PHK Capai 53 Ribu Orang, Buruh Ungkap Empat Faktor Penyebab

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat pemutusan hubungan kerja sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 53 ribu orang. Pihak buruh melalui KSPI dan KSPN membeberkan empat faktor utama di balik lonjakan tersebut.

Empat faktor itu adalah penurunan pesanan buyer internasional, kenaikan biaya produksi, melemahnya daya beli domestik disertai banjir produk impor, dan kebijakan prinsipal memindahkan produksi ke luar negeri.

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut perusahaan tekstil kehilangan order karena situasi global yang kurang baik termasuk perang dan penurunan daya beli internasional.

"Beberapa perusahaan yang saya datang itu penyebab daripada PHK karena si buyer yang memberi pekerjaan ke perusahaan tekstil, itu menghentikan ordernya," ujar Said Iqbal, seperti dikutip dari laporan Detik Finance.

Faktor kedua adalah kenaikan biaya produksi.

Said Iqbal menjelaskan bahwa pelemahan rupiah memukul perusahaan yang membeli bahan baku dengan dolar AS namun menjual produknya dalam rupiah.

Biaya produksi naik, dan efisiensi pun tak terhindarkan.

Faktor ketiga adalah melemahnya daya beli domestik bersamaan dengan masuknya produk impor terutama dari China. Presiden KSPN Ristadi menyatakan produk dalam negeri kalah bersaing karena harga barang impor lebih murah.

"Penyebab utamanya, sepanjang yang kami ketahui dari data yang masuk kami itu, terutama karena menurunnya order pesanan atau kemudian produk yang dibikin itu kurang laku karena kalah dengan barang dari luar itu, terutama dari China," kata Ristadi.

Faktor keempat adalah keputusan prinsipal memindahkan produksi dari Indonesia. Contoh nyata adalah Sanken di Cikarang yang memindahkan produksinya kembali ke Jepang. Jawa Barat Menanggung Beban Terberat

Dampak PHK paling parah dirasakan di Jawa Barat.

Data yang dihimpun menunjukkan Jawa Barat menempati peringkat pertama provinsi dengan persentase pekerja ter-PHK tertinggi, yaitu 20,16 persen dari total nasional.

Hal ini sejalan dengan laporan bahwa 53.490 pekerja dilaporkan kena PHK per Agustus 2026, Jawa Barat terbanyak.

Selain Jawa Barat, PHK juga banyak terjadi di Jawa Tengah dan sebagian Banten. Sektor yang paling terdampak adalah garmen, tekstil, dan alas kaki yang memproduksi barang untuk merek-merek global.

Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya Kemnaker C. Heru Widianto membeberkan tren PHK pascapandemi.

Ia mencatat pada 2021 ada 127 ribu orang ter-PHK, 2022 sebanyak 25.114 orang, 2023 sebanyak 64.855 orang, 2024 sebanyak 77.965 orang, dan 2025 sebanyak 88 ribu orang.

"Di pasca-Covid itu ya 2021 ada 127 ribu orang yang ter-PHK, terus 2022 ada 25.114 orang, di 2023 ada 64.855, 2024 ada 77.965 ter-PHK, 2025 ada 88 ribu, dan di 2026 ini menjelang angka ke-40 ribu," ujar Heru.

Angka Resmi vs Data Lapangan

Terdapat disparitas antara data resmi pemerintah dan catatan lapangan. KSPN mencatat sekitar 41.200 pekerja ter-PHK hingga akhir Agustus 2026.

Sementara data Satu Data Kemnaker untuk periode Januari-Juli 2026 menunjukkan 43.805 tenaga kerja ter-PHK terdaftar dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mencatat angka yang jauh lebih tinggi.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam melaporkan 98.080 tenaga kerja berstatus nonaktif akibat PHK pada Januari-Agustus 2026, dengan 54.116 klaim JKP.

Ristadi menilai angka PHK sebenarnya bisa lebih besar dari data yang tercatat karena keterbatasan jangkauan pendataan serikat pekerja.

Perbedaan metodologi dan cakupan pendataan menjadi penyebab utama disparitas angka ini. Pekerja Terpaksa Cairkan JHT dan JKP

Dampak langsung dirasakan puluhan ribu pekerja yang kehilangan mata pencaharian.

Mereka tidak hanya kehilangan penghasilan tetap, tetapi juga terpaksa mencairkan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk bertahan hidup.

Heru dari Kemnaker mengkhawatirkan pola perilaku konsumtif pekerja yang mencairkan dana JKP dan JHT secara impulsif tanpa perencanaan matang. Ia menekankan perlunya literasi keuangan bagi pekerja yang terkena PHK.

