JAKARTA, BERNAS.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan sepenuhnya mengikuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan bekerja dari rumah (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang diambil di tengah eskalasi geopolitik global yang menyebabkan fluktuasi harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Tujuan utamanya adalah untuk menekan tingkat konsumsi BBM secara nasional, sekaligus merespons tantangan ekonomi global.
“Secara prinsip seperti yang saya katakan, Pemerintah DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi arahan dan juga peraturan yang akan dikeluarkan secara resmi dari pemerintah pusat,” kata Pramono saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
Kebijakan WFH Nasional: Respons Terhadap Geopolitik dan Efisiensi Energi
Langkah pemerintah pusat untuk kembali memberlakukan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan tanpa alasan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penghematan energi yang lebih luas di tengah kenaikan harga minyak dunia. Kondisi geopolitik global yang tidak menentu, seperti konflik di berbagai belahan dunia dan gangguan rantai pasok, telah memicu ketidakpastian pasokan dan harga komoditas energi. Hal ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi jangka pendek dan menengah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mengurangi beban subsidi energi.
Penerapan WFH satu hari dalam sepekan diharapkan dapat mengurangi mobilitas harian jutaan ASN, yang secara kumulatif akan berdampak signifikan pada penurunan konsumsi BBM. Studi menunjukkan bahwa pengurangan perjalanan komuter dapat menghemat ribuan hingga jutaan liter bahan bakar per hari di skala nasional. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas udara dan efisiensi waktu perjalanan bagi masyarakat. Airlangga menegaskan bahwa kebijakan ini akan mulai berlaku setelah periode Lebaran dan akan dikoordinasikan secara intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan implementasi yang efektif dan merata di seluruh instansi pemerintah, termasuk penyusunan pedoman yang jelas dan mekanisme pengawasan yang transparan.
“(Aturan) WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan, untuk ASN maupun imbauan untuk swasta. Namun, tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik,” kata Airlangga usai Sholat Idulfitri, Sabtu (21/3/2026). Imbauan kepada sektor swasta menunjukkan ambisi pemerintah untuk menciptakan dampak penghematan energi yang lebih masif, sekaligus mendorong fleksibilitas kerja di lingkungan korporasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan produktivitas.
Fleksibilitas Jakarta: Membangun Kebiasaan Transportasi Publik di Tengah WFH
Meskipun mendukung penuh kebijakan pusat, Gubernur Pramono Anung memberikan catatan khusus terkait implementasi WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa kebijakan WFH tersebut tidak akan diberlakukan pada hari Rabu bagi ASN di Jakarta. Keputusan ini didasari oleh komitmen Pemprov DKI untuk terus menggalakkan penggunaan transportasi umum di Ibu Kota, yang merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota berkelanjutan.
“Mengenai hari, tentunya tidak hari Rabu. Kenapa tidak hari Rabu? Karena Rabu itu adalah hari transportasi umum,” ucap Pramono. Hari Rabu telah lama ditetapkan sebagai hari di mana ASN Pemprov DKI diwajibkan menggunakan angkutan umum, seperti TransJakarta, MRT, atau KRL, untuk pergi dan pulang kerja. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov DKI untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, menekan emisi karbon, serta mempromosikan gaya hidup berkelanjutan di kalangan pegawainya. Dengan demikian, kebijakan WFH tidak akan mengganggu program yang sudah berjalan efektif untuk membiasakan ASN dengan ekosistem transportasi publik yang terintegrasi.
Pramono menekankan bahwa aturan WFH bakal diterapkan di luar hari Rabu. Hal ini memastikan bahwa semangat untuk membiasakan ASN dalam menggunakan transportasi umum tetap terjaga, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang ramah lingkungan dan efisien dalam mobilitas. “Sehingga dengan demikian saya kalau nanti sudah diputuskan oleh pemerintah pusat akan memutuskan di luar hari Rabu,” tutupnya, menunjukkan koordinasi yang harmonis antara kebijakan nasional dan kekhususan lokal yang telah mempertimbangkan karakteristik dan program prioritas daerah.
Baca Juga : Jakarta Kembali Normal, Gubernur Pramono Cabut Aturan WFH
Kebijakan WFH memang bukan hal baru bagi Jakarta. Sebelumnya, Ibu Kota pernah menerapkan WFH secara masif selama pandemi COVID-19, dan bahkan sempat dicabut kembali seiring dengan normalisasi kondisi. Pengalaman ini memberikan pelajaran berharga tentang tantangan dan peluang dalam mengelola model kerja hibrida, terutama dalam konteks efisiensi operasional, kesejahteraan karyawan, dan adaptasi terhadap teknologi. Permintaan untuk WFH juga sempat muncul dari berbagai kalangan, menunjukkan relevansi kebijakan ini dalam dinamika perkotaan modern yang terus berkembang.
Baca Juga : Pakar Transportasi Sebut Petisi Kembalikan WFH Logis
Dampak Ekonomi dan Sosial: Menuju Masa Depan Pekerjaan yang Adaptif
Dari sudut pandang Global Career Media, kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh pimpinan Kabinet Merah Putih ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan sinyal kuat bagi pergerakan industri dan pasar tenaga kerja. Kebijakan ini diproyeksikan akan membuka keran investasi baru di sektor-sektor pendukung ekosistem kerja jarak jauh, seperti infrastruktur digital, solusi kolaborasi virtual, keamanan siber, dan logistik pengiriman untuk kebutuhan perkantoran. Hal ini berujung pada tingginya permintaan terhadap talenta-talenta lokal yang tidak hanya memiliki keahlian teknis (hard skills), tetapi juga adaptif terhadap lingkungan kerja fleksibel, mampu berkomunikasi secara efektif dalam tim hibrida, dan memiliki daya saing global.
Bagi para profesional dan pencari kerja di Indonesia, ini adalah momentum emas untuk meningkatkan kapasitas (upskilling) dan mempersiapkan diri menyambut terbukanya ribuan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor strategis yang saling terintegrasi. Kemampuan untuk bekerja secara mandiri, mengelola waktu secara efektif, serta berkomunikasi secara virtual akan menjadi kompetensi kunci yang semakin dicari oleh perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan juga dituntut untuk berinovasi dalam model bisnis dan manajemen sumber daya manusia mereka, guna memaksimalkan potensi dari kebijakan WFH ini sekaligus menjaga produktivitas, kepuasan karyawan, dan budaya perusahaan yang positif.
Transformasi ini juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Kebijakan WFH yang efektif memerlukan pemimpin yang mampu menginspirasi timnya dari jarak jauh, membangun budaya kepercayaan, dan memanfaatkan teknologi untuk menjaga konektivitas serta kolaborasi yang produktif. Ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk membentuk generasi profesional yang lebih tangguh dan siap menghadapi dinamika global yang terus berubah, di mana fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci keberhasilan.
Insight BERNAS:
Kebijakan WFH yang kembali diterapkan, meski dengan penyesuaian lokal seperti di Jakarta, menggarisbawahi urgensi adaptasi dalam dunia kerja modern. Di tengah perubahan paradigma ini, peran institusi pendidikan seperti UNMAHA menjadi krusial dalam mencetak talenta-talenta masa depan. UNMAHA, dengan fokus pada kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri 4.0 dan pengembangan keterampilan abad ke-21, dapat menjadi jembatan bagi para profesional untuk melakukan upskilling dan reskilling. Dengan demikian, mereka tidak hanya siap menghadapi model kerja hibrida, tetapi juga mampu mengoptimalkan peluang karir di tengah lanskap ekonomi yang semakin digital dan fleksibel, memastikan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berdaya saing global.


