Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo menegaskan bahwa pembangunan kawasan pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) harus disiapkan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan pertanahan atau konflik agraria baru di tengah masyarakat.
Komitmen itu disampaikan BRAN dalam audiensi dengan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) di Jakarta pada 4 November 2026, yang membahas rencana Giant Sea Wall sepanjang sekitar 575 kilometer serta revitalisasi tambak Pantura 2025–2028.
Proyek raksasa ini menyentuh 5 provinsi, 20 kabupaten, 5 kota, dan 128 kecamatan, terbagi dalam dua wilayah kerja dan 15 segmen.
Di dalamnya termasuk tanggul pantai, tanggul laut, serta breakwater mangrove.
Skala sebesar itu mengubah tata ruang pesisir, akses jalan, jalur aktivitas warga, dan ruang penangkapan ikan yang selama ini menjadi sumber penghidupan nelayan.
Ketika Pembangunan Menyentuh Ruang Hidup Nelayan
Bagi nelayan dan petambak, kekhawatiran bukan soal penolakan terhadap pembangunan, melainkan soal kepastian.
Mereka telah lama hidup dan menggantungkan penghasilan di kawasan yang kini masuk dalam rencana proyek.
Ketika infrastruktur berjalan tanpa sosialisasi dan mitigasi sosial yang memadai, akses terhadap sumber penghidupan bisa terancam.
BRAN menyatakan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan BOPPJ agar setiap potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini.
Fokusnya mencakup kepastian status hukum tanah pada kawasan reklamasi dan pulau artifisial, serta perlindungan hak masyarakat pesisir.
"Pembangunan kawasan pesisir harus kita persiapkan secara menyeluruh.
Jangan sampai pembangunan infrastruktur justru menimbulkan persoalan pertanahan atau konflik baru di masyarakat," kata Kepala BRAN Dedi Prasetyo.
MoU dan PKS Jadi Kunci Percepatan Perlindungan
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kepala BOPPJ Didit Herdiawan mengusulkan agar kerja sama BRAN–BOPPJ dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan dilaporkan kepada Menteri KKP untuk disiapkan MoU BRAN–KKP.
Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Langkah ini penting karena persoalan pertanahan tidak bisa diselesaikan secara sektoral.
Di Indramayu dan Karawang, persoalan pertanahan dan pelaksanaan program revitalisasi tambak membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
Tahap pertama revitalisasi tambak di Jawa Barat sendiri mencakup sekitar 14.090 hektare.
"Karena itu, BRAN akan memperkuat koordinasi dengan KKP dan BOPPJ agar setiap potensi konflik dapat diidentifikasi dan ditangani sejak dini," ujar Dedi. Hak Masyarakat Harus Sejalan dengan Pembangunan
Persoalan agraria di kawasan pesisir bukan hal baru.
Pembangunan infrastruktur berskala besar kerap meninggalkan jejak sengketa tanah ketika status hukum lahan tidak dipetakan sejak awal.
Karena itu, BRAN menempatkan identifikasi potensi konflik sebagai bagian dari tahap persiapan, bukan sebagai respons setelah masalah muncul.
"Yang harus kita jaga adalah agar pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Nelayan harus tetap diperhatikan, akses terhadap sumber penghidupan harus dipertimbangkan, dan setiap potensi konflik harus segera dikomunikasikan.
Kita ingin pembangunan berjalan, tetapi hak-hak masyarakat juga terlindungi," kata Dedi.
Bagi petambak, kepastian tanah menentukan keberlanjutan usaha dan produktivitas kawasan.
Bagi nelayan, perubahan akses jalan dan ruang penangkapan ikan dapat menekan pendapatan harian.
Bagi pemerintah dan pelaksana proyek, konflik agraria yang tidak tertangani sejak dini berisiko menimbulkan penundaan, biaya penyelesaian sengketa, dan resistensi masyarakat yang menghambat percepatan pembangunan Pantura.
Tiga Pilar yang Bisa Menjadi Jalan Tengah
BERNAS mengusulkan agar MoU BRAN–BOPPJ dan MoU BRAN–KKP segera dipercepat menjadi PKS operasional dengan tiga pilar.
Pertama, registri tanah dan aset digital terpadu untuk memetakan status hukum tanah pesisir, kawasan reklamasi, dan pulau artifisial sebelum konstruksi berjalan.
Dengan begitu, potensi konflik teridentifikasi sejak dini, bukan setelah warga kehilangan akses.
Kedua, skema mitigasi sosial terukur yang mewajibkan sosialisasi, kompensasi, dan jaminan akses nelayan atas jalur aktivitas serta ruang penangkapan ikan pada setiap segmen proyek.
Ketiga, dashboard konflik agraria Pantura yang memantau pengaduan masyarakat secara real-time dan menghubungkannya dengan kanal penyelesaian lintas lembaga, mulai dari BRAN, KKP, BOPPJ, hingga pemerintah daerah.
Untuk revitalisasi tambak di Indramayu dan Karawang, pendampingan hukum dan sertifikasi tanah petambak sebaiknya dijadikan prasyarat pencairan program.
Pendekatan ini memastikan pembangunan berjalan seiring perlindungan hak masyarakat, bukan saling meniadakan. Menakar Dampak pada Ekosistem Pesisir
Dari kacamata industri, keberhasilan proyek Pantura bergantung pada kepastian hukum tanah dan integrasi sosial.
Ketidakpastian agraria berpotensi menimbulkan biaya sosial-ekonomi, menghambat investasi, dan memperlambat percepatan pembangunan kawasan.
Sebaliknya, kepastian hak masyarakat pesisir justru menjadi fondasi stabilitas bagi keberlanjutan proyek jangka panjang.
Masyarakat pesisir di Pantura kini menantikan tindak lanjut konkret.
Komitmen BRAN untuk mengidentifikasi dan menangani potensi konflik sejak dini menjadi sinyal positif yang diharapkan segera berwujud dalam MoU dan PKS antara BRAN, KKP, dan BOPPJ, agar pembangunan besar di pesisir utara Jawa tidak berubah menjadi babak baru sengketa tanah.
[STRATEGI SOLUSI]
Persoalan agraria pesisir menuntut tata kelola data yang rapi dan terukur.
Bagi pemerintah daerah, konsultan, dan pelaku usaha yang terlibat dalam proyek kawasan, BERNAS menyediakan Jasa SEO & Ads BERNAS untuk memperkuat komunikasi publik dan transparansi program, serta Consulting Business Plan untuk menyusun roadmap transformasi digital berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang hingga rencana eksekusi yang terukur.
Untuk kebutuhan otomasi pemetaan dan pemantauan pengaduan masyarakat, Adolo membantu memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya lalu mengotomatiskannya satu per satu.
Sementara itu, bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin membangun sistem pemantauan berbasis data secara nyata, Koding.Studio menyediakan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan.
Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi ekosistem BERNAS.
📊 Survei Kilat BERNAS
Apakah Anda tertarik kuliah lagi?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari BRAN Kawal Kepastian Tanah Nelayan Pantura di Proyek Giant Sea Wall 575 Km?
Kepala BRAN Dedi Prasetyo menegaskan pembangunan Pantura tidak boleh melahirkan konflik agraria baru.
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.
