Ekonomi di Daerah Penghasil Nikel Masih Belum Berkeadilan

SLEMAN, BERNAS.ID - Predikat sebagai penghasil nikel terbesar di dunia tidak serta merta memberikan dampak ekonomi yang berkeadilan di daerah penghasil Nikel seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Warga lokal justru mendapatkan beban sosial dan lingkungan di tengah upaya pemerintah mendorong hilirisasi nikel.

Fenomena tersebut muncul dalam POLGOV Policy Forum, yang bertajuk Adil Berbagi: Memastikan Pembagian Manfaat Mineral Kritis yang Berpihak pada Komunitas Lokal dan Berkelanjutan yang berlangsung di Convention Hall, Fisipol UGM, Rabu (24/6). Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM, Dr.

Ari Dwipayana menyampaikan, banyak kepala daerah yang mengungkapkan kegelisahannya bahwa daerah mereka menghasilkan triliunan rupiah dari sumber daya alam, tetapi kapasitas fiskal tetap terbatas.

Tantangan Daerah Penghasil Nikel

“Mereka menanggung berbagai dampak sosial, lingkungan, dan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan. Namun, ruang fiskal yang tersedia untuk mengatasi dampak tersebut sering kali tidak sebanding,” terang Ari. Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, Dr.

Hasrul Hanif, menyampaikan kondisi daerah penghasil sumber daya alam sekarang ini tengah mengalami paradox of plenty, yaitu banyak daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, tetapi memiliki angka kemiskinan yang meningkat.

Dampak Industri Nikel

“Anda bisa melihat, sampai 2025, terdapat 75 smelter yang ada. Kemudian, kita bisa melihat banyak provinsi, terutama provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya nikel, seperti Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, sesuatu yang jarang ditemukan di provinsi-provinsi di luar pulau Jawa,” ujarnya.

Peneliti Climate and Energy Manager, Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait industri nikel Tanah Air. Ia menyebut kurang dari 1% dari total nikel yang diproduksi Indonesia yang benar-benar digunakan untuk transisi energi, seperti pembuatan kendaraan listrik. "Jadi sebenarnya kita mengarah ke mana industri ini?" tanya Iqbal.

Strategi Benefit Sharing

Berangkat dari data tersebut, Iqbal menduga desain hilirisasi nikel di Indonesia sejak awal memang tidak dirancang untuk menyejahterakan masyarakat lokal.

Sebaliknya, keuntungan justru dinikmati oleh negara-negara tujuan ekspor yang mampu mengembangkan industri kendaraan listrik dan transisi energi mereka dengan sangat pesat berkat bahan baku dari Indonesia.

Guru Besar FEB Universitas Tadulako, Prof. Moh. Ahlis Djirimu memaparkan dampak nyata dari aktivitas industri smelter terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di Sulawesi Tengah.

Dari sisi lingkungan, perusahaan smelter diketahui menggunakan air laut sebagai sistem pendingin yang kemudian dialirkan kembali ke laut. Suhu air yang berubah ini merusak ekosistem terumbu karang.

Kepala Bappeda Halmahera Tengah, Husain Ali, S. E., M.M., menyampaikan alasan mengapa terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tidak merata karena kekuatan kapasitas institusi pemerintah daerah yang lemah. “Jadi kalau kapasitas institusi pemerintah daerah mampu mengelola ini dengan baik dan arahnya jelas, semata-mata mendistribusikan demi kesejahteraan rakyat.

Saya pikir bisa. Nah ini yang kami sebut model benefit sharing hilirisasi industri nikel.”

Lebih lanjut, ia menjelaskan ada tiga strategi utama dalam menerapkan model pembagian keuntungan (benefit sharing) ini. Strategi pertama adalah investasi pada kapasitas manusia (human capital investment).

Kedua, pemberian perlindungan sosial (social protection) bagi kelompok-kelompok yang rentan. Terakhir, mewujudkan kesejahteraan yang inklusif atau merata bagi semua pihak.