Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum menerima pengajuan resmi terkait rencana kepemilikan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) di atas batas maksimal 5 persen dari BPI Danantara, Kementerian Keuangan, maupun Bank Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan pihak-pihak tersebut hanya menyampaikan minat awal kepada BEI, sementara permohonan resmi belum diajukan karena BEI masih merumuskan mekanisme penawaran saham secara internal.
Hasan Fawzi menegaskan pengajuan baru diperlukan jika ada pihak yang ingin memiliki saham BEI di atas 5 persen sesuai POJK Nomor 13 Tahun 2026 yang berlaku sejak 17 September 2026.
Implikasi dari perubahan ini membuka peluang kepemilikan saham BEI oleh pihak non-anggota bursa.
Tiga kementerian dan lembaga yang berpotensi menjadi pemegang saham adalah Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Danantara.
Namun, hingga saat ini, ketiga pihak tersebut baru menyampaikan minat awal kepada BEI.
Permohonan resmi ke OJK belum diajukan karena BEI masih menyiapkan anggaran dasar dan mematangkan mekanisme penawaran saham secara internal.
Ketidakpastian regulasi ini menciptakan bayang-bayang keraguan bagi pelaku pasar dan investor strategis.
Di tengah penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dibuka menguat 18,27 poin atau 0,30 persen ke posisi 6.055, tersembunyi kekhawatiran struktural mengenai siapa yang akan mengendalikan bursa ke depan.
Hasan Fawzi menegaskan bahwa OJK akan memeriksa pemenuhan kriteria jika ada pihak yang berminat melampaui batas 5 persen.
"Hanya dalam hal kalau ada pihak yang ternyata lebih dari 5 persen dan meminati untuk di atas 5 persen itu, baru kemudian bursa mengajukan permohonan pihak tersebut kepada kami di OJK untuk kami periksa apakah memenuhi kriteria," jelasnya.
Akar masalahnya adalah transisi regulasi dari UU Nomor 4 Tahun 2023 menjadi UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Regulasi ini mengamanatkan OJK untuk mengatur pemegang saham bursa efek melalui POJK.
Demutualisasi membuka peluang kepemilikan saham BEI oleh pihak non-anggota bursa. Namun, mekanisme internal BEI belum final, sehingga proses pengajuan persetujuan pelampauan batas 5 persen ke OJK tertunda.
Bagi industri sekuritas dan anggota bursa, perubahan struktur kepemilikan dapat mengubah lanskap kompetisi dan tata kelola.
Bagi emiten dan investor, kejelasan regulasi diperlukan untuk kepastian investasi jangka panjang.
Pasar modal Indonesia yang sedang menguat secara teknikal bisa kehilangan momentum jika reformasi struktural ini berlarut-larut.
Pelaku pasar menanti kejelasan arah kebijakan yang dapat memengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan.
Sebagai regulator, OJK perlu memastikan bahwa proses demutualisasi ini berjalan transparan dan akuntabel.
BEI sebagai entitas yang sedang berproses demutualisasi juga dituntut untuk segera menuntaskan penyusunan anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham.
Koordinasi antara BEI dan OJK menjadi kunci utama. Tanpa kejelasan waktu dan mekanisme, potensi penundaan masuknya modal strategis dari Kemenkeu, BI, dan BPI Danantara akan semakin besar.
Hal ini sejalan dengan pembahasan dalam 7 Strategi Emas Menaklukkan Krisis Talenta Digital Menuju Indonesia Maju 2045 yang menekankan pentingnya tata kelola dan kesiapan institusi dalam menghadapi transisi besar.
Pertama, BEI perlu segera menuntaskan penyusunan anggaran dasar dan mekanisme penawaran saham dalam kerangka POJK 13/2026 dengan target waktu yang jelas.
Kedua, OJK perlu membentuk tim fasilitasi khusus untuk mempercepat proses verifikasi pengajuan kepemilikan saham di atas 5 persen. Ini untuk mencegah terjadinya bottleneck regulasi yang dapat merugikan pasar.
Ketiga, pemerintah dan DPR perlu memastikan sinkronisasi antara UU 4/2026, POJK 13/2026, dan anggaran dasar BEI. Tumpang tindih kewenangan harus dihindari agar tidak menciptakan kebingungan di kalangan pelaku pasar.
Keempat, BEI perlu mempublikasikan roadmap demutualisasi secara berkala kepada publik. Transparansi informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah ketidakpastian.
Kelima, pemanfaatan teknologi regulasi (RegTech) dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses persetujuan dan pelaporan kepemilikan saham secara real-time.
Ini sejalan dengan semangat efisiensi dan digitalisasi sektor keuangan.
Reformasi struktural memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan.
Demutualisasi BEI adalah bagian dari reformasi sektor keuangan yang lebih luas.
Perubahan struktur kepemilikan bursa efek berpotensi meningkatkan tata kelola, akses modal, dan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional.
Namun, ketidakpastian regulasi jangka pendek dapat menunda keputusan investasi strategis.
IHSG yang berada di posisi 6.055 mencerminkan sentimen pasar yang masih positif terhadap faktor eksternal, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan dinamika internal demutualisasi.
Momen demutualisasi ini hanya terjadi sekali dalam sejarah bursa Indonesia. Pelaku pasar menanti kejelasan, sementara waktu terus berjalan.
Kecepatan dan transparansi proses akan menentukan apakah reformasi ini menjadi katalis positif atau justru menimbulkan keraguan berkepanjangan.
Seperti halnya mutasi besar-besaran yang dibahas dalam Mutasi 88 Pati dan Pamen Polri oleh Kapolri Suyudi Sehari Usai Dilantik, perubahan struktur kepemilikan BEI memerlukan penyesuaian tata kelola yang matang.
Kejelasan regulasi adalah fondasi kepercayaan. Tanpa itu, potensi terbaik dari demutualisasi BEI tidak akan pernah terwujud secara optimal.
[STRATEGI SOLUSI]
Menghadapi dinamika regulasi pasar modal yang semakin kompleks, pelaku industri keuangan dan korporasi perlu memperkuat kapasitas analisis dan adaptasi kebijakan.
BERNAS menghadirkan solusi terintegrasi untuk kebutuhan transformasi digital dan tata kelola bisnis Anda.
Sesi konsultasi 1-on-1 ini dirancang untuk membantu pengambilan keputusan strategis di tengah ketidakpastian regulasi.
Adolo memetakan bagian bisnis yang bisa berjalan tanpa kehadiran pemiliknya, lalu mengotomatiskannya satu per satu.



