BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

HUKUM

KPK Minta Tambahan Anggaran 2026 Sebesar 1,34 Triliun, Ini Alasannya

JAKARTA,BERNAS.ID – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat itu KPK meminta kepada Komisi III DPR, tambah...

Kamis, 10 Juli 2025 13:11 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"JAKARTA,BERNAS.ID – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."

🗓️ Dipublikasikan pada 10 Juli 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam rapat itu KPK meminta kepada Komisi III DPR, tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan. tambahan anggaran itu guna menjalankan tugas dan kewenangan KPK. Tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun yang terdiri dari Rp491,3 miliar untuk menutupi kekurangan pada program dukungan manajemen dan Rp856,6 miliar untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi.

Baca Juga :KPK Akan Minta Keterangan Menteri UMKM Terkait Dugaan Gratifikasi

“Kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun,” ungkap Setyo, di Gedung DPR RI, Kamis (10/7/2025).

Selama ini sambung Setyo, pagu indikatif yang diterima KPK untuk tahun 2026 dari Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp878,04 miliar. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp359,4 miliar atau 29 persen dibandingkan dengan pagu anggaran tahun sebelumnya.

“Sementara itu, anggaran penyelenggaraan tugas dan kewenangan KPK yang ada pada program pencegahan dan penindakan perkara korupsi belum mendapatkan alokasi anggaran atau Rp0,” ujar Setyo.

Baca Juga :Dugaan Penyalahgunaan Fasilitas Negara Di Eropa, CBA Desak KPK Periksa Istri Menteri UMKM

Alokasi pagu indikatif sebesar Rp878,04 Miliar oleh Kementerian Keuangan seluruhnya dialokasikan untuk program dukungan manajemen yang mencakup sebagian kebutuhan dasar seperti gaji dan tunjangan, serta operasional kantor.

Menurutnya, alokasi anggaran yang minim tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diamanatkan dalam UU 19/2019.

“Jika dikelompokkan dalam kegiatan, maka akan kami gunakan untuk kegiatan prioritas nasional, kemudian pelaksanaan tugas KPK, dan inisiatif baru dan strategis untuk mendukung prioritas nasional,” pungkas Setyo (FIE)

 

 

 

 

 

Tag:#kpk#anggaran kpk#komisi iii dpr#rapat kerja#tambah anggaran

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita HukumPilar Kebijakan