Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Para Profesor Uji Tertutup Mahasiswa Program Doktor Hukum Asal Papua Bahas KKB Hingga Persoalan Hukum Di Tanah Cendrawasih

Oleh: Redaksi Bernas•8 Agustus 2025
Para Profesor Uji Tertutup Mahasiswa Program Doktor Hukum Asal Papua Bahas KKB Hingga Persoalan Hukum Di Tanah Cendrawasih
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"JAKARTA,BERNAS.ID Kamis 7 Agustus 2025 para guru besar yahg dipimpin Rektor Universitas Borobudur menguji tertutup, Mahasiswa Papua dari UCI Manokwari. Ada ya..."

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Agustus 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

JAKARTA,BERNAS.ID – Kamis 7 Agustus 2025 para guru besar yahg dipimpin Rektor Universitas Borobudur menguji tertutup, Mahasiswa Papua dari UCI Manokwari.

Ada yang menarik dari beberapa penelitian Mahasiswa antara lain Daud Daniel meneliti merekonstruksi Peradilan untuk membetuk peradilan khusus, penyelesaian sengketa kepala daerah di Papua , letak geografis dan minimnya infrastruktur di Papua dan alat komunikasi internet, menjadi kendala biaya, juga tinggi dan tidak ekonomis.

Baca Juga :Mahasiswa Doktor Hukum Universitas Borobudur, Wajib Tempuh Ujian Kualifikasi Untuk Mencapai Derajat Tertinggi

Selain itu, rentan dalam penegakan hukum , padahal proses persidangan sangat sederhana demikian diungkapkan Prof Zaenal dari Umuhammadiyah Jakarta.

Baca Juga :Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Sebut Kasus Suap Hakim jadi PR Besar Bagi Ketua MA

Penelitian yang menarik adalah Konstruksi Hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersejata atau KKB di Papua, oleh Yusti Foxdey. Yang menilai KKB sebagai Pemberontak yang tidak sah , dengan pelanggaran HAM.

Ketidaktegasan pemerintah dalam mendefinisi KKB sangat menyulitkan dan berdampak para penegak hukum khusus polisi dan militer yang di tugaskan di Papua . Tarik ulur definisi KKB sangat menyulitkan penegakan hukum di Papua. (FIE)

 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram