JAKARTA, BERNAS.ID – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyoroti persoalan gaji guru honorer yang sangat kecil. Apa jawabanny?
Menurut Muhadjir, guru memiliki tanggung jawab sosial yang besar sebagai pekerja profesional dan berdampak langsung pada masyarakat.
Kata Muhadjir, pekerjaan profesional adalah pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu, dan cara untuk mendapatkan kemampuan itu perlu pendidikan serta latihan dalam waktu cukup lama dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
?Termasuk guru. Apa yang dilakukan guru tidak bisa dampaknya ke pribadi saja, tapi sifatnya publik.
Misalnya, guru mengajari anak salah, maka yang menderita nanti bukan anak yang salah saja, tapi semua orang yang berelasi dengan anak itu, termasuk keturunannya yang akan datang.
Dampaknya tidak bisa diukur, unintended. Tapi kalau positif juga tinggi,?
kata Muhadjir Effendy dalam sambutannya dalam peringatan Hari Guru Internasional 2019 di Graha Utama, kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).
Muhadjir kemudian menyinggung soal amal jariyah, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.
Ia yakin para guru akan masuk surga karena mengajarkan ilmu kepada anak-anak didiknya.
?Menurut saya, orang yang paling beruntung itu guru. Karena dia mengajarkan moral dan pengetahuan kepada siswanya. Dan siswanya ini akan mengajarkan ke anak-anaknya.
Maka guru itu akan mendapatkan kiriman pahala,? tuturnya.
?Saya agak yakin, orang yang pertama masuk surge adalah guru,? tambahnya.
Soal gaji gaji yang sangat kecil, Muhadjir menyarankan agar dinikmati saja.
?Kalau sekarang gajinya sedikit, apalagi gaji guru honorer, Rp150 ribu, nikmati saja, nanti masuk surga,? guraunya. (sbh)
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 10 Oktober 2026. Polemik gaji guru honorer yang minim dan respons pejabat yang cenderung normatif masih menjadi persoalan struktural dunia pendidikan Indonesia. Bagi pembaca hari ini, isu ini relevan untuk memahami ketimpangan kesejahteraan pendidik dan lemahnya perlindungan negara terhadap tenaga kerja honorer.
Diskursus semacam ini penting agar publik terus mendorong perbaikan kebijakan, bukan sekadar menerima narasi pasrah.