Latar Belakang Konflik Izin
Petani tebu di Way Kanan, Lampung, menghadapi hambatan serius dalam menyelesaikan pemanenan di Register 44.
Mereka telah menjalin kemitraan selama 11 tahun dengan Inhutani V, sebuah kerja sama yang selama ini berjalan legal.
Namun, sanksi administrasi yang diterima Inhutani V dari Kementerian Kehutanan menyebabkan izin panen ditangguhkan.
Akibatnya, aktivitas pemanenan yang seharusnya berlangsung terhenti total sejak 12 Juni 2026.
Lahan Register 44 seluas 6.800 hektare menjadi sumber utama penghidupan bagi 1.200 kepala keluarga atau sekitar 3.000 orang.
Selama lebih dari satu dekade, kelompok tani ini telah menyetor dana hasil hutan sekitar Rp75 miliar kepada Inhutani V.
Penghentian mendadak ini bukan hanya soal izin, tetapi juga menyangkut keberlanjutan usaha tani yang sudah direncanakan dengan modal pinjaman. Audiensi Langsung ke KSP
Pada 20 Juli 2026, perwakilan petani bertemu Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Dudung Abdurachman di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Mereka diwakili oleh I Nengah Aryata dan Ketua Edison. Pertemuan ini menjadi saluran langsung untuk menyampaikan kondisi di lapangan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Para petani menjelaskan bahwa modal pinjaman telah digunakan sepenuhnya untuk menanam tebu. Tanpa izin panen, hasil tanaman yang sudah siap tidak dapat dipasarkan.
Situasi ini menimbulkan risiko gagal bayar yang mengancam stabilitas keuangan keluarga petani.
Mereka memohon diskresi agar pemanenan bisa diselesaikan sebelum kerugian semakin meluas. Dampak Ekonomi dan Sosial
Penghentian panen langsung memengaruhi rantai pasok tebu nasional.
Konflik izin antara Inhutani V dan Kementerian Kehutanan berdampak pada pendapatan ribuan pekerja di sektor perkebunan.
Petani yang sudah menginvestasikan waktu, tenaga, dan modal kini berada dalam ketidakpastian.
Kepala Staf Kepresidenan menyatakan bahwa KSP akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi.
Langkah ini penting agar masalah administratif tidak berkepanjangan dan tidak semakin merugikan pihak yang bergantung pada lahan tersebut. Respon dan Harapan Petani
Audiensi di Gedung Bina Graha menunjukkan bahwa kelompok tani memilih jalur dialog langsung. I Nengah Aryata menyampaikan, "Kami ini petani Pak, kami nanam pakai modal.
Modal yang kami gunakan modal pinjaman...
Mohon kiranya sekali lagi, kami bisa dibantu." Ketua Kelompok Tani Edison menambahkan, "Kami bermohon, supaya kami bisa diberikan izin, atau diskresi, untuk menyelesaikan pemanenan tebu."
Harapan mereka adalah intervensi cepat sehingga panen dapat dilanjutkan dan mata pencaharian tetap terjaga.
Pendekatan ini mencerminkan keinginan petani untuk menyelesaikan masalah melalui jalur resmi. Peluang Perbaikan Tata Kelola
Data izin lahan yang terfragmentasi menciptakan risiko finansial bagi ribuan petani.
Pemerintah dapat mengembangkan sistem monitoring izin lahan berbasis data real-time untuk mempercepat verifikasi dan menghindari konflik serupa di masa depan.
Langkah ini berpotensi mengubah hambatan administratif menjadi peluang efisiensi tata kelola yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.