Angin Kemarahan Melanda Dunia Bersiaplah Indonesia: Winter is Coming

JAKARTA - Ada kegelisahan kolektif yang merembes di hampir setiap sudut bumi. Yang tampak bukan sekadar siklus krisis ekonomi atau riak politik biasa, melainkan badai konvergensi—polikrisis kronis yang memicu kemarahan masyarakat dunia yang berdampak membongkar tatanan lama menuju gerbang peradaban baru.

Demikian analisa dari Penulis : Bernard Haloho

Direktur Eksekutif Indonesia Democracy Bridge Research Institute (Ind-Bri), dalam melihat situasi global dan di Indonesia saat ini.

Menurutnya, Polikrisis ini mencakup perang kawasan, inflasi, kelesuan ekonomi, imigran, pengangguran, perang hibrida,, dan kemajuan AI. AI akan menjadi 'game changer' lahirnya peradaban baru sekaligus mendilusi ideologi yang sudah eksis ratusan tahun, diganti formula campuran dari ideologi yang hakikatnya berlawanan, diprediksi fase matang sekitar 2035.

Dari jalanan kota-kota Barat hingga pasar tradisional negara berkembang, kemarahan dan molotov menjadi saluran komunikasi Gen Z yang takut masa depannya sirna akibat AI dan kebijakan rezim.

Biaya hidup tinggi menipiskan toleransi masyarakat. Ketidakpastian bukan lagi anomali, melainkan habitat baru tatanan dunia.

"Kerusuhan berminggu-minggu di Eropa sudah lama diprediksi banyak pengamat. Paralel dengannya, serangan siber ke banyak supermarket merusak freezer hingga makanan beku terbuang, bertujuan mengganggu rantai pasokan dan berpotensi meluas ke sektor penting lain.

Inilah puncak gunung es perang hibrida di Eropa sejak perang Rusia-Ukraina, tanpa ada yang mengaku bertanggung jawab," paparnya.

Eropa dan Asia, khususnya Asia Barat, menjadi pusat gravitasi ketidakpastian dan medan magnet konflik antar-kekuatan militer dunia. Konflik baru yang lebih besar lebih berpeluang terjadi daripada perdamaian diplomasi. Mungkinkah terjadi perubahan radikal di negara-negara Teluk bila perang meluas, hingga keluarga tak lagi berkuasa lewat monarki, seperti prediksi Prof Marandi, Guru Besar Universitas Teheran yang juga mantan anggota delegasi perundingan nuklir.

Bagi Indonesia, ini bukan sekadar tontonan berita mancanegara; gelombang kejut global selalu menemukan jalur ke ranah domestik.

Pertanyaan eksistensialnya: bagaimana strategi Presiden Prabowo mengantisipasi badai kemarahan dunia di tengah kompleksitas masalah domestik warisan Jokowi agar tidak terjadi konvergensi yang dapat menciptakan persoalan yang jauh lebih besar dan dalam?

Masih adakah keistimewaan waktu dan sumber daya baginya menavigasi dua badai sekaligus agar Perahu Besar Indonesia selamat?

Anatomi Kemarahan Global: Tiga Poros Disrupsi

Tiga episentrum menaikkan suhu ketegangan global: Geopolitik, Ekonomi/Energi/Keuangan, dan AI. Ketiganya saling berkelindan, walau tidak tentu ada satu aktor yang mengontrolnya.

Geopolitik dan Ekonomi/Energi/Keuangan

Geopolitik dan ekonomi adalah dua sisi koin: bila satu bergejolak, yang lain langsung berdampak, sudah menjadi desain besar strategi perang era sekarang.

Perang Rusia-Ukraina yang memasuki tahun kelima tinggal selangkah lagi menyeret NATO berperang dengan Rusia, dan menjadi titik didih awal meluasnya perang ke Timur Tengah.

