BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

EKONOMI

Menkeu Suahasil Lantik 17 Pejabat DJP, Bea Cukai, hingga KSSK

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk DJP, DJBC, dan Sekretariat KSSK. Konsolidasi ini dinilai krusial u

Senin, 5 Oktober 2026 15:51 WIBOleh: Redaksi BERNAS

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

RANGKUMAN CEPAT BERNAS
"Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kemenkeu, termasuk DJP, DJBC, dan Sekretariat KSSK."

🗓️ Dipublikasikan pada 5 Oktober 2026.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita ekonomi terbaru →

Menteri Keuangan RI Suahasil Nazara resmi melantik dan mengukuhkan 17 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, mencakup Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), hingga Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Pelantikan ini menandai tahap konsolidasi kelembagaan untuk menuntaskan target APBN tahun anggaran 2026 sekaligus mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027.

Seperti dilaporkan ANTARA, pelantikan tersebut menyusul penyelesaian rangkaian pengisian jabatan sebelumnya, di mana Suahasil juga melantik 14 pejabat baru yang terdiri atas 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Kemenkeu serta dua pejabat pada Sekretariat KSSK melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Upacara pelantikan 14 pejabat berlangsung di Aula Mezanine Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin, 21 September 2026.

Keputusan ini bukan sekadar rotasi administratif. Di baliknya ada tekanan fiskal nyata dan kebutuhan koordinasi lintas unit yang makin kompleks, baik di pusat maupun di daerah.

Bagi publik, kinerja penerimaan negara dari pajak dan bea cukai, serta pengelolaan belanja dan pembiayaan APBN, akan sangat bergantung pada efektivitas pejabat yang baru dilantik.

Konsolidasi di Tengah Tekanan Target APBN

Suahasil menegaskan bahwa penyelesaian target APBN 2026 adalah tanggung jawab bersama.

Ia menekankan perlunya konsolidasi di pusat dan daerah agar seluruh sasaran penerimaan dan belanja negara tidak terganggu oleh transisi kepemimpinan di unit-unit teknis.

"Kita harus menuntaskan seluruh target APBN 2026 dan pada saat yang bersamaan mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027.

Penyelesaian target APBN 2026 menjadi tanggung jawab bersama dan kita perlu melakukan konsolidasi, baik di pusat maupun di daerah," kata Suahasil dalam keterangan pers yang dikutip ANTARA.

Ia juga meminta seluruh pejabat yang dilantik segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing, baik dalam penerimaan, pengawasan, belanja, maupun pembiayaan.

Penekanan pada kemampuan berpikir strategis dan koordinasi lintas unit menjadi pesan utama dalam upacara tersebut.

Menurut Suahasil, tanggung jawab pejabat Kementerian Keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan angka dalam APBN.

Pengelolaan keuangan negara juga menyangkut kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap masa depan Indonesia.

Dampak bagi Dunia Usaha dan Iklim Fiskal

Pelantikan ini berdampak langsung pada fungsi-fungsi kunci pengelolaan keuangan negara.

DJP memegang peran penerimaan pajak, DJBC mengelola kepabeanan dan cukai, sementara Sekretariat KSSK berperan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Bagi dunia usaha, efektivitas pejabat baru akan memengaruhi iklim kepatuhan pajak, kelancaran ekspor-impor, serta kepastian kebijakan fiskal menjelang APBN 2027.

Penyesuaian kelembagaan dengan struktur baru Kementerian Keuangan turut memengaruhi posisi di Sekretariat KSSK.

Hal ini sejalan dengan dinamika tata kelola yang dibahas dalam Pemerintah Cek Wajah Penerima Bansos, Lacak Tanah dan Mobil, di mana akurasi data dan koordinasi lintas lembaga menjadi prasyarat kebijakan fiskal yang tepat sasaran.

Koordinasi lintas unit yang ditekankan Suahasil menjadi kunci agar target penerimaan dan belanja negara tidak terganggu.

Transisi jabatan di unit teknis sering kali menjadi titik rawan perlambatan layanan, terutama di bidang perpajakan dan kepabeanan yang bersinggungan langsung dengan pelaku usaha.

Tiga Langkah agar Konsolidasi Berbuah Hasil

Pertama, publikasi matriks kinerja 100 hari bagi 17 pejabat yang baru dilantik, mencakup indikator penerimaan pajak, kepabeanan, dan belanja di pusat maupun daerah, agar akuntabilitas konsolidasi APBN 2026 terukur dan dapat diaudit publik.

Kedua, digitalisasi dashboard koordinasi lintas unit Kemenkeu dan KSSK untuk memantau risiko fiskal serta stabilitas sistem keuangan secara real-time.

Langkah ini sejalan dengan penekanan Suahasil pada koordinasi lintas unit, sekaligus memperkuat kesiapan menghadapi guncangan eksternal.

Ketiga, program penguatan integritas dan kapasitas berpikir strategis bagi pejabat eselon II dan Sekretariat KSSK melalui pelatihan berbasis skenario APBN 2027.

Dengan begitu, transisi jabatan tidak mengorbankan target penerimaan maupun kualitas layanan publik.

Reorganisasi ini juga terjadi di tengah kebutuhan pemulihan layanan publik pascaberbagai gangguan, seperti yang tercermin dalam Erupsi Anak Krakatau Lumpuhkan 1.500 Penerbangan, Pemerintah Siapkan OMC, di mana respons lintas kementerian menjadi ujian nyata bagi efektivitas birokrasi.

Apa yang Harus Diawasi Publik

Pertanyaan kunci bagi publik dan pelaku usaha sederhana: apakah konsolidasi ini mempercepat layanan atau justru memperlambat?

Jawabannya akan terlihat dari kinerja penerimaan pajak dan bea cukai dalam beberapa bulan ke depan.

Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara adalah taruhannya.

Sebagaimana diingatkan Suahasil, angka dalam APBN bukan sekadar statistik, melainkan cerminan harapan masyarakat terhadap masa depan Indonesia.

Karena itu, transparansi dan akuntabilitas pejabat baru menjadi prasyarat, bukan pilihan.

[STRATEGI SOLUSI]

Transisi kepemimpinan di unit teknis Kemenkeu menuntut sistem koordinasi yang tidak bergantung pada figur semata.

Bagi institusi yang ingin memperkuat kanal komunikasi publik dan kredibilitas kebijakan, JasaPromo.id menyediakan distribusi rilis pers serta amplifikasi ke jaringan media nasional terverifikasi.

Sementara untuk kebutuhan pembangunan sistem web dan dashboard monitoring internal, PabrikDigital.com memproduksi aset digital siap-pakai bertenaga otomasi AI.

Diskusikan kebutuhan Anda melalui kanal konsultasi BERNAS.

Tag:#menkeu suahasil lantik 17 pejabat djp bea cukai hingga kssk#menkeu#suahasil#lantik#pejabat#djp

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Iklan
Iklan · Untuk Mitra & Pengiklan

Punya kabar atau rilis perusahaan?

Terbitkan siaran pers atau artikel bermerek Anda di BERNAS.id. Tayang di halaman nasional, dengan tautan yang bisa dibuka siapa pun.

Terbitkan di BERNAS.id

“Menkeu Suahasil Lantik 17 Pejabat DJP, Bea Cukai, hingga KSSK”

R
Redaksi BERNAS
Click to Share

Liputan lain

Semua berita EkonomiPilar Bisnis