, oleh karenanya saya berharap aparat siaga dan membaca sekecil apa pun pergerakan yang ingin memecah belah persatuan NKRI," ujarnya.

Seluruh pandangan ini menurut H.Kurniawan tidak lepas dari kondisi politik dan kabar Wapres Gibran Rakabuming Raka mundur.

"Tidak hanya itu dengan eks Kapolri Sigit ditahan karena penyadapan maka terbongkar semua seluruh niat jahat musuh dalam selimut," ungkapnya.

Saat ditanya siapa sosok yang cocok menggantikan Gibran? H.Kurniawan menjawab dengan tegas,"Harus yang jiwanya merah putih, sudah cukup itu," tegasnya.

Kepada rakyat Indonesia H.Kurniawan menyarankan tetap tenang meski elit sedang bergelombang, "Bapak Presiden selalu memprioritaskan dan menjaga rakyat, Presiden Indonesia kita ini sangat cinta kepada rakyat oleh karenanya saya berharap kita bersatu dan bergandengan tangan agar para orang orang jahat itu bisa ditindak tegas, sehingga Indonesia adil dan makmur," ujarnya.

Untuk diketahui, ada beberapa situasi nasional yang saat ini terjadi.

Penangkapan para jenderal Polri dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, juga melibatkan Jenderal (purn) Listyo Sigit Prabowo, yang saat peristiwa terjadi masih menjabat Kapolri.

Peristiwa ini membuat gempar karena terjadi sejak 2025.

Dugaan Makar

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), mengatakan Polri saat ini telah mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan pidana makar yang dilakukan oleh Sigit cs. Atas dasar tersebut, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan/atau tidaknya unsur tindak pidana yang memerlukan pembuktian secara terpisah.

Temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, illegal access, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar," lanjutnya.

Terbaru terkait situasi politik.

Ijazah Gibran Rakabuming Raka menjadi polemik. Kasus Ijazah Gibran mengemuka setelah putusan Mahkamah Agung membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya saat proses pemilu 2024.

Putusan tersebut kemudian menjadi landasan bagi sebanyak 120 anggota DPR RI mengajukan usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.

Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung membuat legitimasi Gibran jatuh. Pasalnya, keabsahan Gibran sebagai Wapres dipertaruhkan.

Ujungnya, DPR melalui anggotanya telah menandatangani HMP guna memakzulkan Gibran.

Putra dari Presiden Ke-7 Indonesia itu juga dikabarkan, telah mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Pernyataan itu diperkuat oleh Ketua Umum Projo Budi Arie.

Keputusan mundur sekaligus surat pengunduran diri Gibran disebut telah disampaikan langsung pada Presiden Prabowo Subianto, Rabu (11/11).(fie)

Berita Terkait:

• Polda DIY Pulangkan 154 Peserta Aksi Unjuk Rasa, Satu Tersangka Pembawa Molotov dan Sajam Terancam Hukuman Berat
• Tindakan Terukur, Kapolda DIY Bantah Rantis Masuk UGM