YOGYAKARTA, BERNAS.id – Tantangan terbesar yang dihadapi perguruan tinggi swasta (PTS) saat ini bukan semata persoalan pendanaan, melainkan regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kesetaraan dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Berbagai hambatan yang dihadapi PTS hanya dapat diatasi melalui reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan berkeadilan.
Hal itu dikatakan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr.
Achmad Nurmandi, M.Sc., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia yang mempertemukan pimpinan sejumlah PTS di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, Senin (6/7/2026), di Ruang Sidang Komisi, Gedung AR Fachruddin A Lantai 5 UMY.
Tantangan Perguruan Tinggi Swasta
Forum dihadiri oleh perwakilan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA), Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Universitas Janabadra, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma (USD), serta para dekan di lingkungan UMY.
Regulasi yang Perlu Dievaluasi
Dalam sambutannya, Nurmandi menyebut sejumlah regulasi yang perlu dievaluasi, di antaranya kebijakan penerimaan mahasiswa baru, mekanisme penyelenggaraan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH), skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K), proses pembukaan program studi baru, hingga berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan perguruan tinggi swasta.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi tanpa harus menunggu tambahan anggaran dari pemerintah. "Kalau meminta anggaran tentu prosesnya panjang. Namun, banyak persoalan yang sebenarnya cukup diselesaikan melalui perubahan regulasi. Peraturan yang sudah tidak relevan dengan kondisi di lapangan perlu dievaluasi agar tidak menjadi hambatan bagi pengembangan perguruan tinggi swasta," terang Nurmandi.
Proses Perizinan Pembukaan Program Studi Baru
Dikatakan Nurmandi, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah proses perizinan pembukaan program studi baru yang dinilai masih terlalu panjang.
Ia mengungkapkan bahwa proses tersebut kerap memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih dari satu tahun, sehingga banyak perguruan tinggi kehilangan kesempatan membuka penerimaan mahasiswa baru.
"Sering kali izin program studi belum terbit ketika masa penerimaan mahasiswa baru telah berakhir. Akibatnya, kampus harus menunda pembukaan program studi hingga tahun berikutnya. Kondisi seperti ini tentu menghambat pengembangan institusi," ujar Nurmandi.
Kesetaraan dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi
Di sisi lain, ia menilai mekanisme yang berlaku bagi PTN-BH jauh lebih fleksibel sehingga mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.
Perbedaan tersebut, menurutnya, mencerminkan ketimpangan regulasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
"Kita ingin ada kesetaraan dalam tata kelola pendidikan tinggi. Perguruan tinggi swasta juga memiliki kontribusi besar dalam memperluas akses pendidikan nasional. Karena itu, regulasi yang diterapkan seharusnya memberikan ruang yang sama bagi PTS untuk berkembang," tegasnya.
Persoalan Perguruan Tinggi Swasta Lainnya
Selain itu, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Prof.
Dr.
Zuly Qodir, M.Ag., menyebut salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kewajiban memenuhi Indikator Kinerja Utama (IKU), termasuk mendorong penerimaan mahasiswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dinilai belum diimbangi dengan dukungan pembiayaan.
"PTS didorong menerima mahasiswa dari wilayah 3T sebagai bagian dari IKU, tetapi tidak disertai dukungan pendanaan. Jika setiap program studi diwajibkan menerima mahasiswa tersebut tanpa bantuan negara, tentu akan menjadi beban finansial yang besar bagi kampus," jelasnya.
Selain itu, tuntutan untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi di tingkat nasional maupun internasional juga dinilai belum diiringi dukungan anggaran yang memadai. "Kampus dituntut mengikuti berbagai pemeringkatan dan proses akreditasi, tetapi sebagian besar pembiayaannya masih harus ditanggung sendiri.
Tuntutannya tinggi, sementara kontribusi negara terhadap pembiayaannya belum seimbang," tambahnya.
Zuly juga menyoroti skema pembiayaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang dinilai belum mampu menutup biaya pendidikan di banyak perguruan tinggi swasta. Ia menjelaskan bahwa besaran bantuan KIP-K saat ini sekitar Rp4,5 juta per mahasiswa, sedangkan rata-rata biaya pendidikan di UMY berada di atas nominal tersebut.
"Artinya, selisih biaya harus ditanggung oleh kampus karena mahasiswa penerima KIP-K tidak diperbolehkan dikenai pungutan tambahan. Kondisi ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi perguruan tinggi swasta," tutupnya.
Baca juga:
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 28 Agustus 2026.
Kesetaraan antara perguruan tinggi swasta dan negeri merupakan persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan tinggi Indonesia. Reformasi regulasi yang adil dan berkelanjutan tetap relevan untuk dibaca kapan pun, karena berdampak langsung pada mutu, akses, dan daya saing lulusan. Artikel ini mengajak pembaca merenungkan pentingnya kebijakan yang berpihak pada pemerataan kualitas pendidikan.


