JAKARTA, BERNAS.id – Pengaktifan akun CoreTax DJP seharusnya menjadi gerbang menuju efisiensi perpajakan, bukan labirin birokrasi baru. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain.
Suara keluh kesah wajib pajak Jakarta terdengar nyaring, membungkus setiap upaya mereka dalam frustrasi.
Bayangkan, seorang pengusaha UMKM tangguh, sebut saja Ibu Rina, harus berkali-kali mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena masalah teknis aktivasi yang tak kunjung beres.
"Waktu saya terlalu berharga untuk terus bolak-balik KPP hanya untuk ini," keluhnya, raut lelah tak bisa disembunyikan.
Kasus Ibu Rina hanyalah satu dari ribuan cerita serupa yang terekam oleh Hasil Investigasi Tim Bernas.
Antrean panjang, sistem yang tiba-tiba 'crash', dan panduan yang seringkali membingungkan adalah pemandangan umum.
Ironisnya, sebuah sistem yang digadang-gadang mempermudah, justru memantik pertanyaan fundamental: Siapa yang diuntungkan dari kerumitan ini?
Mengapa Wajib Pajak Kian Terbebani?
Mengapa sistem yang dirancang untuk memangkas birokrasi malah menciptakan friksi baru di akar rumput?
Apakah para arsitek di balik sistem CoreTax DJP ini pernah mencoba langsung alur aktivasi yang mereka ciptakan?
Atau, apakah mereka terlalu asyik di menara gading kebijakan, jauh dari realitas medan perang administrasi pajak?
"Jika kita bisa memesan makanan atau taksi hanya dengan sentuhan jari, mengapa aktivasi akun pajak seolah menjadi ujian kesabaran Olimpiade?" celetuk seorang wajib pajak muda yang ditemui Tim Bernas.
Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan cambuk tajam yang menuntut jawaban dan tindakan konkret.
Apakah ada kegagalan komunikasi di tingkat fundamental, ataukah memang ada 'bug' konseptual dalam perancangan sistem ini?
"Diapakan agar data keluhan dan frustrasi ini menjadi emas kemudahan dan kepatuhan?" Ini adalah tantangan yang harus dijawab para pakar teknologi dan pejabat pajak.
Ini bukan lagi soal 'akan', tapi 'harus segera' ditemukan solusinya.
Data Bicara: Ketika Efisiensi Jadi Ilusi
Hasil Riset Internal Bernas menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Jakarta, meski berada di atas rata-rata nasional, masih menyisakan jurang lebar di segmen usaha mikro dan kecil, terutama dalam konteks adopsi teknologi administrasi perpajakan yang kompleks.
Angka adopsi CoreTax DJP yang optimal masih jauh dari harapan.
Data BPS, dalam konteks yang lebih luas, menunjukkan bahwa kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) adalah katalisator utama pertumbuhan ekonomi.
Ketika aspek perpajakan menjadi penghalang, bukan fasilitator, maka laju investasi dan ekspansi usaha terancam melambat.
Bukankah visi ASTA CITA adalah menciptakan birokrasi yang lincah, responsif, dan berpihak pada rakyat? Kemudahan akses dan kepatuhan pajak adalah pilar utamanya.
Efisiensi di sektor ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal, menguatkan semangat Koperasi Merah Putih yang kita dambakan, dan memastikan setiap rupiah pajak kembali sebagai pembangunan.
Membiarkan masalah aktivasi CoreTax ini berlarut, berarti membiarkan potensi ekonomi Jakarta terkurung dalam birokrasi yang kuno.
Mencari Solusi Konkret dari Para Arsitek Pajak
Lalu, apa langkah konkret yang bisa diambil? Pemerintah, melalui DJP, harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap pengalaman pengguna (user experience) CoreTax DJP.
Libatkan wajib pajak secara langsung dalam perbaikan. Bukan hanya di meja rapat, tapi di lapangan, di KPP, di warung-warung UMKM.
Para pakar UI/UX, praktisi teknologi, dan konsultan pajak harus duduk bersama, bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk merancang ulang sebuah pengalaman yang benar-benar mulus.
Bukankah inovasi selalu lahir dari masalah? Saatnya mengubah masalah CoreTax ini menjadi momentum revolusi pelayanan pajak di Indonesia.
[STRATEGI SOLUSI] Tertarik membangun karir remote job yang merdeka dan profitabel? Kami sedang menyiapkan group WhatsApp eksklusif untuk berbagi peluang job internasional. [Klik di sini untuk Antre di Waiting List]
