YOGYAKARTA, BERNAS.ID – Pemerintah Indonesia menolak sejumlah rekomendasi terkait ganja untuk pengobatan (medis) dari Komiter Ahli Ketergantungan Obat atau Expert Comittee on Drug Dependence (ECDD) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Rekomendasi yang ditolak Badan Narkotika Nasional (BNN) bernomor 52, 53, 54, 55, dan 56.
Brigjen (Purn) Drs Mufti Djusnir, MSi, Apt, Kelompok Ahli Bidang Pencegahan BNN RI menyampaikan kekhawatirannya jika menerima sejumlah rekomendasi dari ECDD WHO hanya akan menambah tinggi penyalahgunaan ganja. “Misalnya, kita masih belum bisa menerima rekomendasi 52 karena masih diperlukan kejelasan dan uji klinis jenis preparat (awetan) THC (Tetrahydrocannabinol),” jelasnya di sela-sela kegiatan “2nd Topical Meeting of WHO ECDD Recommendation on Cannabis and Cannabis related Subtance” yang digelar di Yogyakarta pada Senin (24/8/2020).
Dalam Rekomendasi 52, ECDD WHO menginginkan agar preparat THC (Tetrahydrocannabinol) dimasukkan dalam Konvensi Pengendalian Obat Internasional (International Drug Control Conventions) 1961 sehingga dapat digunakan untuk keperluan medis dengan pengawasan. “Analisis kita terhadap rekomendasi 52 itu, THC merupakan zat aktif utama yang dominan dalam tanaman ganja yang tumbuh di Indonesia dengan kandungan sampai 18 persen. Zat ini diketahui menimbulkan psikoaktif.
Sikap kita menolak atau tidak setuju,” jelasnya.
Untuk Rekomendasi 53, Mufti menyatakan penjelasan ECDD terlampau dini untuk mengatakan 6 isomer Delta (9) THC (Tetrahydrocannabinol) tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan dengan hanya berdasarkan tidak adanya penyalahgunaan. “Untuk itu, Pemerintah menentukan sikap tidak setuju dengan rekomendasi 53 karena masih dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut dan uji klinis dari Delta (9) THC,” terangnya.
Untuk Rekomendasi 54, Mufti menyampaikan bahwa penjelasan subtansi ekstrak, tintur (konsentrat esktrak pohon) serta preparat (awetan) masih ada perbedaan sehingga masih diperlukan langkah-langkah kontrol pada produk. “Pemerintah Indonesia menjunjung tinggi hukum nasional yang mengatur penyalahgunaan ganja, yang mana jenis tersebut termasuk golongan I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,” ucapnya.
Mufti mengatakan ganja, baik dalam bentuk tanaman, ekstrak, tintur, atau preparat tetap mengandung Delta (9) THC sehingga bila disalahgunakan memang tidak menyebabkan kematian, tapi menyebabkan lumpuhnya sel otak. “Kita sudah menyepakati itu sejak lama. Delta (9) THC akan menghambat koneksi dari impuls saraf antara celebrum otak kecil dan sistem kontrol di dalam gerakan tubuh kita. Juga akan menghambat impuls saraf pada sistem yang mengontrol emosi dan mempengaruhi memori jangka pendek,” bebernya.
“Seperti halnya kejadian-kejadian yang menggunakan ganja misal Tragedi di Tugu Tani, dia bilang sudah direm, tapi yang diinjak gas yang membunuh orang-orang di trotoar itu contoh disorientasi ruang dan waktu,” imbuhnya.
Ia pun meyakini jika esktra tintur di Golongan I akan dibebaskan dari persyaratan lisensi maka akan semakin sulit mengawasi dan masyarakat berpotensi akan dapat dengan bebas membeli banyak bentuk ekstrak tintur ganja sehingga akan menyebabkan peningkatan penyalahgunaan yang akan berdampak buruk pada Kesehatan masyarakat. “Pemerintah tidak setuju dengan rekomendasi 54,” katanya.
Selanjutnya, di Rekomendasi 55, lanjut Mufti, ECDD dianggap masih terlampau cepat menyimpulkan bahwa kadar 0,15 Delta 9 THC tidak memiliki efek indikasi penyalahgunaan dan ketergantungan. “Masih diperlukan beberapa penelitian berkelanjutan dengan jenis-jenis ganja yang tumbuh secara alami yang tumbuh di beberapa negara.
Misal, di negara-negara tropis ASEAN, Maroko, dan Mediterania, kandungan THCnya itu berbeda-beda. Di Indonesia, THC kadarnya tinggi sekali,” paparnya.
Untuk pengobatan, CBD (Cannabidiol) minyak yang diolah dari daun ganja memiliki khasiat untuk pengobatan gangguan epilepsi karena memiliki efek therapy untuk pengidap epilepsi. “Namun, untuk mendapatkan low THC dan CBD yang dominan itu akan sulit karena ganja yang ada di dunia THC tinggi semua. Jika THC tetap terbawa, mau tidak mau akan rentan karena bersifat psikoaktif,” ucapnya.
Jika Rekomendasi 55 diterima, Mufti berpendapat nanti akan memberi peluang munculnya produk-produk komersial dari makanan sampai barang habis pakai. “Kontrol dan penegakan hukum semakin sulit dilakukan yang akhirnya penyalahgunaan meningkat, berdampak pada masalah sosial di dalam masyarakat.
Masih diperlukan penelitian yang lebih spesifik apakah rekomendasi tersebut aman untuk publik sehingga Pemerintah Indonesia, tidak setuju dengan Rekomendasi 55,” bebernya.
Terakhir, untuk Rekomendasi 56, Mufti menyampaikan Pemerintah Indonesia menanggapi ECDD yang menyatakan sediaan farmasi mengandung Drocannabinol dianggap tidak berisiko untuk disalahgunakan dan di dalam penjelasan ECDD masih bersifat umum, mana yang direkomendasikan tidak jelas, sedangkan preparat farmasi jumlahnya sangat banyak.
“Kondisi tersebut akan membuka peluang atas produk untuk diuji yang khasiat dan keamannnya akan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, kurangnya bukti yang mendukung atas kontrol keamanan dari produk-produk tersebut,” jelasnya.
Mufti menganggap rekomendasi itu akan sangat bertentangan dengan resiko bahaya zat atau senyawa Drocannabinol sehingga berisiko akan mendorong munculnya berbagai pihak untuk melegalkan sediaan farmasi mengandung Delta 9 THC atau produk turunan ganja lainnya sebagai obat, padahal obat-obatan yang lain masih tersedia. “Kita memutuskan tidak setuju dan menolak dengan Rekomendasi 56,” tutupnya. (jat)
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 1 Oktober 2026. Perdebatan mengenai legalisasi ganja untuk keperluan medis terus menjadi isu hangat di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kebijakan pemerintah yang menolak rekomendasi internasional mencerminkan pertimbangan hukum, kesehatan, dan sosial yang kompleks. Bagi pembaca, memahami dasar-dasar argumentasi ini penting untuk mengikuti perkembangan wacana kebijakan obat di masa depan.
