JAKARTA, BERNAS.id – Anggota Komisi XII DPR Mulyadi, menyambut baik sikap Presiden Prabowo mencabut kebijakan Menteri ESDM. Pengecer masih dapat menjual LPG 3Kg. Nantinya namanya berubah dari pengecer menjadi sub pangkalan.
“Artinya hanya penyempurnaan sisi administratif, bukan perubahan tata pelaksanaan operasional,” ujar Mulyadi kepada wartawan di Gedung DPR RI, Selasa (4/2/2025).
Baca Juga : Menteri Bahlil Usulkan Pengecer LPG 3Kg Jadi Sub Pangkalan Gas
Mulyadi memastikan, sejatinya tidak mengubah tata pelaksana operasional dari penjualan LPG 3 kg.
Namun, status pengecer berubah menjadi sub pangkalan, dan terdata oleh sistem di Pertamina.
Sehingga nantinya jumlah tabung elpiji 3 kg beserta harganya akan bisa dikontrol pemerintah. Dengan begitu, lanjut Mulyadi, pengecer atau sub pangkalan tidak bisa memainkan harga LPG 3 kg. Mereka di data karena selama ini pengecer tidak didata, karena bisa saja terjadi pengoplosan di pengecer.
Baca Juga : Mujiyono Harap Pembatasan LPG 3 Kg Jangan Sampai Rugikan Masyarakat Kecil dan UMKM
“Kita tidak tahu itu bisa saja.
Sekarang dengan didata semua dikontrol misalnya di pangkalan ini ada berapa tabung per hari.
Misalnya 1120 tabung, pengecer ini berapa, pengecer ini berapa, jadi ini menurut saya ini aspek administrasi saja yang diatur sedemikian rupa,” jelasnya.
Lebih jauh, Mulyadi menilai wajar jika dalam implementasi kebijakan di lapangan masih terjadi banyak permasalahan. Hal itu membutuhkan waktu transisi agar kembali berjalan normal.
“Memang ini persepsinya masih belum sama.
Jadi ini perlu masa transisi satu bulan misalnya setelah itu normal lagi, karena enggak ada perubahan apa-apa,” pungkasnya.(FIE)