Edisi Nasional
Logo BERNAS.id Resmi - Media Nasional & Inspirasi Karir EksekutifBERNAS

Berita Nasional sejak 1946

NASIONAL

Direktur Eksekutif SDR : KKN 10 Tahun Joko Widodo dan oligarki Beban Prabowo

Oleh: Redaksi Bernas•15 Agustus 2025
Direktur Eksekutif SDR : KKN 10 Tahun Joko Widodo dan oligarki Beban Prabowo
Foto: Redaksi Bernas
RANGKUMAN CEPAT BERNAS
Sumber: journalist
"JAKARTA,BERNAS.ID Pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus mendapat dukungan semua komponen masyarakat. Demikian disampaikan Dir..."

🗓️ Dipublikasikan pada 15 Agustus 2025.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita hukum terbaru →

JAKARTA,BERNAS.ID – Pemberantasan korupsi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto harus mendapat dukungan semua komponen masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Jumat (15/8/2025).

Baca Juga :Pidato Kenegaraan, Presiden Sebut Indonesia Alami Net Outflow of National Wealth

Bahkan Prabowo Subianto pernah menyampaikan terkait pemberantasan korupsi pada tahun lalu melalui peribahasa soal ikan yang busuk. “Ada pepatah yang mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala,” kata Prabowo dalam pidato inaugurasinya di Gedung MPR/DPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Ahad, 20 Oktober 2024.

“Tentunya PS sadar bahwa di bawah kepemimpinannya perlu pengawasan secara ketat, karena permasalahan terbesar Indonesia sampai dengan saat ini adalah adanya praktik-praktik korupsi. Bahkan perilaku koruptif ada di semua lini, baik di setiap eselon pemerintahan, hingga di BUMN dan BUMD, “ ungkap Hari.

Baca Juga :Pidato Sidang Tahunan MPR, Ketua MPR Singgung Kasus Korupsi Rusak Legitimasi Negara

Setiap tingkatan pemerintahan untuk memberi contoh sikap antikorupsi. Semua pejabat dari semua eselon, semua tingkatan, harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan “Good Governance”.

Dan saat ini yang menjadi tantangan dari Presidn sendiri adalah kasus korupsi dan hukum diera Jokowi yang belum dieksekusi.

“KKN 10 tahun Joko Widodo dan oligarki menjadi beban Prabowo untuk menjaga kesinambungan pemerintahannya baik, di dalam kabinet maupun di luar kabinet. Mampukah Prabowo keluar dari beban Jokowi? Atau melanjutkan beban tersebut?,” tutupnya. (FIE)

 

 

 

 

 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram