BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

PENDIDIKAN

Dewan Kota Jogja Tak Setuju Rencana Pembelajaran Tatap Muka

Jumat, 10 September 2021 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 9 September 2021.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita pendidikan terbaru →

YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Komisi D DPRD Kota Yogyakarta mengaku tidak setuju dengan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di sejumlah sekolah meski status PPKM wilayah setempat telah turun menjadi level 3. Dewan menyebut, sebelum status tanggap darurat COVID-19 dicabut dan tidak ada sosok yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PTM, hendaknya rencana itu ditunda demi keselamatan murid. 

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setyawan mengungkapkan, status tanggap darurat COVID-19 masih berlaku sampai saat ini. Pasalnya, pandemi belum usai dan deklarasi atau pencabutan terhadap produk hukum dari eksekutif melalui Pemda itu juga belum dilakukan.

Sementara, pelaksanaan vaksinasi kepada para pelajar khususnya di Kota Jogja juga belum menyeluruh, sehingga pihaknya ragu terhadap pelaksanaan PTM. 

“Paling hanya berapa persen pelajar yang sudah divaksin dan mestinya ini yang harus jadi pertimbangan eksekutif untuk melakukan uji coba atau simulasi PTM. Karena PTM ini kan tidak semua pelajar berasal dari kota, mungkin juga ada yang dari kabupaten lain, kalau secara prinsip untuk PTM saya menolak, karena harus ada yang bertanggung jawab kalau ada penularan di sekolah. Itu yang harus jelas dulu,” tegas Krisnadi, Jumat (10/9/2021). 

Dia menjelaskan, pejabat eksekutif mesti mengkaji dengan komprehensif sebelum PTM dilaksanakan.

Walaupun dikatakan semua sekolah secara infrastruktur dan kelengkapan pendukung telah siap menggelar PTM. Namun, tetap saja potensi penularan COVID-19 masih ada.

“Ini kan buat jaga-jaga juga dan kalau PTM secara umum harus ada deklarasi pencabutan status tanggap darurat dulu, ya meskipun kasusnya landai dan itu dijadikan landasan kebijakan kenapa tidak dicabut statusnya,” ujarnya.

Pihaknya mengaku juga belum mendapat koordinasi dengan Pemkot Jogja atau Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga setempat soal rencana PTM. Oleh sebab itu, menurut Krisnadi paling mutlak PTM bisa digelar jika seluruh murid sudah tervaksin baik dosis pertama maupun dosis kedua.

“Minimnya PTM digelar itu sudah tervaksin semua pelajar, meskipun bentuknya simulasi dahulu.

Mungkin paling tidak sekitar awal tahun depan baru bisa diuji coba,” katanya.

Baca juga: Dewan Tinjau Pembelajaran Tatap Muka di SMK N 1 Jogja, Begini Evaluasinya

Sebelumnya Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, pihaknya berencana menggelar PTM simulasi selepas 13 September mendatang. Pada simulasi itu, PTM dilaksanakan secara bertahap yakni untuk jenjang SMP dan SD hanya diperbolehkan murid kelas VI saja yang bakal mengikuti PTM. Sementara, untuk kelas I-V masih mengikuti pembelajaran daring. 

“Kita lakukan bertahap, karena sambil melihat perkembangan situasi dan keadaan pandemi.

Secara bersamaan nantinya juga akan dievaluasi,” katanya. (den)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PendidikanPilar Karier