Bapera DKI Dukung Pemda Laksanakan Program Pembangunan dan Kesra

Penegasan Larangan bagi Kader

Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Provinsi DKI Jakarta menegaskan larangan bagi kader menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi. Kader juga dilarang mencari penghasilan melalui aktivitas seperti menjadi juru parkir hingga menjaga tanah dan ruko.

Pelaksanaan Rakerda

Penegasan itu disampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Bapera DKI Jakarta di Aula DPD Golkar DKI Jakarta, Jalan Pegangsaan Barat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/8/2026). Rakerda yang mengusung tema "Pemuda Bergerak Menuju Era Baru Jakarta" tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Muhamad Matsani.

Upaya Membangun Citra Organisasi

Ketua DPD Bapera Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengatakan larangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun citra Bapera sebagai organisasi yang berbeda dari ormas yang mengandalkan praktik premanisme.

Bapera harus memiliki kader yang mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Seragam loreng yang menjadi identitas organisasi juga dinilai harus mencerminkan keberanian, kedisiplinan, serta kesiapan kader untuk bergerak.

"Bapera ini agak unik untuk semua kader juga bahwa kita ini ormas yang seragamnya loreng, sehingga Bapera tidak boleh kelihatan kelemer-kelemer. Malu sama motif lorengnya, dan Bapera ini karena loreng maka perintah komandonya jelas, bukan kebanyakan diskusi tapi kerja," kata Baco.

Karena itu, penggunaan organisasi untuk mencari keuntungan pribadi dilarang keras.

Para kader tidak diperbolehkan menjadi juru parkir, menjaga tanah maupun ruko dengan mengatasnamakan Bapera.

Larangan tersebut merupakan arahan langsung Ketua Umum DPP Bapera Fahd A.

Rafiq agar organisasi tidak terjebak dalam aktivitas yang membuatnya sulit dibedakan dengan kelompok yang mengandalkan jasa pengamanan informal.

"Kita ormas Bapera bukan ormas premanisme walaupun banyak ketuanya 'preman'.

Walaupun kita banyak yang mental-mental preman, jujur saja walaupun preman tapi punya jabatan, tapi kita tidak dilatih untuk cari makan di jalan," ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Prinsip Kemandirian Organisasi

Selain menjaga perilaku kader, kemandirian organisasi menjadi prinsip lain yang ditekankan dalam Rakerda tersebut. Setiap kegiatan Bapera didorong tidak bergantung pada permintaan bantuan kepada pemerintah daerah maupun aparat kewilayahan. Pengurus dan kader harus mampu mengembangkan program sekaligus mengoptimalkan potensi internal organisasi.

Permintaan dana kepada Kesbangpol, camat hingga lurah untuk kegiatan Bapera tidak diperbolehkan.

"Kita setiap kegiatan harus mandiri, nggak boleh keluar proposal, kalau keluar proposal maka mati kita. Jadi yang boleh adalah internal yaitu memaksimalkan potensi kader-kader internal Bapera, contoh Bendahara Umum," tuturnya.

Dengan prinsip tersebut, Bapera ingin menempatkan diri sebagai organisasi yang memberikan manfaat, bukan menjadi beban bagi pemerintah. Kegiatan sosial di tengah masyarakat juga akan diarahkan sebagai bentuk pengabdian kader.

Kehadiran Bapera dalam penanganan bencana tidak harus selalu diwujudkan dalam bantuan berskala besar. Bantuan sederhana sekalipun dinilai dapat menjadi bentuk kepedulian organisasi terhadap warga terdampak.

"Ini yang bikin kita agak unik gitu ya, dan memang semangat Ketua Umum itu membangun organisasi ini adalah pengabdian terhadap masyarakat, sehingga dimanapun kita berada harus ada fungsi dan gunanya buat masyarakat yang ada," katanya.

Target Penguatan Struktur dan Peran Politik

Ke depan, penguatan struktur organisasi hingga tingkat bawah juga menjadi perhatian Bapera DKI Jakarta. Struktur yang semakin solid diharapkan dapat menjadi pijakan bagi kader untuk mengambil peran lebih besar di ruang publik.

Tidak hanya dalam kegiatan sosial, Bapera juga menargetkan kadernya dapat berkiprah sebagai anggota DPRD DKI Jakarta maupun pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Target tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang.

Baco berharap setiap daerah pemilihan di Jakarta memiliki kader terbaik Bapera yang siap maju sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta. Hubungan dengan Pemprov DKI Jakarta akan diarahkan pada pola kemitraan.

Bapera tidak ingin kadernya justru menjadi sumber persoalan bagi pemerintah daerah.

"Tolong sampaikan kepada Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, bahwa Bapera DKI Jakarta juga dilarang oleh Ketua Umum melakukan demonstrasi, mengkomplain atau berbicara buruk atau berbicara hal-hal yang jelek terhadap Pemda DKI Jakarta, karena Bapera adalah mitra Pemda DKI Jakarta," tegas Baco.

Baco berharap seluruh kader mulai memperkuat barisan dan merapikan struktur organisasi. Mesin organisasi yang solid dinilai menjadi modal utama untuk mengantarkan kader Bapera meraih posisi politik di Jakarta.

"Kalau ada caleg dan Bapera maju moga-moga dapat kesempatan lebih besar. Jadi target kita adalah Insyaallah di semua Dapil ada kader terbaik Bapera yang bisa jadi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, mulai dari sekarang kita harus rapatkan barisan, rapikan struktur karena kunci utama pemenangan adalah mesin organisasi yang solid, kuat dan amanah," pungkasnya.

Apresiasi dari DPP Bapera dan Kesbangpol

Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz A Rafiq memuji kepemimpinan Basri Baco di Bapera DKI Jakarta karena mampu membangun kepengurusan kader hingga tingkat kecamatan dan kelurahan dengan baik.

Baco juga menargetkan pembentukan kepengurusan kader hingga tingkat RW pada akhir tahun 2026.

"Pak Basri Baco juga bisa membantu mengantarkan perolehan kursi Golkar di DPRD DKI Jakarta, dari yang awalnya enam orang menjadi 10 orang pada Pileg 2024 lalu," ujar Fahd.

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Muhamad Matsani mengapresiasi kehadiran Bapera di Ibu Kota. Matsani menyadari diperlukan kerja bersama pentahelix untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang lebih baik. "Bapera punya posisi strategis jaga harmoni sosial Jakarta, mampu membangun komunikasi dengan sehat dan memiliki semangat gotong ro