Said Iqbal Beberkan Empat Faktor Penyebab PHK 53 Ribu Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 53 ribu pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Agustus 2026. Presiden KSPI Said Iqbal menyebut empat faktor utama, bukan semata melemahnya daya beli.

Faktor pertama adalah berkurangnya pesanan buyer internasional akibat situasi global. Faktor kedua adalah kenaikan biaya produksi karena bahan baku impor dibeli dengan dolar sementara penjualan dalam rupiah.

Faktor ketiga adalah melemahnya daya beli domestik bersamaan masuknya produk impor dari China. Faktor keempat adalah keputusan prinsipal memindahkan produksi keluar Indonesia.

Empat Faktor yang Diungkap Said Iqbal

Faktor pertama adalah berkurangnya pesanan buyer internasional. Said Iqbal mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang ia datangi mengalami penghentian order dari buyer yang memberi pekerjaan ke perusahaan tekstil.

"Beberapa perusahaan yang saya datang itu penyebab daripada PHK karena si buyer yang memberi pekerjaan ke perusahaan tekstil, itu menghentikan ordernya. Karena apa?

Karena situasi global yang kurang baik," kata Said Iqbal seperti dikutip dari laporan Detik.

Faktor kedua adalah kenaikan biaya produksi.

Said Iqbal menjelaskan bahwa perusahaan harus membeli bahan baku dengan dolar AS namun menjual produknya dalam rupiah untuk pasar domestik, sehingga pelemahan rupiah langsung memukul struktur biaya.

"Jadi begitu mereka beli pakai dolar, menjualnya pakai rupiah untuk pasar domestik. Itu memukul juga. Akhirnya cost produksi naik, cost produksi naik, kost produksi naik, maka mereka melakukan efisiensi," jelasnya.

Faktor ketiga adalah melemahnya daya beli domestik bersamaan dengan masuknya produk impor terutama dari China.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyoroti hal serupa dari data yang masuk ke serikatnya.

"Penyebab utamanya, sepanjang yang kami ketahui dari data yang masuk kami itu, terutama karena menurunnya order pesanan atau kemudian produk yang dibikin itu kurang laku karena kalah dengan barang dari luar itu, terutama dari China," kata Ristadi.

Faktor keempat adalah keputusan prinsipal memindahkan produksi dari Indonesia. Said Iqbal mencontohkan Sanken di Cikarang yang memindahkan produksinya kembali ke Jepang.

"Itu kebijakan prinsipal. Dengan demikian ada empat faktor itu yang menyebabkan terjadinya angka PHK memang melonjak tajam dari Januari ke Agustus," tegasnya.

Jawa Barat dan Jawa Tengah Jadi Titik Terparah

Berdasarkan data Satu Data Kemnaker, Jawa Barat berada di nomor satu provinsi dengan persentase pekerja ter-PHK sebesar 20,16 persen dari total nasional.

PHK banyak terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian sebagian di Banten, terutama di industri garmen, tekstil, dan alas kaki.

Ristadi menilai angka sebenarnya bisa lebih besar dari yang tercatat resmi karena jangkauan pendataan serikat pekerja terbatas pada perusahaan anggota dan sebagian kecil nonanggota.

Hal ini sejalan dengan laporan 53.490 Pekerja Dilaporkan Kena PHK per Agustus 2026, Jawa Barat Terbanyak yang mencatat konsentrasi PHK di sentra industri padat karya.

Data APINDO mencatat 98.080 tenaga kerja berstatus nonaktif akibat PHK pada Januari-Agustus 2026, dengan klaim JKP menyentuh 54.116 klaim.

Angka ini jauh lebih tinggi dari catatan resmi Kemnaker, menandakan kompleksitas persoalan yang dihadapi dunia usaha dan pekerja.

Tren PHK pascapandemi menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir.

Pada 2021 tercatat 127 ribu orang ter-PHK, 2022 sebanyak 25.114 orang, 2023 sebanyak 64.855 orang, 2024 sebanyak 77.965 orang, dan 2025 sebanyak 88 ribu orang.

Kekhawatiran pada Dana JKP yang Ditopang APBN

Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Kemnaker C Heru Widianto menyoroti keberlanjutan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan di tengah lonjakan klaim. Ia mengingatkan bahwa iuran program tersebut ditopang oleh APBN.

