YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan dukungannya terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagai bagian penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan hidup, keberlanjutan kawasan hutan, serta terjaganya ruang pertanian produktif sebagai penopang ketahanan pangan daerah.
Hal tersebut menjadi perhatian Komisi B menyusul munculnya pemberitaan mengenai permintaan penggunaan kawasan hutan di DIY untuk pembangunan barak militer dan lokasi latihan perang. Informasi tersebut mengemuka dalam pemberitaan hasil Rapat Kerja Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diselenggarakan DPD RI di DIY pada 19 Oktober 2026.
Ketua Komisi B DPRD DIY, Andriana Wulandari, menegaskan bahwa persoalan yang menjadi perhatian bukanlah kepentingan pertahanan negara, melainkan bagaimana penggunaan ruang dilakukan secara transparan, sesuai prosedur, memiliki kepastian hukum, serta tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat.
"Kami mendukung kepentingan pertahanan negara.
Namun, dukungan terhadap pertahanan tidak berarti mengabaikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ruang.
Kami tidak dapat membenarkan penggunaan kawasan hutan maupun ruang pertanian produktif apabila dilakukan tanpa transparansi, kajian yang komprehensif, kepastian hukum, serta jaminan perlindungan terhadap lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat," ujarnya Senin, 16 November 2026.
Menurutnya, DIY memiliki karakteristik wilayah yang khas dengan keterbatasan ruang. Setiap keputusan pemanfaatan ruang, baik untuk kepentingan pertahanan, pembangunan infrastruktur, maupun kepentingan lainnya, harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Jangan sampai keputusan pemanfaatan ruang hari ini justru menimbulkan persoalan ekologis, sosial, dan pangan pada masa mendatang.
Hutan DIY Memiliki Fungsi Ekologis, Edukasi, Budaya, dan Spiritual
Komisi B DPRD DIY mengingatkan bahwa keberadaan hutan di Yogyakarta tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hamparan lahan yang dapat dialihfungsikan sesuai kebutuhan pembangunan. Hutan memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, mulai dari menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya air, menjaga keanekaragaman hayati, hingga menjadi penyangga kehidupan masyarakat.
Lebih dari itu, hutan di DIY juga memiliki dimensi edukasi, budaya, dan spiritual. Kawasan hutan menjadi ruang pembelajaran lingkungan bagi generasi muda, ruang yang berkaitan dengan sejarah dan kearifan lokal, serta bagian dari relasi spiritual masyarakat dengan alam.
Oleh karena itu, pengelolaan hutan di DIY harus memiliki perspektif yang lebih luas dan tidak semata-mata berorientasi pada pemanfaatan ekonomi maupun kepentingan pembangunan sektoral.
Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana harus menjadi salah satu fondasi utama dalam manajemen dan tata kelola hutan di DIY.
Filosofi yang mengajarkan kewajiban manusia untuk menjaga keharmonisan dan kelestarian kehidupan ini harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, termasuk dalam setiap keputusan mengenai penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan.
"Bagi Yogyakarta, menjaga hutan bukan hanya persoalan menjaga tutupan vegetasi, melainkan juga menjaga keseimbangan kehidupan, warisan budaya, sumber penghidupan, dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang," tegasnya.
Perlindungan LP2B Harus Menjadi Satu Kesatuan dalam Kebijakan Tata Ruang
Selain persoalan kehutanan, Komisi B DPRD DIY menekankan pentingnya perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan pemanfaatan ruang di DIY.
Keterbatasan wilayah DIY menjadikan setiap keputusan penggunaan ruang memiliki konsekuensi jangka panjang. Kawasan hutan dan lahan pertanian produktif sama-sama memiliki fungsi strategis yang tidak dapat dengan mudah digantikan ketika telah mengalami perubahan peruntukan.
LP2B bukan sekadar persoalan mempertahankan lahan pertanian, melainkan bagian dari upaya menjaga kapasitas produksi pangan, keberlangsungan kehidupan petani, ketersediaan pangan masyarakat, dan kemandirian daerah.
"Jangan sampai kita berbicara tentang ketahanan dan pertahanan negara, tetapi pada saat yang sama justru mengabaikan ketahanan pangan. Keduanya merupakan bagian dari ketahanan nasional yang harus dibangun secara beriringan.
DIY memiliki ruang yang terbatas, sehingga setiap jengkal ruang harus dikelola dengan pertimbangan yang matang.
