BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

POLITIK

Rizal Ramli: Jangan Bicara Demokratis Bila di Internal Parpol Tidak Ada Demokratisasi

Senin, 8 Maret 2021 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 7 Maret 2021.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita politik terbaru →

JAKARTA, BERNAS.id – Tokoh nasional yang juga ekonom senior Rizal Ramli angkat bicara, soal polemik yang terjadi di Partai Demokrat

Konflik partai yang diinisiasi salah satunya oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini, sebenarnya sudah menunjukan titik terang. Pasalnya, Menko Polhukam, Mahfud MD telah memberikan sinyal kalau pemerintah akan berpegangan pada aturan partai yaitu AD/ART.

Namun, dibalik persoalan itu sebenarnya, kata Rizal Ramli kedepan perlu ada pembenahan di partai politik. Parpol harus dikelola secara demokratis dan menjauhi pengelolaan layaknya perusahaan keluarga.

“Sebab pengelolaan parpol layaknya perusahaan keluarga hanya akan membuat partai menjadi oligarki,” tegas Rizal Ramli, Senin (8/3/2021). 

Kalau selama ini parpol merasa sistem sudah dianggap demokratis, tapi pelaksanaan partai belum, maka sama saja tidak demokratis. 

“Perlu demokratisasi internal partai bila ingin membuat sistem demokratis,? katanya.

Sementara itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus menambahkan, penyakit kronis yang melanda hampir semua Partai Politik di Indonesia adalah suburnya budaya feodal, budaya oligarki, budaya dinasti dan budaya uang.

Budaya tersebut pada akhirnya menempatkan Ketua Umum Partai sebagai pemilik Partai Politik, sehingga para kader hanya boleh mengabdi kepada tuannya yaitu Ketua Umum. 

“Kondisi ini menjadi puncak gunung es dan akan berpotensi melahirkan perselisihan partai politik, yang tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme AD-ART Partai,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI, Petrus Selestinus.

Di dalam persoalan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat, bila bercermin pada budaya tersebut, KLB yang digelar terlepas merusak demokrasi atau tidak karena tidak didasari AD/ART, hal tersebut menurut Petrus, sebuah akumulasi berbagai persoalan kelompok status quo di internal PD.

“Maka KLB menjadi opsi minimal untuk memberikan koreksi bahwa ada yang salah dalam managemen PD,” tegasnya. 

“Ini juga dapat menjadi “lampu kuning” yang memberi peringatan bagi Partai Politik yang membangun feodalisme dan oligarki demi mempertahankan dinasti politik dan budaya uang yang menjadi racun bagi banyak kader di Partai Politik,” pungkasnya. (fir) 

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita PolitikPilar Kebijakan