BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

KPK Buka-Bukaan Saja Soal Aktor-Aktor Lain Kasus e-KTP

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus menghadirkan aktor-aktor lain yang terlibat merancang proyek KTP-el baik di tingk...

Jumat, 26 Januari 2018 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 25 Januari 2018.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita nasional terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi harus menghadirkan aktor-aktor lain yang terlibat merancang proyek KTP-el baik di tingkat eksekutif.

“Jadi, KPK harus betul-betul berani menunjukkan keterbukaannya. Terutama karena dari awal dalam banyak video yang beredar Nazaruddin mengaku sebagai mastermind tapi kenapa Nazaruddin tidak menjadi tersangka kasus e-KTP,” katanya kepada wartawan, Jumat (26/1/2018).

Menurutnya, adanya pengakuan Mirwan Amir menjadi batu loncatan bagi KPK untuk menyelesaikan skandal KTP-el. Saat ini tinggal keberanian KPK apakah mau mengambil kesempatan dengan membuka tabir sebenarnya aktor utama dalam kasus korupsi yang merugikan uang negara Rp 2,3 triliun itu.

“Ada apa dengan KPK.

Seharusnya KPK berterus terang juga, apakah penyidikan yang dilakukan selama ini menutup satu kelompok orang dan membuka keterlibatan sekelompok orang.

Inilah yang harus dibuka secara terang benderang dalam persidangan,” tegas Fahri.

Dalam persidangan Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis kemarin (25/1), mantan politisi Demokrat Mirwan Amir mengaku pernah meminta SBY yang saat itu menjabat sebagai presiden, untuk menghentikan proyek pengadaan KTP-el. 

Menurut Mirwan, yang kala itu menjabat wakil ketua Badan Anggaran DPR, dirinya mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek KTP-el. Namun, SBY menolak menghentikan proyek KTP-el yang sedang berlangsung

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Pilar Kebijakan