Bos Summarecon Ditangkap KPK di Kasus HGB, Ini Respons Resmi Perusahaan

Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adi, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Perusahaan menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bekerja sama dengan penyidik.

KPK menetapkan delapan tersangka dalam operasi tangkap tangan yang digelar Senin, 15 September 2026.

Selain Adrianto, penyidik menahan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri.

Tiga nama lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

Erwin disebut sebagai pihak swasta yang diduga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Uang Rp1,5 Miliar dan Kode Fee 'Dua'

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkap kronologi penyerahan uang dalam konferensi pers Selasa, 15 September 2026 malam.

Ia menyatakan bahwa pada 27 Agustus 2026, Adrianto melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada Erwin.

"Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2026 Saudara ADR selaku Direktur Utama Summarecon melalui Saudara YA dan Saudara LEVI diduga menyerahkan uang sebesar 1,5 M kepada ERW," ujar Achmad Taufik Husein.

Ia menegaskan, "Jadi sudah ada penyerahan pada tanggal 27 Agustus 2026."

Dugaan suap ini terkait permintaan fee dengan kode 'dua' sebesar Rp2 miliar dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Sontang disebut meminta fee tersebut untuk membuka blokir dan melakukan pemecahan sertifikat HGB milik Summarecon. Namun, Summarecon hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.

Summarecon Akhirnya Buka Suara

Setelah hampir sehari bungkam, PT Summarecon Agung Tbk akhirnya memberikan pernyataan resmi pada Rabu, 16 September 2026.

Corporate Communication Summarecon, Rulli Lazuardi, menyampaikan sikap perusahaan melalui keterangan tertulis.

"Summarecon menghormati proses hukum yang saat ini sedang berjalan di KPK dan siap bekerjasama dengan seluruh pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku, agar proses hukum dapat segera terselesaikan dengan baik," kata Rulli Lazuardi.

Pernyataan ini menegaskan posisi perusahaan yang tidak menghalangi penyidikan.

Namun, pasar masih menanti kejelasan dampak kasus ini terhadap operasional dan tata kelola emiten properti tersebut. Dampak ke Pasar Properti dan Kepercayaan Investor

Penangkapan Dirut Summarecon menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan konsumen properti.

Sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, kasus ini berpotensi mempengaruhi harga saham dan kepercayaan pasar terhadap tata kelola perusahaan.

Kasus ini juga menyoroti risiko tata kelola di sektor pertanahan.

Praktik suap dalam pengurusan HGB dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan memperlambat proses perizinan, yang pada akhirnya berdampak pada iklim investasi properti nasional.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam KPK Periksa Sekda Langkat Amril di Kasus Syah Afandin: Suap Rp800 Juta & Gratifikasi Rp3,5 M yang menunjukkan pola serupa di sektor perizinan daerah.

KPK menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup setelah memeriksa secara intensif sejak OTT. Penyidik masih mendalami aliran dana dan peran masing-masing tersangka. Reformasi Birokrasi Pertanahan Jadi Kunci

Akar masalah kasus ini adalah tata kelola perizinan pertanahan yang rentan suap dan gratifikasi. Kepala Kantor Pertanahan disebut tidak bersedia membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tanpa arahan dari atasan.

Kondisi ini menunjukkan adanya rantai birokrasi yang diduga melibatkan fee broker dan oknum pejabat untuk mempercepat proses perizinan.

Masyarakat luas dirugikan karena praktik korupsi di sektor pertanahan menghambat iklim investasi dan menaikkan biaya perizinan yang akhirnya dibebankan ke konsumen.

Seperti yang dibahas dalam Kabupaten Cianjur Hadapi Penurunan Produksi Sayur di 2026, persoalan tata kelola daerah kerap beririsan dengan lemahnya pengawasan di tingkat bawah.

Perlu penguatan audit internal dan whistleblowing system di Kementerian ATR/BPN. Penerapan sanksi tegas bagi oknum yang terbukti terlibat menjadi prasyarat pemulihan kepercayaan publik. Tantangan bagi Emiten Properti

Bagi Summarecon dan emiten properti lainnya, kasus ini menjadi peringatan tentang pentingnya transparansi dalam pengurusan perizinan tanah.

Penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konsisten, termasuk pengawasan berlapis oleh komite audit independen, menjadi keharusan.

Proses hukum yang berlarut-larut dapat menghambat pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Kasus ini juga berpotensi memicu pemeriksaan lebih lanjut terhadap proyek-proyek Summarecon lainnya dan menimbulkan risiko reputasi jangka panjang.

Publik dan pelaku pasar properti menanti perkembangan kasus ini. Dukungan terhadap pemberantasan korupsi oleh KPK menguat, namun kekhawatiran terhadap iklim investasi properti juga muncul.

Pemerintah perlu mempercepat reformasi birokrasi pertanahan untuk menciptakan iklim investasi yang bersih dan kompetitif.

Digitalisasi sistem perizinan melalui integrasi satu data ATR/BPN dengan platform terpadu dapat meminimalisasi interaksi tatap muka yang rentan suap.

[STRATEGI SOLUSI]

Kasus tata kelola seperti yang menjerat Summarecon menunjukkan pentingnya sistem pengawasan dan transparansi yang terukur di level korporasi.

BERNAS menyediakan layanan Consulting Business Plan untuk membantu perusahaan menyusun roadmap transformasi digital berbasis AI, mulai dari diagnosa peluang, rekomendasi tools, hingga rencana eksekusi yang terukur.

Untuk perusahaan yang ingin membangun sistem otomasi dan produk digital secara mandiri, program Training NLP + Vibecoding + AI menghadirkan cohort praktik langsung dengan studi kasus nyata dari ekosistem sendiri.

Sementara itu, bagi korporasi yang membutuhkan percepatan kehadiran digital, Website Cash Machine (WCM) menawarkan sistem franchise website siap-pakai bertenaga AI dengan template, SOP, dan pendampingan.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui kanal resmi BERNAS.