Peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam mempertahankan dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali dibahas dalam webinar nasional memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Webinar bertajuk “Refleksi Kemerdekaan Indonesia ke-81: Jasa Sultan Hamengku Buwono IX pada NKRI Pascakemerdekaan” digelar Yayasan Pencinta Sejarah Kasultanan Ngayogyakarta (YAPSEKARTA) bersama Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan MGMP Sejarah SMA DKI Jakarta. Kegiatan yang didukung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) itu digelar secara hybrid di SMAN 42 Jakarta dan melalui Zoom, Jumat (21/8/2026).
Lebih dari 140 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri dari guru sejarah, akademisi, dan perwakilan Trah Hamengkubuwono.
Anggota DPD RI dari Daerah Istimewa Yogyakarta Ahmad Syauqi Soeratno menilai sosok Sultan HB IX masih relevan dipelajari, khususnya dari sisi kepemimpinan dan keteladanan.
“Sultan memadukan nilai tradisi keraton dengan wawasan modern Barat untuk melahirkan kepemimpinan yang sederhana, visioner, serta menempatkan pendekatan kebudayaan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis,” kata Ahmad Syauqi dalam sambutannya.
Peran Sultan HB IX Berdasarkan Arsip Sejarah
Salah satu materi webinar disampaikan Ketua Tim Pameran dan Diorama ANRI R. Suryagung SP. Ia memaparkan sejumlah peran penting Sultan HB IX berdasarkan arsip sejarah.
Amanat 5 September 1945
Melalui keputusan tersebut, Kesultanan Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Negara Republik Indonesia.
Keputusan itu menjadi salah satu bentuk dukungan Sultan HB IX terhadap negara yang baru berdiri.
Sultan memilih meleburkan Kesultanan Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia dan menempatkan kepentingan persatuan nasional di atas status politik kerajaan.
Pemindahan Pusat Pemerintahan ke Yogyakarta
Sultan HB IX juga berperan dalam pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada 1946. Saat itu, Keraton Yogyakarta tidak hanya menyediakan tempat bagi pemerintahan, tetapi juga membantu membiayai operasional pemerintahan dan kebutuhan para pejuang.
Kawasan keraton turut menjadi tempat perlindungan bagi sejumlah tokoh sipil dan militer selama masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Serangan Umum 1 Maret 1949
Peran Sultan HB IX juga dibahas dalam kaitannya dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Ia disebut terlibat secara strategis dalam perencanaan serangan yang berhasil menguasai Yogyakarta selama sekitar enam jam. Serangan tersebut penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dan kekuatan militer Indonesia masih ada meski Belanda berusaha menguasai Indonesia.
Peran dalam Nasionalisasi Aset Belanda
Materi kedua disampaikan Guru Besar Sejarah Universitas Indonesia Prof.
Dr. M.I Djoko Marihandono. Ia membahas peran Sultan HB IX dalam penyelesaian nasionalisasi aset perusahaan Belanda.
Persoalan aset Belanda menjadi salah satu tantangan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949.
Indonesia menghadapi persoalan utang sekaligus keberadaan perusahaan-perusahaan Belanda yang masih beroperasi.
Sultan HB IX kemudian disebut berperan dalam diplomasi penyelesaian persoalan tersebut, termasuk ketika Indonesia menghadapi tekanan ekonomi pada 1960-an. Salah satu langkah yang dibahas adalah diplomasi Sultan HB IX dengan Pangeran Bernhard dari Belanda.
Pendekatan personal tersebut disebut membantu melunakkan posisi Belanda terkait tuntutan ganti rugi.
Kesepakatan pada 1966 kemudian memangkas nilai klaim Belanda dari sekitar 4,4 miliar gulden menjadi 600 juta gulden.
Pembayaran dilakukan secara bertahap hingga akhirnya tuntas pada 2003.
Kiprah Sultan HB IX dalam Gerakan Pramuka
Selain persoalan politik dan ekonomi, webinar juga mengulas kiprah Sultan HB IX dalam Gerakan Pramuka.
Sultan HB IX mengesahkan peleburan berbagai organisasi kepanduan menjadi Gerakan Pramuka pada 14 Agustus 1961 dan menjadi Ketua Kwartir Nasional pertama.
Ketua Umum YAPSEKARTA Dr. F. Suryo Susilo mengatakan pembahasan sejarah Sultan HB IX penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda mengenai kontribusi tokoh daerah dalam perjalanan Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, guru sejarah juga didorong memanfaatkan arsip primer ANRI, mulai dari dokumen, foto hingga rekaman sejarah lisan.
Penggunaan arsip dinilai dapat membantu siswa melihat sejarah berdasarkan bukti, bukan hanya narasi yang terdapat dalam buku teks.
Baca juga:
- Ahli Hukum: TPPU Tanpa Predicate Crime Cacat Formil, Praperadilan Febrie Adriansyah Jadi Ujian
- Jogja WindWave International Festival 2026: Sport Tourism Bertaraf Dunia di Laguna Pantai Depok, Catat Tanggalnya!
- Nurhayati Resmi Pimpin DWP Kota Yogyakarta, Siap Lanjutkan Program untuk Keluarga dan Masyarakat



