JAKARTA, BERNAS.id – Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di era Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada bidang penegakan hukum paling rendah dibandingkan dengan bidang lainnya, yakni 49,1%.
Litbang Kompas melakukan survei dengan menggunakan metode tatap muka pada 19 September-4 Oktober 2019 dengan melibatkan 1.200 reponden yang dipilih secara acak bertahap. Tingkat kepercayaan terhadap survei sebesar 95% dengan margin of error sebesar 2,83%.
Litbang Kompas pertama kali mensurvei pada Januari 2015 dan yang terbaru pada Oktober 2019.
Pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah secara umum, puas atau tidak puaskan Anda terhadap pemerintah di bidang.
Politik dan Keamanan
Hasil survei Januari 2015 : 73,1%
Hasil survei Oktober 2019 : 64,3%
Hukum
Hasil survei Januari 2015 : 59,9%
Hasil survei Oktober 2019 : 49,1%
Ekonomi
Hasil survei Januari 2015 : 43,2%
Hasil survei Oktober 2019 : 49,8%
Sosial
Hasil survey Januari 2015 : 61,1%
Hasil survey Oktober 2019 : 59,4%.
Menanggapi itu, Kabiro Humas dan Hukum Mahkamah Agung (MA) Abdullah mengatakan sangat menghormati hasil survei tersebut.
?Prinsipnya, MA menghormati hasil penelitian, meskipun hasil peneletian tidak diuji oleh dewan penguji para guru besar seperti di kampus,? kata Abdullah, Jumat (18/10).
Abdullah menyebutkan, penegakan hukum adalah ranah kepolisian dan kejaksaan. Sementara MA bertindak sebagai penegak keadilan.
Katanya, saat ini MA tengah mengadakan manajemen antisuap dan antikorupsi.
?Saat ini MA sedang mengadakan pilot court management anti suap yang disupport oleh USAID-CEGAH,? tuturnya.
?MA juga sedang dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang dilakukan Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dan survei dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),? tambahnya.
Sebagai pengingat, di awal pemerintahnya, Jokowi-JK merumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut Nawacita. Agenda itu berisi tentang tata kelola pemerintahan, penegakan hukum bebas korupsi, kemandirian ekonomi, hingga revolusi karakter bangsa. Agenda soa reformasi sistem dan penegakan hukum termuat dalam poin 4, yang bunyinya, ?Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya?.
Namun, dalam praktiknya, poin ini dianggap belum semuanya terpenuhi.
Ada sejumlah permasalah penegakan hukum yang terjadi indikasi.
Ahli hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bivitri Susanti dengan tegas mengatakan bahwa penegakan hukum gagal diwujudkan pemerintahan Jokowi-JK.
?Gagal melakukan penguatan KPK, dengan adanya UU KPK yang baru. Penegakan hukum pada kasus HAM juga gagal,? ujarnya.
Kasus lain yang disorot Bivitri dan terindikasi mengalami kegagalan penegakan hukum pada era Jokowi-JK yaitu gugatan KontraS mengenai hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir yang tidak ditanggapi.
?Ini mengindikasikan bahwa Nawacita tidak berjalan,? tuturnya.
Berbeda dengan pengamat hukum dari Universitas Udaya Jimmy Ustunan yang berpendapat penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi-JK sudah cukup baik. Hal ini ditandai dengan banyaknya pejabat negara yang ditangkap KPK tanpa pandang bulu.
Tapi, menurutnya, ada catatan ketika UU KPK yang baru mulai diberlakukan.
?Pada UU KPK yang baru, Presiden Jokowi perlu memikirkan, perlu mengevaluasi keberadaan Dewan Pengawas,? tukasnya.
Namun, dalam konteks reformasi sistem hukum, dia menilai pemerintahan Jokowi-JK sudah cukup baik. Ada beberapa paket reguasi soal percepatan perizinan yang patut diapresiasi.
?Pemerintah pusat dan daerah membangun sinergisitas dalam hal regulasi. Nah, bagian ini sudah cukup baik,? pungkasnya. (sbh)

