SLEMAN, BERNAS.ID - Di tengah musibah bencana alam di berbagai daerah, para pakar menilai perhatian elit politik nasional justru teralihkan pada pencitraan dan persiapan Pemilu 2029. Partai seolah sibuk dengan konsolidasi dan pelantikan pengurus daerah hingga cabang. Dinamika tersebut menjadi keprihatinan bersama dan dibahas secara tajam dalam diskusi publik yang diselenggarakan di UC, Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9).
Partai Politik Terjebak Pragmatisme Elektoral
Peneliti Politik Indonesia, Arie Sujito mengatakan partai politik di Indonesia saat ini seolah sedang mengubur diri sendiri karena semakin terjebak dalam pragmatisme elektoral. "Partai politik lebih sibuk memoles citra di media sosial dan membangun koalisi untuk 2029. Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan," tuturnya.
Menurut Arie, bencana adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kebijakan jangka panjang. Dari kejadian bencana-bencana alam harusnya publik memiliki memori untuk menentukan pilihannya di Pemilu. "Jika partai politik abai terhadap kesadaran penanganan bencana alam maka sama saja dengan mengubur dirinya sendiri," tegas Arie.
Demokrasi Tidak Bisa Hanya Bergantung Partai Politik
Arie pun menilai demokrasi Indonesia saat ini tidak bisa lagi hanya bergantung pada partai politik, melainkan harus diperkuat melalui masyarakat sipil (civil society) yang kritis dan aktif. "Partai politik saya anggap sekarang ini tersandera oleh dirinya sendiri. Karena apa? Pencarian rente, oligarki, kartel itu menghinggapi dirinya sendiri," ungkapnya.
Menurutnya, banyak partai kini lebih memandang demokrasi sebatas proses elektoral. Akibatnya, fungsi utama partai sebagai penghubung aspirasi masyarakat, pendidikan politik, hingga kontrol terhadap kekuasaan semakin melemah. "Partai itu sudah tidak berfungsi karena dia hanya berfungsi sebagai organisasi peserta pemilu. Tapi sebagai partai itu enggak jalan," katanya.
Aspek Kemanusiaan Harus Diutamakan
Sementara itu, Kepala Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga, Didik Krisdiyanto, menilai aspek kemanusiaan semestinya menjadi pertimbangan dibanding kepentingan elektoral. Apalagi setiap organisasi, termasuk partai politik telah memiliki perangkat atau badan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. "Saya kira pertimbangan kemanusiaan mestinya menjadi yang diutamakan. Kalau yang menjadi pertimbangan lebih ke aspek elektoral, ini akan beda ceritanya," ucapnya.
Dikatakannya, bencana yang terjadi seperti kebakaran hutan dipicu kerusakan lingkungan sehingga menjadi alarm atas persoalan tata kelola pemerintahan. "Bencana sekarang bisa menjadi semacam alarm tentang situasi politik maupun tata kelola alam kita. Ada apa yang salah dengan pengelolaan kita sehingga muncul banjir bandang, kebakaran, dan bencana lainnya," kata Didik.
Harapan Perbaikan Demokrasi
Ia pun mengutarakan harapan perbaikan demokrasi pada penguatan solidaritas masyarakat sipil, mulai dari akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat, hingga komunitas warga. "Saatnya kita memperkuat kembali civil society. Jangan terlalu berharap perubahan datang dari panggung elite," tutupnya.