BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Akreditasi Perpustakaan Desa dan Sekolah di Kabupaten Sleman Masih Sedikit

Selasa, 27 Agustus 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 26 Agustus 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

SLEMAN, BERNAS.id – Dari ratusan perpustakaan sekolah di Kabupaten Sleman, baik SD atau SMP  masih sangat sedikit yang terakreditasi secara nasional, misal baru 7 perpustakaan SD dan 8 perpustakaan SMP yang terakreditasi. Sedangkan, dari 86 perpustakaan desa, baru 16 perpustakaan desa yang terakreditasi.

Untuk itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman, Ayu Laksmi Dewi Tri Astika Putri mengatakan bahwa jajarannya selalu rutin mengadakan sosialisasi Strategi Pengembangan Perpustakaan Desa dan Perpustakaan Sekolah untuk pihak terkait seperti kepada para aparat pemberdayaan desa, para kepala sekolah, dan dinas pendidikan karena jumlah perpustakaan desa atau perpustakaan sekolah yang terakreditasi masih sangat sedikit jumlahnya di Sleman.”Akreditasi perpustakaan itu seperti SIMnya. Kami menyadari minat baca di Sleman tidak rendah, tapi belum cukup menggembirakan.

Segala upaya kita lakukan, salah satunya  sosialisasi setiap tahun.

Kita update dan selalu segarkan baik perpustakaan sekolah atau perpustakaan desa karena dua itu menjadi inti dari pengembangan perpustakaan,” ujarnya di sela-sela kegiatan sosialisasi, Selasa 27 Agustus 2019.

Untuk pengelolaan perpustakaan sekolah, Ayu mengatakan ternyata sudah ada ketentuan dan regulasinya, tapi sekolah yang menerapkannya belum semua. Ia mencontohkan, misal untuk perpustakaan sekolah, ada dana operasiona daril sekolah untuk perpustakaan, tidak hanya buku paket, tapi untuk non paket, misal fiksi. “Besarannya tidak hanya 5 persen, ternyata 20 persen,” ujarnya.

“Sekarang ternyata menjadi prioritas yang harus dilaksanakan, tetapi baru sebagian kecil sekolah yang melaksanakan.

Sebagian besar sekolah belum melaksanakan dan tidak ada sanksi apa-apa. Ini yang merupakan potensi untuk kita gerakkan. Aturan dan uang ada, kenapa nggak dilaksanakan,” imbuhnya.

Lanjut tambahnya, bahkan dalam diskusi di sosialisasi, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan secara fisik, tetapi kegiatannya ada. “Kalau semua kepala sekolah kita dorong dan ingatkan komitmennya, saya kira akan menjadi lompatan semua perpustakaan sekolah,” katanya.

Sementara itu, untuk pengelolaan perpustakaan desa, Ayu menyebut dalam Permendagri No.20 tahun 2018, dalam bidang pendidikan, ada tertulis untuk penyelenggaraan perpustakaan desa. “Artinya, dana desa itu boleh untuk membeli koleksi buku atau SDMnya,” ucapnya.

“Dari 86 desa, baru ada 16 desa yang perpustakaan dikatakan jalan.

Pengembangan perpustakaan desa itu tergantung pada komitmen kepala desanya ya,” imbuhnya.

Tanpa kemauan kepala desa dan kepala sekolah, Ayu meyakini akan tidak mudah untuk pengembangan perpustakaan desa dan sekolah, sebab dalam pengelolaannya, baik perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah, ada standar nasionalnya karena ada sesuatu yang dituju agar bisa mendapatkan akreditasi sesuai standar nasional.”Tidak ada Sleman yang smart tanpa kemampuan literasi yang mumpuni,” ujarnya.

Untuk SD, yang sudah terakreditasi, misalnya SD Model Ngemplak Sleman, SD Percobaan 2 Depok, SD Percobaan 3 Pakem, SD Muhammadiyah Sleman, dan SD Eksperimental Kanisius Mangunan. Sedangkan, untuk SMP, yang sudah terakreditasi, misalnya SMPN 4 Pakem, SMPN 1 Kalasan, SMPN 1 Mlati, SMPN 4 Depok, dan SMPN 1 Sleman.

Untuk perpustakaan desa (perpusdes), yang sudah terakreditasi, misalnya perpusdes Balecatur Gamping, perpusdes Banyuraden Gamping, perpusdes Widodomartani Ngemplak, perpusdes Margokaton Seyegan, dan perpusdes Sumberharjo Prambanan. (jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah