Mardani Sebut Harus Husnudzon Keputusan Tarif 19 Persen Trump

JAKARTA BERNAS.JD – Keputusan kebijakan tarif impor Amerika Serikat untuk produk-produk dari Indonesia, dari sebelumnya akan dikenakan tarif 32 persen menjadi hanya 19 persen, hal yang tepat.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyatakan, keputusan itu harus disikapi dengan husnudzan, bahwa kebijakan tarif ini adalah pilihan terbaik yang bisa diambil pemerintah saat ini.

“Keputusan ini tentu tidak diambil secara gegabah.

Belanja negara harus diarahkan secara efektif dan efisien, terutama untuk sektor-sektor strategis seperti peremajaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan infrastruktur transportasi logistik nasional, termasuk pengadaan armada seperti pesawat Boeing,” ujar politisi PKS tersebut kepada wartawan, Sabtu (19/7/2025).

Baca Juga :Langkah Prabowo Buka Diplomasi Israel Dengan Syarat Pengakuan Palestina Disambut Baik

Belanja yang tepat sasaran tidak hanya akan memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional.

Menurut Mardani, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin, efisiensi anggaran yang tepat sasaran, dan ekspansi pasar yang inovatif akan menjadi kunci bagi ketahanan dan pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Baca Juga :Setelah Dari Solo, JNF Akan Gelar Aksi di Kota Lain Dukung Presiden Prabowo Perangi Korupsi

Diversifikasi pasar menjadi kunci penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat.

Atas dasar itu, Mardani menilai keputusan untuk bergabung dalam forum BRICS merupakan langkah yang patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi memperluas pengaruh ekonomi Indonesia di tingkat global.

“Indonesia perlu memperluas akses ekspor ke negara-negara mitra strategis lainnya, termasuk negara-negara anggota BRICS,” jelas Mardani.

Selain itu, perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) juga membuka peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi.

“Tantangan global harus dijawab dengan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.(FIE)