Karhutla Kalimantan Meluas, Wakil Ketua MPR Dorong Komando Penanganan di Bawah Presiden

Warga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan kembali harus hidup di tengah kepungan kabut asap.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas telah memaksa 12.880 personel gabungan dikerahkan selama 48 hari operasi penanganan.

Dampaknya terasa nyata: sejumlah penerbangan di Bandara Singkawang terpaksa dibatalkan pada 16–19 Agustus, sementara kabut asap tebal menyelimuti langit Palembang, Sumatera Selatan.

Di Palembang, kondisi masih relatif terkendali.

General Manager Bandara SMB II Palembang, Ahmad Syaugi Shahab, menyatakan penerbangan masih normal dengan jarak pandang (visibility) tercatat 3.000 meter.

“Keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Pemantauan kondisi cuaca dan jarak pandang akan terus dilakukan bersama seluruh pihak terkait,” jelasnya.

Namun, kekhawatiran publik tidak bisa dikesampingkan.

Setiap musim kemarau, warga di dua pulau besar ini selalu dihadapkan pada ancaman kesehatan akibat ISPA dan gangguan aktivitas ekonomi.

Kabut asap yang berkepanjangan membuat mobilitas warga terganggu, sekolah terpaksa diliburkan, dan produktivitas menurun drastis. Skala Kebakaran yang Mengkhawatirkan

Yang membuat situasi tahun ini berbeda adalah luasnya cakupan kebakaran. Karhutla tidak lagi terjadi di satu titik, tetapi tersebar di tiga provinsi sekaligus di Kalimantan.

Hal ini menuntut mobilisasi sumber daya besar dan koordinasi lintas kementerian yang selama ini kerap berjalan lambat.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno angkat bicara.

Ia menilai kompleksitas penanganan karhutla saat ini sudah melampaui kapasitas koordinasi antar instansi di tingkat daerah.

Dukungan udara, operasi modifikasi cuaca, hingga penegakan hukum membutuhkan perintah terpadu dari satu komando.

“Ketika kebakaran sudah berlangsung berminggu-minggu, membutuhkan pengerahan ribuan personel, dukungan udara, operasi modifikasi cuaca dan melibatkan banyak daerah maka sudah sebaiknya level koordinasi penanganannya langsung di bawah Presiden,” kata Eddy Soeparno.

Dampak Ekonomi dan Konektivitas Nasional

Karhutla bukan sekadar bencana lingkungan.

Gangguan pada sektor penerbangan akibat pembatalan dan potensi penundaan berdampak langsung pada bisnis maskapai, bandara, dan rantai pasok logistik.

Aktivitas ekonomi di daerah terdampak kabut asap juga terhambat, terutama sektor pariwisata dan jasa.

Pembatalan penerbangan di Bandara Singkawang selama empat hari berturut-turut menjadi sinyal jelas bahwa konektivitas nasional ikut terancam.

Jika kabut asap terus meluas, bukan tidak mungkin bandara-bandara lain di Kalimantan akan mengalami nasib serupa, yang pada akhirnya mengganggu distribusi barang dan mobilitas manusia antar pulau.

Strategi Solusi: Satuan Tugas Terpusat dan Teknologi Modifikasi Cuaca

BERNAS menilai sudah saatnya pemerintah mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla terpusat di bawah kendali langsung Presiden.

Langkah ini akan mempercepat koordinasi dan mobilisasi sumber daya dari seluruh kementerian dan lembaga, tanpa perlu menunggu birokrasi berlapis yang justru memperlambat respons di lapangan.

Selain itu, investasi dalam teknologi modifikasi cuaca (TMC) dan sistem peringatan dini berbasis data satelit menjadi keniscayaan.

Dengan deteksi titik api lebih awal, pemerintah bisa bergerak cepat sebelum api membesar dan menciptakan kabut asap yang meluas.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembakaran lahan juga harus menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat transformasi digital yang tengah digalakkan di berbagai sektor, sebagaimana dibahas dalam 7 Strategi Cerdas Transformasi Digital Surabaya Menuju Indonesia Emas 2045.

Pemanfaatan teknologi untuk memonitor dan mengelola bencana adalah salah satu wujud nyata dari transformasi tersebut. Urgensi Komando Tunggal

Usulan Eddy Soeparno bukan tanpa alasan.

Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi yang terpecah antar lembaga sering kali membuat penanganan karhutla berjalan setengah hati.

Sementara itu, dampaknya terus merugikan negara dan masyarakat.

Biaya penanganan bencana yang membengkak, kerugian ekonomi akibat terganggunya sektor penerbangan, serta beban kesehatan masyarakat adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar setiap tahun.

Oleh karena itu, komando tunggal di level tertinggi pemerintahan adalah langkah yang paling rasional untuk memastikan seluruh sumber daya negara bergerak efektif dan efisien.

Peran Masyarakat dan Kesadaran Kolektif

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting.

Edukasi mengenai bahaya membakar lahan, baik untuk membuka lahan pertanian maupun alasan lainnya, harus terus digencarkan.

Kesadaran kolektif bahwa karhutla adalah bencana yang merugikan semua pihak akan menjadi tameng pertama dalam pencegahan.

Pemerintah daerah juga perlu memperkuat patroli terpadu dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.

Insentif untuk lahan tanpa bakar, misalnya, bisa menjadi alternatif kebijakan yang mendorong petani beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan.

Inisiatif-inisiatif seperti ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Kesimpulan

Karhutla di Kalimantan dan kabut asap di Palembang adalah pengingat bahwa bencana lingkungan tidak mengenal batas administratif.

Diperlukan respons yang cepat, terkoordinasi, dan berbasis data untuk mengatasinya.

Dukungan terhadap usulan komando penanganan di bawah Presiden adalah langkah politik yang tepat, namun eksekusi di lapangan dan pencegahan jangka panjang tetap menjadi kunci utama.

Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama. Masyarakat menantikan aksi nyata, bukan sekadar janji.

Musim kemarau akan terus datang, dan kesiapan kita menentukan apakah tahun depan kita akan kembali berjuang melawan asap atau sudah mampu mencegahnya sejak awal.