SLEMAN, BERNAS.ID – Awal Tahun Baru 2021, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Idham Azis mengeluarkan Maklumat bernomor: Mak/1/I/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol, dan atribut, serta kegiatan penghentian kegiatan Front Pembela Islam.
Maklumat dikeluarkan sebagai tindaklanjut keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT yang diputuskan Rabu lalu, (30/12/2021).
Untuk itu, Polri melalui Polsek Gamping Sleman menurunkan dua papan nama bertuliskan Front Pembela Islam dan Markas Besar FPI di Jalan Wates Kilometer 8, Padukuhan Ngaran, Kapanewon Gamping, Sleman, DIY, Jumat (1/1/2021).
Kabidhumas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto mengatakan simbol/atribut FPI DIY terletak di dua titik yang sama, utara dan selatan jalan. “Penurunan dilakukan dengan disaksikan oleh Ketua FPI Yogyakarta, Pak Bambang dengan didampingi pihak Polsek Gamping,” jelasnya.
“FPI DIY sudah lama vakum, tapi plangnya masih berdiri di Gamping. Hari ini diturunkan,” imbuhnya.
Kombes Pol Yuliyanto pun menyampaikan tujuan dari maklumat Kapolri tersebut, yaitu memberikan perlindungan dan menjamin keamanan, serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkannya keputusan bersama tentang larangan kegiatan dan penggunaan simbol/atribut, serta penghentian kegiatan FPI.
Melalui maklumat tersebut, lanjut Kombes Pol Yuliyanto, Kapolri meminta agar masyarakat tidak terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI.
“Untuk itu, masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila menemukan kegiatan simbol dan atribut FPI, serta tidak melakukan kegiatan yang melanggar hukum,” ujarnya.
Kedua, masyarakat mengedepankan Satpol PP yang didukung sepenuhnya Polri dan TNI untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk, banner, atribut, pamflet, dan hal lainnya yang terkait FPI. “Ketiga, masyarakat tidak mengakses dan mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website atau media sosial,” ucapnya.
“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian,” tuturnya.
Sebelumnya, aparat gabungan TNI/Polri dan Satpol PP Kapanewon Gamping menutup simbol atau plang nama FPI (Front Pembela Islam) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Jalan Wates Kilometer 8, Padukuhan Ngaran dengan menggunakan cat semprot warna hitam, Kamis siang (31/12/2020). Ada sekitar 20 personil yang dilibatkan dalam proses penutupan plang nama FPI.
Kapolsek Gamping Kompol Aan Andriyanto mengatakan penutupan plang nama FPI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Pemerintah tentang pelarangan penggunaan simbol/atribut ataupun penghentian kegiatan FPI. “Sementara kita pilox, nanti akan diturunkan sendiri oleh Pak Haji Bambang Tedi.
Setelah nanti diturunkan, kegiatan FPI tidak ada di sini,” jelasnya di lokasi penutupan plang nama FPI.
Ia mengatakan sejak dari kemarin Rabu (30/12/2020) sudah komunikasi dengan pihak FPI DIY. “Pada prinsipnya mereka ikut dengan keputusan Pemerintah. Kalau di Jogja, penutupan plang FPI hanya di Gamping saja,” ujarnya.
Ketua FPI DIY, Bambang Tedi mengatakan legowo dengan keputusan Pemerintah. “Saya legowo karena itu sudah wewenangnya Pemerintah. Mau apalagi kita.
Kalau dibubarkan ya sudah. Jadi kita sebagai warga Indonesia, ya taat pada hukum,” ujarnya.
“Kalau orang Jawa itu nglegowo,” imbuhnya.
Ia mengatakan FPI sekarang ganti menjadi Front Pejuang Islam. “Dibubarkan terus deklarasi itu, tapi aku belum ikut. Jogja mau ikut atau tidak, tidak tahu,” katanya.
Untuk sekitar 8.000 anggota FPI DIY, Bambang mengatakan saat ini sudah masuk ke Hisbullah. “Anak-anak sekarang tak ikutkan Hisbullah, saya Ketua Hisbullah DIY,” ucapnya. (jat)