Kawasan hutan harus terlindungi, lahan pertanian produktif harus dijaga, dan kebutuhan pembangunan harus ditempatkan dalam kerangka keberlanjutan."
Komisi B berpandangan bahwa kebijakan penggunaan kawasan hutan dan perlindungan LP2B harus dibaca sebagai satu kesatuan persoalan tata kelola ruang. Keduanya berkaitan langsung dengan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan ketahanan pangan daerah.
Karena itu, setiap usulan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan hutan maupun lahan pertanian produktif perlu didahului kajian yang menyeluruh, termasuk analisis dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan dampaknya terhadap produksi pangan daerah.
Mendorong Transparansi, Kepastian Hukum, dan Koordinasi Antarlembaga
Sehubungan dengan berkembangnya isu tersebut, Komisi B DPRD DIY mendorong pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk memberikan kejelasan dan keterbukaan informasi mengenai rencana penggunaan kawasan hutan maupun ruang pertanian produktif untuk kepentingan pertahanan.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian meliputi:
1.
Transparansi rencana penggunaan ruang , termasuk kejelasan lokasi, luasan, status kawasan, serta tujuan dan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Kepastian hukum dan prosedur , dengan memastikan seluruh proses penggunaan kawasan hutan maupun lahan pertanian mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan perlindungan kawasan hutan dan LP2B.
3. Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan , untuk memastikan tidak terjadi kerusakan ekosistem, gangguan terhadap sumber daya air, hilangnya habitat, maupun penurunan kualitas lingkungan.
4.
Perlindungan ketahanan pangan daerah, dengan memastikan bahwa pemanfaatan ruang tidak mengurangi keberadaan lahan pertanian produktif yang telah ditetapkan sebagai LP2B tanpa memenuhi ketentuan perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan.
5. Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal dan menggantungkan penghidupannya pada kawasan hutan maupun lahan pertanian yang berpotensi terdampak.
6. Kajian alternatif lokasi dan pemanfaatan ruang, agar kebutuhan pertahanan negara dapat dipenuhi dengan tetap menghindari atau meminimalkan dampak terhadap kawasan ekologis penting dan lahan pertanian produktif.
Komisi B juga mendorong adanya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, instansi kehutanan, institusi pertahanan, instansi yang membidangi pertanian dan tata ruang, serta pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi tersebut penting agar kebijakan tidak berjalan secara sektoral dan justru menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang.
Pertahanan Kuat, Lingkungan Terjaga, Pangan Berdaulat
Komisi B DPRD DIY menegaskan bahwa pembangunan dan penguatan pertahanan negara harus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan nasional secara menyeluruh. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan dan keamanan, tetapi juga oleh kemampuan menjaga sumber daya alam, menjamin keberlanjutan lingkungan, dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Yogyakarta memiliki tanggung jawab tersendiri dalam menjaga keseimbangan tersebut. Nilai-nilai keistimewaan DIY, khususnya filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, harus tercermin dalam setiap kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
"Pertahanan negara harus kuat, tetapi hutan tetap terjaga dan lahan pertanian produktif tetap terlindungi.
Jangan sampai kita membangun kekuatan di satu sektor dengan mengorbankan fondasi kehidupan di sektor lainnya.
Bagi DIY, menjaga lingkungan, melindungi lahan pangan, dan mempertahankan ruang hidup masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab menjaga keistimewaan Yogyakarta," ujar dia.
Komisi B DPRD DIY akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan pemanfaatan ruang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, taat hukum, serta berorientasi pada keberlanjutan. Pihaknya dalam waktu dekat siap mengundang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membahas isu ini.
"Pertahanan negara harus kuat, hutan harus lestari, lahan pangan harus terlindungi.
Karena menjaga Yogyakarta berarti menjaga keseimbangan kehidupan hari ini, tetapi juga esok dan nanti."
Baca juga:
📊 Survei Kilat BERNAS
Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari Komisi B DPRD DIY Minta Rencana Pemakaian hutan di DIY untuk barak militer dan latihan perang Ditinjau Ulang?
Komisi B DPRD DIY mendukung kepentingan pertahanan negara, namun menolak alih fungsi kawasan hutan dan lahan pertanian produktif di Yogyakarta tanpa transparansi serta jaminan perlindungan lingkungan.
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




