Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan fiskal dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru dan inclusive growth poles di kawasan transmigrasi.
Hal ini disampaikan Ferry Ardiyanto selaku Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu di Jakarta pada 29 Juli 2026.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan.
Inflasi Juni 2026 tercatat 3,34 persen sementara cadangan devisa mencapai 145,6 miliar dolar AS atau setara Rp2.360 triliun.
Cadangan devisa tersebut setara pembiayaan 5,5 bulan impor. Kondisi makroekonomi ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk memperluas manfaat pembangunan ke wilayah transmigrasi.
Fokus pada Konektivitas dan Kapasitas Lokal
Ferry Ardiyanto menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya membangun new center of growth tetapi juga new center of opportunities.
Target utama adalah menciptakan inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita tidak hanya ingin membangun new center of growth di wilayah transmigrasi, tetapi juga new center of opportunities,” kata Ferry.
“Untuk kawasan transmigrasi, target kita kebijakan fiskal bukan sekadar menciptakan growth poles, tetapi inclusive growth poles yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ferry.
Tantangan utama kebijakan fiskal adalah memastikan pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pertumbuhan dan pemerataan dipandang perlu berjalan bersamaan agar manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat lokal.
APBN digunakan untuk membangun infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, pelatihan, serta dukungan UMKM.
Insentif fiskal berbasis hasil juga disiapkan untuk mendorong pencapaian target.
Pendekatan ini penting karena kawasan transmigrasi memerlukan konektivitas yang lebih baik serta penguatan kapasitas lokal.
Dengan demikian masyarakat setempat dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.
Ferry Ardiyanto sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu yang aktif dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 menegaskan komitmen tersebut.
Pengukuran Keberhasilan
Keberhasilan diukur bukan hanya dari peningkatan PDRB.
Pemerintah juga memantau penurunan kemiskinan, peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan berkurangnya kesenjangan antarwilayah.
Pengukuran yang komprehensif ini memastikan bahwa hasil kebijakan fiskal tidak hanya tercermin dalam angka agregat tetapi juga dalam kualitas hidup masyarakat di kawasan transmigrasi.
Dampak terhadap Ekosistem Bisnis
Kebijakan ini berpotensi membuka peluang bagi korporasi dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam rantai pasok daerah.
Insentif berbasis hasil dapat mendorong keterlibatan UMKM dan petani secara lebih luas.
Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi termasuk program vokasi dan magang yang direncanakan diluncurkan pada semester II 2026.
Langkah ini mendukung penciptaan lapangan kerja serta memperkuat keterkaitan ekonomi daerah.
Kebijakan fiskal diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, melibatkan UMKM, petani, dan rantai pasok daerah dengan insentif berbasis hasil.
Dengan demikian ekosistem bisnis di kawasan transmigrasi dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.
Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal menjadi indikator utama keberhasilan pendekatan ini.