BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

HUKUM

Panja KUHAP Disahkan, DPR Marathon Bekerja, Ini 10 Norma Penguatan KUHAP Baru

JAKARTA,BERNAS.ID Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman menyatakan, Komisi III telah resmi membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-U...

Selasa, 8 Juli 2025 17:04 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"JAKARTA,BERNAS.ID Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman menyatakan, Komisi III telah resmi membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-U"

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Juli 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

JAKARTA,BERNAS.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburrokhman menyatakan, Komisi III telah resmi membentuk panitia kerja (Panja) untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Politisi Gerindra itu mengungkapkan, bahwa pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP akan dilakukan secara intensif hingga akhir masa sidang.

“Rabu 9 Juli sampai Rabu 23 Juli 2025, kita langsung rapat panitia kerja membahas DIM berapa hari. Pokoknya selama hari kerja ini sampai habis masa sidang kita terus, kita maraton. Kita langsung all out ini masa sidang ini.

Kan hanya ada rapat anggaran tuh besok,” ujar Habiburrokhman dalam rapat Komisi III, di Gedung DPR RI, selasa (8/7/2025).

Baca Juga :Kupas RUU KUHAP Ubhara Jaya Gelar Seminar Nasional Dihadiri Mahasiswa Berbagai Kampus

Ia menegaskan, seluruh proses pembahasan akan dilakukan di Gedung DPR RI, bukan di luar seperti hotel, demi memastikan keterbukaan dan akses publik. Supaya bisa diikuti oleh masyarakat.

“Perangkat live streamingnya itu lebih maksimal di sini,” ungkap Habiburrokhman.

Habiburrokhman juga menekankan pentingnya keterlibatan media dalam proses legislasi ini.

Habiburrokhman bahkan mengusulkan agar anggota Panja lembur pada hari Jumat, yang biasanya dialokasikan untuk kegiatan fraksi, guna mempercepat penyelesaian pembahasan.

“Kita maksimalkan di sini,” tambahnya.

Baca Juga :Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan Komisi III DPR Bukan Baleg

Sementara itu sebelumnya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan sejumlah pandangan pemerintah terkait revisi KUHAP. Setidaknya, ada 10 norma penguatan KUHAP yang baru.

Eddy mengungkap bahwa KUHAP yang lama masih banyak kekurangan.

Oleh karena itu, perlu penyempurnaan dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan dan perkembangan hukum, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi.

“Maka perlu dilakukan penggantian KUHAP untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyelesaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum. Pembaruan Hukum Acara Pidana juga dimaksudkan Untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan Kepastian dan kemanfaatan hukum, sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum,” jelas Eddy dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juli 2025.

Eddy mengurai 10 perubahan dalam revisi KUHAP. Yakni pertama, penguatan hak tersangka, terdakwa dan terpidana.

Kedua, penguatan hak saksi korban, perempuan dan penyandang disabilitas.

Ketiga, memperjelas pengaturan upaya paksa dengan penambahan penetapan tersangka pemblokiran dan pengaturan mekanisme izin pada upaya paksa.

Keempat, penguatan mekanisme dan memperluas substansi prapradilan dengan penetapan tersangka pemblokiran.

Kelima, pengaturan mengenai mekanisme keadilan restoratif.

Kemudian, ganti kerugian rehabilitasi restitusi dan kompensasi. Ketujuh, penguatan peran advokat. Kedelapan, pengaturan saksi mahkota.

Kesembilan, pengaturan pidana oleh korporasi. Dan terakhir, pengaturan sistem informasi peradilan pidana terpadu Berbasis teknologi informasi.

Lebih jauh, pemerintah berharap RUU KUHAP menciptakan supremasi hukum menjaga hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban tindak pidana.

Serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi tugas dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan informasi teknologi,” pungkas Eddy. (FIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag:#panja kuhap#komisi iii dpr#habiburrokhman#revisi kuhap#dpr

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita HukumPilar Kebijakan