JAKARTA,BERNAS.ID – Presiden Jokowi menyetujui revisi UU KPK. Jokowi sudah mengirimkan surat presiden ke DPR. Dalam waktu dekat, DPR diperkirakan akan segera menggarap revisi UU KPK.
Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar menilai, nampaknya presiden ingin juga menjadikan KPK sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.
“KPK itu didirikan sebagai respon lemahnya penegakan hukum pemberantasan korupsi.
Ini akan menjadi sejarah baru, bahwa pada pemerintahan Jokowi lah KPK menjadi lemah,” tegas Fickar pada redaksi, Kamis (12/9/2019).
Abdul melihat ada situasi konspirasi pelemahan pemberantasan korupsi.
“Situasi sekarang ini situasi konspirasi pelemahan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.(fir)