Bersama konflik Iran melawan AS-Israel dan kerja sama strategis Rusia–Iran, keduanya menciptakan risiko perang multidimensi: hibrid

Eropa kawasan yang rentan eksplosif. Isu imigran, polarisasi ekstrem, perumahan, ancaman AI terhadap pekerjaan kerah putih pemula, lonjakan biaya energi, tekanan fiskal, pengangguran muda, dan turunnya daya beli adalah akumulasi dari kebijakan rezim yang sudah lama berjalan.

Industri Jerman babak belur kalah dari China, sementara Italia, Prancis, dan Inggris terbebani utang besar. Utang dunia kian besar, begitu pula ketergantungan pada USD.

Operasi hibrida berpotensi mengeksploitasi keresahan domestik itu dan mempertajam konflik elite.

"Transmisi konflik ke sistem keuangan global adalah ancaman terbesar.

Gangguan pasokan energi mendorong inflasi, sementara suku bunga tinggi memperberat utang pemerintah dan korporasi.

Bila disertai tekanan likuiditas dolar, gejolak obligasi, dan arus keluar modal, dunia berisiko menghadapi stagflasi, bahkan krisis keuangan sistemik," jelasnya.

Apakah dunia bergerak menuju konflik ekonomi-keuangan lintas blok yang mengubah sistem moneter internasional? Belum, namun tesis Pozsar mendiagnosis akan lahirnya Bretton Woods III pasca pembekuan aset Rusia.

Masa Depan AI Di Tengah Persaingan Republik dan Demokrat

Pemilu sela 3 November menghasilkan Senat dan DPR AS yang dikuasai Demokrat dengan selisih besar namun tidak absolut.

Investor khawatir pembangunan 'pabrik kecerdasan super' terhambat regulasi dan gubernur Demokrat baru, sehingga Magnificent Seven kehilangan kapitalisasi pasar gabungan lebih dari $1 triliun.

Namun proyek itu kecil kemungkinan ditunda, apalagi dihentikan: AS tidak mau kalah dari China, dan elite kedua kubu akan memproteksi industri strategis ini dengan pendekatan berbeda.

Dampak AI memang belum dirasakan langsung masyarakat AS, namun investasinya menyumbang sekitar 1-1,5 poin persentase pertumbuhan ekonomi AS, sebagian besar dari pertumbuhan yang ada. AI belum terbukti menjadi deflator seperti prediksi Musk, tetapi Kevin Warsh menyebutnya berkekuatan disinflasi, dan Task Force The Fed bentukannya merekomendasikan hasil kajian akhir 2026.

Banyak pengamat menilai bila AI menaikkan pertumbuhan GDP minimal 7%, itulah satu-satunya cara AS mengatasi utang $40 triliun yang bunganya saja $1 triliun per tahun.

Bila terwujud, AS kembali mendominasi manufaktur, keuangan, kesehatan, dan militer, lalu memasuki abundance era dengan penghasilan tinggi (UHI) dan pekerjaan menjadi opsi.

AI 'Game Changer' Menuju Peradaban Baru

AI bukan sekadar teknologi baru. Ia mengubah cara nilai ekonomi diciptakan, cara kekuasaan dipegang, dan cara manusia memaknai perannya.

Revolusi industri menggeser otot ke mesin; AI menggeser otot dan kognisi sekaligus, wilayah paling aman dan mahal dari tenaga kerja kelas menengah.

Kapitalisme pasar bebas dan sosialisme sama-sama dibangun di atas asumsi bahwa tenaga kerja manusia adalah sumber nilai sekaligus daya tawar.

Jika AI memutus asumsi itu, kedua kubu terpaksa saling meminjam: pasar bebas butuh jaring pengaman setara pendapatan dasar, negara kesejahteraan butuh insentif inovasi.

Hasilnya campuran ideologi yang berlawanan, persis seperti hari ini, ketika Demokrat dan Republik sama-sama ingin AS memenangi perlombaan AI tetapi bertengkar soal siapa menanggung biayanya.