"Ini yang sebenarnya harus dibenahi di antara kementerian. Kita harus menciptakan wawasan literasi keuangan kepada teman-teman para pekerja buruh di Indonesia," kata Heru.

Ia juga menyoroti keberlanjutan dana JKP yang iurannya ditopang APBN.

"Angka PHK yang JKP itu saya gak tahu ya nanti ya apakah dana jaminan sosial itu mudah-mudahan mampu dan masih tetap membayarkan dana JKP karena kan iuran ditopang oleh APBN," ujarnya. Strategi Solusi Multi-Stakeholder

Menghadapi krisis PHK ini, diperlukan strategi solusi yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Pertama, diversifikasi pasar ekspor melalui percepatan penjajakan perjanjian perdagangan dengan negara-negara non-tradisional untuk mengurangi ketergantungan pada buyer yang terdampak situasi global.

Kedua, program hilirisasi industri tekstil dan garmen dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal terhadap barang impor.

Ketiga, insentif fiskal bagi industri padat karya yang terdampak, termasuk keringanan pajak dan subsidi energi sementara untuk menekan biaya produksi.

Keempat, penguatan program literasi keuangan dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK agar dana JKP dan JHT dapat dimanfaatkan secara produktif.

Hal ini sejalan dengan tren lowongan kerja nasional 2026 yang mulai bergeser ke sektor digital dan hijau, sehingga pekerja terdampak perlu dibekali keterampilan baru yang relevan.

Kelima, penguatan regulasi anti-dumping dan pengawasan impor untuk melindungi pasar domestik dari banjir produk impor murah.

Keenam, dialog sosial tripartit yang diperkuat antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif. Peluang di Tengah Tekanan

Di tengah tekanan PHK, terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan pekerja terdampak. Pasar kerja global semakin terbuka bagi talenta Indonesia yang memiliki keterampilan digital.

Strategi untuk menguasai pasar kerja global di era digital 2045 bisa menjadi jalan keluar bagi pekerja yang ingin beralih ke sektor yang lebih tahan guncangan.

Pemerintah perlu memastikan bahwa program reskilling dan upskilling tidak hanya menjadi wacana.

Kolaborasi dengan platform pembelajaran digital dan industri teknologi dapat mempercepat transisi pekerja dari sektor padat karya yang tertekan ke sektor yang tumbuh.

Panduan untuk mengubah tantangan pendidikan menjadi peluang emas karir global juga relevan bagi pekerja yang ingin meningkatkan kualifikasi tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Tantangan untuk Pemerintah dan Pengusaha

Angka PHK yang terus melonjak menjadi ujian bagi pemerintah dan pengusaha. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya mencatat angka, tetapi juga menghadirkan solusi nyata yang menyentuh akar masalah.

Pengusaha dihadapkan pada pilihan sulit antara efisiensi dan mempertahankan tenaga kerja. Tanpa insentif yang memadai dan iklim usaha yang kondusif, gelombang PHK berpotensi berlanjut.

Serikat pekerja menuntut dialog sosial yang lebih bermakna. Mereka tidak ingin hanya dilibatkan dalam sosialisasi kebijakan, tetapi juga dalam perumusan solusi.

Krisis PHK ini bukan sekadar angka statistik. Di balik setiap angka ada keluarga yang kehilangan penghasilan, anak yang terancam putus sekolah, dan masa depan yang tidak pasti.

Diperlukan respons kebijakan yang cepat, tepat, dan berpihak pada pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan industri.

[STRATEGI SOLUSI]

Menghadapi gelombang PHK yang terus meningkat, pekerja dan pelaku usaha perlu bersiap dengan keterampilan dan sistem yang relevan. BERNAS menghadirkan ekosistem solusi untuk membantu Anda beradaptasi.

Bagi pekerja yang ingin beralih ke sektor digital, Koding.Studio menawarkan pelatihan dan eksekusi project software engineering terapan, mulai dari web development hingga AI automation.

Sementara Training NLP + Vibecoding + AI membekali peserta dengan kemampuan membangun sistem otomasi dan produk digital berbasis AI.

Bagi pelaku usaha yang ingin meningkatkan efisiensi tanpa harus melakukan PHK, Adolo membantu memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.

Konsultasi Business Plan dari BERNAS juga tersedia untuk menyusun roadmap transformasi digital yang terukur.

Untuk informasi lebih lanjut tentang peluang karir dan pengembangan bisnis, kunjungi BERNAS Network yang menyatukan Loker BERNAS, Magang BERNAS, dan bursa bisnis daerah dalam satu jaringan.