"Angka PHK yang JKP itu saya gak tahu ya nanti ya apakah dana jaminan sosial itu mudah-mudahan mampu dan masih tetap membayarkan dana JKP karena kan iuran ditopang oleh APBN," ujar C Heru Widianto.

Kekhawatiran lain muncul dari pola pekerja yang mencairkan dana JKP dan JHT sekaligus, yang berpotensi habis secara konsumtif tanpa perencanaan matang.

Kondisi ini memperburuk kerentanan finansial jangka panjang pekerja terdampak.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam turut mengungkap data pembanding yang menunjukkan angka PHK lebih tinggi dari catatan resmi.

Perbedaan data antar lembaga ini menandakan perlunya sinkronisasi pendataan agar kebijakan yang diambil benar-benar menyasar akar masalah.

Apa yang Harus Dilakukan?

Situasi ini menuntut respons kebijakan yang tidak sekadar reaktif. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dipertimbangkan untuk memitigasi gelombang PHK yang terus berlanjut.

Pertama, penguatan program literasi keuangan dan kewirausahaan bagi pekerja terdampak PHK. Dana JKP dan JHT yang dicairkan perlu dikelola produktif menjadi modal usaha kecil, bukan habis konsumtif dalam hitungan bulan.

Kedua, percepatan transformasi industri padat karya menuju produk bernilai tambah tinggi.

Diversifikasi pasar ekspor juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada order buyer global yang rentan terhadap gejolak geopolitik.

Ketiga, insentif fiskal dan kemudahan akses bahan baku lokal. Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan impor yang rentan terhadap pelemahan rupiah.

Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam Tren Lowongan Kerja Nasional 2026: Fokus Sektor Digital dan Hijau yang menyoroti pergeseran kebutuhan industri.

Keempat, penguatan perlindungan sosial adaptif melalui optimalisasi dana JKP dan program pelatihan reskilling berbasis kebutuhan industri.

Pekerja yang terkena PHK perlu dibekali keterampilan baru agar dapat terserap kembali ke pasar kerja.

Kelima, dialog sosial tripartit yang rutin antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mendeteksi dini potensi PHK. Langkah preventif bersama jauh lebih murah dibandingkan penanganan pasca-PHK.

Gelombang PHK ini mencerminkan tekanan struktural pada sektor manufaktur padat karya Indonesia yang sangat terpapar dinamika ekonomi global.

Pelemahan rupiah menaikkan biaya impor bahan baku, sementara permintaan ekspor melemah akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Relokasi produksi oleh prinsipal global seperti Sanken ke Jepang menjadi sinyal negatif bagi iklim investasi.

Jika tidak ditangani, gelombang PHK berpotensi menurunkan daya beli masyarakat secara lebih luas, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan beban fiskal melalui klaim JKP.

[STRATEGI SOLUSI]

Menghadapi gelombang PHK yang terus berlanjut, pekerja dan pelaku usaha perlu membangun ketangguhan melalui penguasaan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan industri 2026.

BERNAS merekomendasikan langkah konkret berikut.

Bagi pekerja yang terdampak PHK atau ingin memperkuat posisi di pasar kerja, program Training NLP + Vibecoding + AI dari BERNAS dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan membangun sistem otomasi dan produk digital berbasis AI.

Peserta mempraktikkan sistem nyata dari ekosistem sendiri sebagai studi kasus hidup.

Bagi yang ingin mendesain ulang jalur karir, Universitas Mahakarya Asia (UNMAHA) menawarkan jalur Magang Industri Dahulu dengan Kuliah Bebas Biaya SPP (SPP Rp 0).

Perkuliahan blended learning fleksibel Senin-Sabtu, siap kerja di era digital dan AI. Informasi pendaftaran di unmaha.ac.id/pmb.

Untuk pelaku usaha yang terdampak tekanan biaya produksi, Adolo Business Model Automation 5.0 membantu memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Sementara Consulting Business Plan dari BERNAS menyediakan sesi konsultasi 1-on-1 untuk diagnosa peluang dan rekomendasi tools hingga rencana eksekusi terukur.

Mari berdiskusi. Menurut Anda, langkah mana yang paling mendesak untuk mencegah gelombang PHK berikutnya?