BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

FINANSIAL

OJK Buka Suara soal Rekening Massal Rp50 Ribu, Anggaran Rp11 T Belum Final

OJK mendukung pembukaan rekening massal untuk literasi finansial, tetapi menegaskan prinsip kehati-hatian dan KYC tidak boleh dikesampingkan. Di sisi lain,

Sabtu, 12 September 2026 13:21 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

OJK Buka Suara soal Rekening Massal Rp50 Ribu, Anggaran Rp11 T Belum Final
Foto: Dok. BERNAS
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"OJK mendukung pembukaan rekening massal untuk literasi finansial, tetapi menegaskan prinsip kehati-hatian dan KYC tidak boleh dikesampingkan."

🗓️ Dipublikasikan pada 12 September 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita finansial terbaru →

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan program pembukaan rekening massal bagi warga usia 17 tahun ke atas memiliki nilai strategis untuk keberlanjutan literasi finansial nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan kepemilikan rekening formal sejak usia muda menjadi pintu masuk penting untuk membangun kebiasaan menabung dan bertransaksi secara aman sejak dini.

Pernyataan ini disampaikan OJK dalam jawaban tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Namun, di balik dukungan tersebut, muncul ketegangan antara kepastian pengumuman politik dan kesiapan fiskal-operasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran untuk rencana ini belum final. "Belum (ditetapkan) sebesar Rp11 triliun.

Ini anggarannya masih belum dihitung," ujar Purbaya pada Kamis (10/9/2026) di Jakarta.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan justru telah mengumumkan secara spesifik bahwa mulai Oktober 2026 seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI dengan modal awal Rp50 ribu.

Ketegangan antara Pengumuman dan Kesiapan Anggaran

Pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan disampaikan pada Jumat (11/9/2026). "Mulai Oktober seluruh rakyat Indonesia usia 17 tahun ke atas akan dibukakan rekening baru di BRI.

Dimodali Rp50 ribu. Semua bantuan nanti ke situ, beasiswa, bantuan pangan, bantuan tunai, PKH, segala macam," kata Zulkifli.

Pengumuman ini menciptakan ekspektasi tinggi di tengah masyarakat, terutama penerima manfaat bansos yang selama ini mengandalkan penyaluran tunai.

Namun, pernyataan Menkeu yang menyebut anggaran belum dihitung menimbulkan keraguan mengenai kesiapan fiskal.

Program ini juga belum memiliki petunjuk teknis dan kerangka regulasi yang matang antara Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan industri perbankan.

Padahal, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap warga negara memiliki rekening bank guna memperkuat inklusi keuangan menjadi pemicu utama program ini.

Prinsip Kehati-hatian dan KYC Tidak Boleh Dikesampingkan

OJK menekankan bahwa pembukaan rekening tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

Perbankan tetap wajib melakukan know your customer (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku.

"OJK menyambut baik dan mendukung prinsip dasar dari program pemerintah terkait pembukaan rekening massal bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang baru menginjak usia 17 tahun maupun penerima manfaat bansos," ujar Dian Ediana Rae.

Beban operasional KYC massal dan integrasi data Dukcapil/e-KTP menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan.

Jika tidak didukung sistem yang siap, program ini berpotensi mengganggu efisiensi dan membuka celah penyalahgunaan data serta risiko fraud.

Hal ini sejalan dengan 7 Strategi Emas Melindungi Data Nasional demi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya tata kelola data dalam program berskala nasional.

Rekening Massal: Formalitas atau Literasi Berkelanjutan?

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah rekening simpanan mencapai 701,48 juta akun per Juli 2026.

Angka ini tumbuh 8,9 persen secara year to date (ytd) dan meningkat sekitar 10,10 persen secara year on year (yoy) dari 637,15 juta akun pada periode yang sama tahun lalu.

Artinya, account ownership di Indonesia sudah tinggi.

Nilai tambah program rekening massal terletak pada kualitas literasi finansial dan efektivitas penyaluran bansos direct-to-account.

Jika program berjalan tanpa persiapan teknis dan regulasi yang matang, rekening massal berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa peningkatan literasi finansial riil.

