Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap dugaan penganiayaan dan praktik kerja paksa terhadap Anak Buah Kapal (ABK) KM Maulana 23.
Para ABK diwajibkan menangkap cumi minimal sekitar 2 kilogram dalam sehari atau semalam.
Jika target tidak terpenuhi, wakil nakoda diduga memukul ABK, bahkan memukuli secara ramai-ramai ketika hasil tangkapan sangat sedikit.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono (Ipung), menegaskan bahwa izin operasi kapal tersebut akan dicabut.
Ia juga menyatakan pihaknya akan mendalami dugaan pelanggaran pada PT Anugrah Maritim Indonesia Raya, perusahaan pemilik kapal yang memiliki 5 kapal.
Beberapa tersangka telah diserahkan ke Polres Dobo, sementara ABK korban penganiayaan dibawa ke rumah sakit di Dobo.
Kasus ini mencuat setelah beredar video viral yang memperkuat dugaan kekerasan. Publik pun mendesak transparansi dan penegakan hukum.
Respons kelembagaan datang dari KKP yang berkolaborasi dengan Polres Dobo.
Kasus ini juga mengungkap lemahnya pengawasan kepatuhan, termasuk tidak aktifnya Vessel Monitoring System (VMS) sejak 22 Agustus 2026.
Mengutip laporan CNN Indonesia, Ipung menyatakan bahwa pancing cumi menjadi pemicu kekerasan. "Rupanya di kapal tersebut ada aturan.
Kalau mancing cumi dalam 1 hari atau 1 malam kurang dari 2 kilo, maka wakil dari Nakoda mukulin ABK.
Bahkan nanti ketika yang dapat hanya sedikit, ramai-ramai dipukulin," ujarnya dalam konferensi pers di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Minggu (4/10/2026).
Ipung juga menambahkan bahwa pihaknya tidak berhenti pada konteks penganiayaan saja. "Nanti ada mungkin bisa lari ke perbudakan.
Kalau perlu di situ ada juga tindak-tindak yang lain," tegasnya. KKP akan mendalami lebih jauh keterkaitan PT Anugrah Maritim Indonesia Raya yang memiliki 5 kapal.
Kondisi kerja para ABK sangat memprihatinkan. Mereka bekerja sejak sore hingga sekitar pukul 05.00 pagi untuk mengoperasikan jaring dan pancing cumi.
Sebelum bekerja mereka diberi makan, lalu bekerja sepanjang malam, dan baru diberi makan lagi setelahnya. Hanya dua kali makan sehari.
Jika target cumi tidak tercapai, kekerasan fisik menjadi sanksi.
Kapal KM Maulana 23 beroperasi di Zona 03 yang mencakup WPPNRI 715 dan 718.
Alat tangkap yang digunakan adalah jala jatuh berkapal, namun juga mengoperasikan pancing cumi yang dikaitkan dengan aturan target tangkapan dan kekerasan.
VMS kapal tidak diaktifkan sejak 22 Agustus 2026, menunjukkan lemahnya pengawasan kepatuhan.
Kasus ini menyoroti risiko tata kelola di sektor perikanan tangkap.
Pencabutan izin operasi dan penyelidikan terhadap pemilik kapal berpotensi memengaruhi operasional armada, kepastian usaha, serta iklim investasi di subsektor perikanan.
Pengawasan yang lemah dapat menimbulkan biaya sosial dan reputasi bagi industri, sementara penegakan hukum yang tegas berpotensi mendorong perbaikan standar kerja dan keberlanjutan sumber daya.
BERNAS memandang perlu adanya audit kepatuhan VMS dan perlindungan ABK secara menyeluruh pada seluruh kapal milik PT Anugrah Maritim Indonesia Raya dan afiliasinya.
Penerapan standar kerja ABK berbasis hak asasi manusia, termasuk jam kerja maksimal, akses makan layak, dan mekanisme pengaduan anonim, menjadi keharusan.
Integrasi data VMS dengan sistem pengawasan KKP dan kepolisian untuk deteksi dini pelanggaran juga mendesak.
Sanksi berjenjang yang tegas hingga pencabutan izin usaha bagi pemilik kapal yang terbukti melakukan kekerasan dan kerja paksa harus diterapkan.
Program sertifikasi kapal dan ABK yang transparan serta dapat diakses publik akan memperkuat akuntabilitas industri.
Hal ini sejalan dengan upaya membangun ekosistem perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi para pekerja di sektor perikanan.
Kasus KM Maulana 23 menjadi alarm bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat.
Tanpa itu, praktik perbudakan modern di atas kapal akan terus terjadi dan merusak citra industri perikanan nasional.
[STRATEGI SOLUSI]
Untuk pelaku industri perikanan dan pemilik kapal yang ingin membangun tata kelola yang lebih baik, BERNAS menawarkan solusi transformasi digital melalui Alchem1st (alchem1st.com).
Sistem ini membantu perusahaan memetakan risiko kepatuhan, mengintegrasikan data pengawasan, dan membangun sistem pelaporan yang transparan.
Dengan pendekatan berbasis AI, perusahaan dapat mendeteksi dini pelanggaran dan memastikan standar kerja yang manusiawi.
Bagi perusahaan yang ingin membangun sistem monitoring armada dan platform pelaporan digital, Agenc1st (agenc1st.com) menyediakan solusi Website Cash Machine yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Sistem ini memungkinkan perusahaan membangun platform terintegrasi untuk memantau kepatuhan kapal, melacak VMS, dan mengelola pengaduan ABK secara real-time.
Ingin mendesain ulang sistem tata kelola perusahaan Anda untuk standar global? Bergabunglah dengan UNMAHA - unmaha.ac.id/pmb.
📊 Survei Kilat BERNAS
Berapa penghasilan bulanan ideal Anda?
Jawaban Anda membantu kami menyajikan konten yang lebih relevan.
FAQ: Ringkasan Cepat
Apa inti dari ABK KM Maulana 23 Diduga Dianiaya karena Target Cumi 2 Kg, Izin Kapal Terancam Dicabut?
KKP membongkar dugaan penganiayaan dan kerja paksa terhadap Anak Buah Kapal KM Maulana 23 yang diwajibkan menangkap cumi minimal 2 kilogram per hari. Izin
Apakah cara ini masih relevan di tahun ini?
Ya, panduan ini telah diperbarui oleh Tim Redaksi BERNAS.id dan diverifikasi keakuratannya. Kami selalu menyajikan informasi teknologi yang *up-to-date*.




