Kinerja Dipertanyakan, Kajari Sleman Didesak Mundur oleh Aliansi Masyarakat

SLEMAN, BERNAS.ID – Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat dan warga menggelar aksi di halaman Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman, Rabu (4/2/2026).

Dalam aksi yang berlangsung tertib dan mendapat pengawasan aparat keamanan tersebut, aliansi menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sleman untuk mundur dari jabatannya.

Tuntutan itu muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan yang dinilai tidak profesional dan tidak maksimal dalam menangani berbagai persoalan hukum.

Baca Juga : Kejari Sleman Menjadi Ruang Restorative Justice Kasus Jambret Viral

Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan, Waljito, menegaskan bahwa desakan mundur bukan hanya terkait satu kasus, melainkan akumulasi dari sejumlah perkara yang dianggap mencederai rasa keadilan.

“Kami menilai Kajari Sleman gagal menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Banyak persoalan hukum yang tidak ditangani secara serius dan ini mencederai rasa keadilan masyarakat,” ujar Waljito di sela aksi.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah mobil rental yang disita karena diduga digunakan untuk tindak kejahatan, kemudian dilelang oleh Kejari Sleman tanpa pemberitahuan kepada pemilik sah.

Padahal, menurut aliansi, mobil tersebut merupakan barang sewaan dan pemiliknya tidak terlibat dalam tindak pidana.

Proses hukum yang seharusnya mengembalikan kendaraan kepada pemilik melalui bukti BPKB disebut tidak dijalankan.

Waljito menambahkan, meski ada upaya pembatalan transaksi lelang dan pengembalian mobil kepada pemilik asli, langkah tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan perbaikan sistem dan peningkatan kinerja kejaksaan.

Selain kasus mobil rental, aliansi juga menyoroti penanganan perkara lain, di antaranya kasus korban penjambretan yang justru ditetapkan sebagai tersangka, serta dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana hibah.

Mereka mencurigai adanya nama-nama yang seharusnya menjadi tersangka atau saksi namun tidak muncul dalam tuntutan pengadilan.

Baca Juga : Kontraktor Siap Tempuh Jalur Hukum: Sengketa Pembangunan Sekolah Rp25 Miliar Memanas di Sleman

“Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum seharusnya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Namun kondisi saat ini justru menimbulkan ketidakpercayaan publik,” tegas Waljito.

Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan juga mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kajari Sleman.

Mereka menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut melalui aksi lanjutan, termasuk mendatangi Kejaksaan Tinggi dan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

(cdr)