Bagi sektor bansos, penyaluran direct-to-account berpotensi mengurangi kebocoran dan meningkatkan ketepatan sasaran, namun perlu diimbangi dengan edukasi agar tidak sekadar menciptakan rekening pasif.

Tekanan Pasar Menuntut Kejelasan Kebijakan Fiskal

Ketidakpastian anggaran dan belum adanya petunjuk teknis juga beririsan dengan tekanan pasar keuangan.

Mengutip laporan Okezone Economy, IHSG sepekan turun 1,43 persen ke level 6.541 dengan aksi jual investor asing Rp3,36 triliun (sekitar USD191,3 juta) pada periode 7–11 September 2026.

Pasar menuntut kejelasan kebijakan fiskal dan moneter, termasuk program rekening massal ini.

Bagi industri perbankan, khususnya BRI sebagai bank penyalur awal, program ini berpotensi menambah volume rekening secara signifikan.

Efisiensi biaya akuisisi nasabah bisa meningkat jika integrasi digital berjalan lancar. Namun, risiko operasional dan kepatuhan meningkat jika petunjuk teknis belum matang.

Industri jasa keuangan secara luas dapat mempercepat penetrasi produk keuangan dasar, tetapi perlu diimbangi dengan edukasi agar tidak sekadar menciptakan rekening pasif.

Tiga Langkah Strategis agar Rekening Massal Jadi Emas

Pertama, penyusunan petunjuk teknis dan kerangka regulasi bersama antara Pemerintah, BI, OJK, dan industri perbankan sebelum Oktober 2026.

Ini mencakup standar KYC digital, integrasi Dukcapil/e-KTP, serta protokol keamanan data.

Kedua, penetapan anggaran yang final dan transparan dengan skema bertahap.

Fase pilot di wilayah terpilih dapat menguji kesiapan operasional dan mitigasi risiko sebelum perluasan nasional.

Langkah ini sejalan dengan prinsip yang dibahas dalam 463 Dapur MBG Dibekukan BGN: Mitra Wajib Penuhi Syarat 10 Hari tentang pentingnya verifikasi dan kepatuhan dalam program berskala besar.

Ketiga, desain program yang tidak berhenti pada pembukaan rekening.

Program harus terintegrasi dengan modul literasi finansial berkelanjutan, seperti edukasi menabung, pengelolaan anggaran, dan pencegahan fraud.

Indikator keberhasilan harus diukur melalui pemanfaatan rekening aktif, bukan sekadar jumlah akun terbuka.

Pendekatan ini memastikan program rekening massal benar-benar menjadi entry point literasi finansial, bukan sekadar formalitas administratif.

Publik dan pelaku industri kini menanti kejelasan petunjuk teknis serta kerangka regulasi.

Di satu sisi, pengumuman Menko Pangan yang menyebut secara spesifik bank penyalur dan nominal Rp50 ribu menimbulkan ekspektasi tinggi.

Di sisi lain, pernyataan Menkeu bahwa anggaran belum dihitung menimbulkan keraguan mengenai kesiapan fiskal dan jadwal implementasi.

OJK menekankan pentingnya koordinasi Pemerintah, BI, OJK, dan industri perbankan agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar tanpa menimbulkan kendala operasional.

Respons publik secara umum bersifat menunggu dengan penekanan pada jaminan keamanan data dan kepatuhan prudensial.

[STRATEGI SOLUSI]

Program rekening massal ini membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan, perbankan, dan pelaku bisnis B2B untuk memperluas penetrasi pasar.

Namun, tanpa sistem otomasi dan tata kelola data yang matang, program berskala nasional berisiko menjadi beban operasional.

Untuk korporasi dan lembaga keuangan yang ingin membangun sistem KYC digital, integrasi data, dan otomasi proses bisnis, Agenc1st (agenc1st.com) menawarkan solusi agensi end-to-end untuk eskalasi brand dan pertumbuhan digital.

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id
Iklan

“OJK Buka Suara soal Rekening Massal Rp50 Ribu, Anggaran Rp11 T Belum Final”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita FinansialPilar Bisnis