Ironi Kota Kreatif: Mengapa 40.000 UMKM Solo Masih 'Kembang Kempis' di Tengah Narasi Digitalisasi yang Megah?

SOLO, 24 Mei 2024. Di balik gemerlap lampu jalanan Ngarsopuro dan megahnya Solo Techno Park, tersimpan narasi getir dari para pejuang ekonomi akar rumput.

Mereka adalah pemilik warung hik, perajin batik rumahan, hingga pedagang kaki lima yang jumlahnya mencapai 40.000 unit di Kota Bengawan ini.

Bagi mereka, digitalisasi bukan soal 'Go Global' atau 'Live Streaming' seharian, melainkan soal bagaimana esok hari modal bisa berputar kembali.

Banyak dari mereka yang mengeluh bahwa berjualan di platform digital justru membuat margin keuntungan makin tipis akibat perang harga yang tidak masuk akal.

Bayangkan, seorang perajin batik cap harus bersaing dengan tekstil motif batik hasil cetakan mesin luar negeri yang harganya hanya sepertiga dari biaya produksinya.

Inilah 'penderitaan' nyata yang tidak terpotret dalam angka-angka pertumbuhan ekonomi yang terlihat cantik di atas kertas.

Kita lantas bertanya kepada para pemangku kebijakan, termasuk sang arsitek 'Solo Digital' terdahulu yang kini melangkah ke kancah nasional: Di manakah letak perlindungan bagi mereka?

Apakah Solo Techno Park sudah benar-benar menjadi inkubator bagi pedagang kecil, atau hanya menjadi 'showroom' bagi korporasi teknologi besar?

Jika digitalisasi hanya memindahkan pasar tradisional ke layar ponsel tanpa adanya proteksi harga, maka kita sebenarnya sedang menggali kubur bagi UMKM lokal secara perlahan.

Apa gunanya kecepatan akses internet jika yang lari kencang justru produk dari seberang lautan, bukan kerajinan tangan warga Laweyan atau Serengan?

Data BPS menunjukkan potret yang sangat kontras dan harus diakui sebagai 'tamparan' bagi kita semua.

Meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat stabil, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di perkotaan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi angkatan kerja muda yang seharusnya terserap di sektor UMKM.

Ketimpangan ekonomi atau Gini Ratio yang masih menganga menunjukkan bahwa kue pembangunan belum terbagi rata ke seluruh lapisan masyarakat.

Hal ini jelas merupakan ancaman langsung terhadap pilar 'ASTA CITA', khususnya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan kedaulatan digital bangsa.

Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memang menunjukkan kontribusi UMKM yang besar, namun pertumbuhan ini seringkali bersifat semu karena tidak dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat lokal yang signifikan.

Jika UMKM kita hanya menjadi 'reseller' barang impor, maka kita telah gagal total dalam menjalankan mandat ekonomi konstitusi.

Sekarang, pilihannya ada di tangan kita: membiarkan UMKM Solo mati perlahan dalam pusaran algoritma, atau melakukan intervensi radikal yang berpihak pada lokalitas?

Apakah pemerintah daerah berani menetapkan kuota produk lokal wajib di setiap marketplace yang beroperasi di wilayahnya?

Dialog ini harus dibuka selebar-lebarnya sebelum Solo hanya menyisakan kenangan sebagai kota kreatif yang hanya tinggal nama.

Kita butuh solusi nyata, bukan sekadar festival UMKM seremonial yang hanya bertahan satu atau dua malam saja.

Analisa Data Eksklusif oleh TIM NATIONAL DATA ALCHEMIST BERNAS