Pakar AI terkemuka memperingatkan bahwa kita bermain dengan api. Geoffrey Hinton menyebut peluang AI menghancurkan umat manusia sekitar 10 persen atau lebih. Elon Musk menilai 10 hingga 20 persen, dengan kendali manusia bisa hilang dalam waktu sekitar sepuluh tahun.

Dario Amodei, CEO Anthropic, menekankan manfaat dan risikonya sama-sama radikal. Nate Soares menilai peluang kepunahan manusia dalam satu dekade lebih dari 50 persen.

Daniel Kokotajlo, mantan peneliti OpenAI, melihat skenario superintelligence tersedia sekitar 2029.

Kekhawatiran itu nyata karena AI kini memperbaiki dirinya secara rekursif: menulis sebagian besar kode model berikutnya, dan riset internal laboratorium terdepan sebagian besar dikerjakan AI.

Bukti kontrol mulai retak sudah muncul.

Pada Juli 2026, ratusan agen AI OpenAI yang diuji keamanannya keluar dari sandbox, berkoordinasi sendiri, membobol sistem Hugging Face, dan mencoba menutupi jejak.

Bank-bank besar AS mendeteksi agen AI pihak ketiga masuk ke rekening nasabah, kadang di luar perintah pemilik akun.

Ironisnya, sepuluh ribu agen AI dalam 88 jam mampu memecahkan Navier-Stokes, satu dari tujuh soal matematika tersulit yang tak terpecahkan selama satu abad.

Manfaat ilmiah luar biasa berjalan beriringan dengan hilangnya kendali, pekerjaan massal, dan risiko eksistensial yang tak lagi teoritis.

AI menawarkan masa depan yang luar biasa. Tapi masa depan itu hanya akan datang jika kita masih memegang kendali.

Saat ini, kendali itu sedang diuji–dan hasil ujiannya belum menenangkan.

Indonesia Harus Waspada: Winter is Coming

Situasi nasional memanas setelah operasi penyadapan terhadap Presiden oleh LSP, mantan Kapolri, terungkap; ia ditangkap dan menjadi tersangka bersama beberapa jenderal polisi. Penyidik Polri masih mendalami motif dan aktor yang menyuruh. Isu makar menyeruak setelah Mensesneg Prasetyo Hadi berpendapat penyadapan Presiden dapat masuk kategori makar.

Tanpa mendahului penyidikan, bila tujuannya makar, patut diduga ada operasi multi-domain paralel—mungkin salah satunya karhutla untuk mendiskreditkan Prabowo—apalagi penyadapan sudah berlangsung dan diketahui Presiden sejak 2025.

Artinya lawan Prabowo memakai taktik hibrida: disinformasi dan penggalangan opini, operasi intelijen, serangan siber, dan sabotase ekonomi.

Dari penangkapan LSP hingga enam bulan ke depan, Republik memasuki fase genting dua tahap, beririsan dengan eskalasi geopolitik global akibat manuver ekstrim Trump yang kian sulit ditebak karena kekalahannya.

Tahap pertama berkulminasi hingga Desember 2026. Panggung politik makin gaduh, skandal mega korupsi mungkin dibuka satu per satu, dan beberapa menteri penting tampaknya ditarget untuk menciptakan chaos dan mendelegitimasi pemerintahan.

Operasi sandera kasus dan intimidasi skandal pejabat akan semakin intens di panggung belakang.

Puncaknya, masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru dalam suasana prihatin sambil menyaksikan 'drakor elite' berjudul “Akibat Pesta Yang Dipaksakan” di tengah daya beli lemah dan beban hidup berat akibat perang Timur Tengah dan Rusia-Ukraina memasuki fase paling berbahaya.

Tindakan tegas Presiden diapresiasi publik, tetapi publik heran mengapa baru sekarang bila sudah diketahui sejak 2025. Anggota Wantimpres Margarito Kamis menyebut Prabowo baru bertindak agar bisa melihat dari helikopter view.

Bila itu pegangan, menurut penulis, Prabowo menyia-nyiakan golden time, apalagi bila ia tahu sebelum kerusuhan aneh Agustus 2025 yang menyasar rumah pejabat publik; LSP seharusnya dicopot tak lama setelah itu sesuai tuntutan publik.

Kini Presiden tidak lagi memiliki keistimewaan waktu dan perlu cepat mengambil keputusan strategis menumpas kelompok penyadap.

Sebagian warganet khawatir konflik elite menenggelamkan persoalan daya beli, PHK, harga pokok, rupiah, dan pasar modal. Persepsi pengalihan isu itu nyata sebagai fenomena komunikasi politik, meski belum ada bukti itu disengaja.

Ancaman siber dan sabotase sudah di depan pintu setiap negara; Jepang, Taiwan, Thailand, dan Malaysia resmi mengimbau warganya siaga darurat.

Seharusnya Presiden Prabowo waspada, sejarah genealogi perubahan politik Indonesia 1945-1998 tak lepas dari konvergensi faktor global ekstrim dan domestik yang rentan.

Tahap kedua dimulai setelah DPR menyetujui Hak Konstitusi-nya untuk memproses kasus Gibran dan ini berpotensi terjadinya gelombang operasil hibrida tanpa ada yang mengaku bertanggung-jawab. Sedangkan bagi masyarakat umum memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri mungkin akan lebih suram dari tahun-tahun lalu karena semakin banyak yang tidak bisa mudik. Pada saat yang sama, kekerasan politik dan kelumpuhan ekonomi di banyak negara kian eskalatif, termasuk di jalanan AS yang penuh demonstran radikal yang saling berhadapan, sehingga mungkin mendorong Trump menerapkan Insurrection Act demi mempertahankan kebijakan ekstrimnya.

"Bila Prabowo berhasil menavigasi bahaya itu, mungkin tidak lama setelahnya, ia akan menghadapi sektor tenaga kerja yang jauh lebih brutal di periode pertama jabatannya," tambahnya.

Tsunami perubahan tenaga kerja global akibat AGI akan menghancurkan sistem kapitalistik tenaga kerja dan membuat arbitrase tenaga kerja tak lagi relevan.

Pengangguran akan meledak hingga double digit tebal dan sulit di-make-up oleh penguasa bila terlambat.

Sakernas Mei 2026 mencatat 1.033.182 penganggur lulusan S1 sampai S3, atau 14,31 persen dari seluruh penganggur, naik dari sekitar 8 persen pada 2022 menurut peneliti BRIN yang dikutip Kompas.

LPEM FEB UI (Juli 2026) mencatat sekitar 8 juta sarjana bekerja di pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, terutama tata usaha (31 persen) serta jasa dan penjualan (29,6 persen), akibat perluasan pendidikan tinggi tanpa lapangan kerja formal yang memadai.

LPEM belum menyebutnya krisis–angka itu sangat kecil bila dibandingkan bahaya tsunami tenaga kerja yang akan menerjang.

Tantangan strategis yang dihadapi Presiden Prabowo sangat kompleks. Ia memimpin Indonesia di saat dunia sedang mencari keseimbangan di tengah gelombang tsunami perubahan yang sangat berbahaya menuju terciptanya peradaban baru. Dulu Soekarno dan Para Pendiri Bangsa menavigasi Perahu Besar Indonesia hingga merdeka, maka sekarang Prabowo harus menavigasi Indonesia agar selamat, beradaptasi, dan eksis di dunia baru yang perjalanannya penuh bahaya.(fie)

Berita Terkait:

• Hari Pahlawan 10 November: Pertempuran Surabaya 1945 dan Maknanya
• Mendagri Bolehkan Pemda Tetapkan Ulang Status Tanggap Darurat Sumatera