SLEMAN, BERNAS.id – Kuliah perdana Prodi Magister Ilmu Kemasyarakatan (IKM), FK-KMK UGM mengajak mahasiswa untuk membahas kebijakan pengolahan limbah medis dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan masyarakat seperti puskesmas dan klinik. Para mahasiswa akan diajak untuk mencari solusi yang lebih bagus dan sederhana.
Ketua Kuliah Perdana S2 IKM, Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Prof dr Laksono Trisnantoro, MSc, PhD mengatakan dari 78 rumah sakit dan 121 puskesmas di Yogyakarta diperkirakan memproduksi timbulan limbah medis sebesar 4008kg/hari. “Potensi bahaya limbah tersebut perlu dikelola secara tepat untuk mencegah timbulnya masalah kesehatan dan lingkungan,” ujarnya ketika konferensi pers di Joglo Alumni FK-KMK UGM, Kamis 15 Agustus 2019.
Ketua Kuliah Perdana S2 IKM, Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Prof dr Laksono Trisnantoro, MSc, PhD mengatakan tujuan untuk mengasah mahasiswa agar mempunyai kepekaan terhadap masalah limbah medis terhadap lingkungan karena Yogyakarta belum mempunyai instalasi pengolahan limbah medis sendiri. “Saat ini harus mengirim pengolahan limbah medis ke Jawa Barat,” katanya.
“Oleh karena itu, diperlukan pembahasan secara komprehensif terkait situasi, kebijakan, inovasi, dan teknologi, serta peran lintas sektor untuk menangani masalah limbah medis,” imbuhnya.
Sedangkan, Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, dr Imran Agus Nurali, SpKO mengatakan saat ini jumlah limbah medis lebih besar dari fasilitas pengolah limbah medis. “Masih ada gap sehingga sisanya dikhawatirkan tidak terolah. Untuk itu, minimal dilakukan usaha untuk memperbanyak pengolah limbah medis.
Rencananya akan ada dibangun di wilayah Indonesia timur dari KLHK seperti NTT,” tuturnya.
Ia mengatakan ada 294 ton limbah medis yang dihasilkan per hari secara nasional dan baru 220 ton per hari secara nasional yang bisa diolah, sedangkan ada sisa 70 ton limbah medis per hari secara nasional belum bisa diolah. “Saat ini kami mendorong fasilitas kesehatan agar secara mandiri memisahkan limbah yang bisa didaur ulang agar volume limbah medisnya menjadi sedikit dan mendorong pengolahan limbah nonincenerator. Tujuannya, sampai betul-betul tidak ada gap antara limbah yang dihasilkan dan pengolahnya,” ucapnya.
dr Imran juga menyebut Kemenkes saat ini juga sedang mendorong dibangunnya pengolahan limbah medis berbasis wilayah sehingga permasalahan limbah medis bisa diselesaikan di satu wilayah. “Semakin memperpendek jarak pengolahan limbah medis maka akan semakin mengurangi pencemaran lingkungan atau menghindari oknum yang tidak bertanggungjawab,” bebernya.
Sementara itu, Sekjen PERSI (Persatuan Rumah Sakit Indonesia) Pusat, Dr dr Lia Gardenia Partakusuma, SpPK(K), MM, MARS, FAMM menyebut di Indonesia baru mempunyai 10 fasilitas pengolah limbah medis (incenerator) dengan rincian 5 Jawa, 1 di Batam, 1 di Makasar, 1 Aceh, dan 1 di Kalimantan. “Itu kepunyaan swasta semua,” ucapnya.
“Satu fasilitas pengolah limbah medis itu punya kapasitas maksimum. Di tahun 2017, pengolahan limbah medis audah melewati batasnya sehingga ijin distop.
Saat itu kami harus melakukan pembakaran di pabrik semen yang sudah tidak terpakai karena terbatasnya pihak ketiga yang bisa diajak kerjasama,” imbuhnya.
Terkait pengolahan limbah medis berbasis wilayah, Dr dr Lia menginformasikan bahwa Yogyakarta nantinya juga akan membangun pengolahan limbah medis di wilayah Piyungan dengan lahan yang cukup luas. “Saat ini baru dibuat masterplan dan perijinannya,” tukasnya.
Nantinya, kalau Yogyakarta bisa memiliki pengolahan limbah medis sendiri, Dr dr Lia menyebut biaya pengolahan limbah medis di RS dan puskemas Yogyakarta bisa ditekan. “Saat ini biaya pengolahan limbah medis rata-rata 70-100 ribu per kilogram. Sebuah RS bisa sampai mengeluarkan 3 milyar rupiah per tahun untuk membayar pengolahan limbah medis,” jelasnya.
Tak dipungkiri oleh Dr dr Lia, tak mudah untuk membuat sebuah fasilitas pengolah limbah medis (incenerator) karena Transporter harus mengantongi ijin dari dinas perhubungan karena harus punya syarat khusus untuk kendaraannya dan pengolah limbah harus mempunyai ijin KLHK, lalu berita acara bahwa limbah tersebut sudah dimusnahkannya.
Diinformasikan, bahaya limbah sampah medis bisa menyebabkan dua dampak, yaitu (1) Dampak Akut, seperti jarum suntik yang berada di lingkungan bebas akan bisa mengandung berbahaya bila terinjak seseorang karena virus seperti Hepatitis dan (2) Dampak Kronis, menyebabkan penyakit kanker. “Untuk itu, limbah medis, seperti darah atau suntikan, wajib dikelola dengan baik sampai limbah tersebut tidak membawa dampak ke lingkungan,” tandas Dr dr Lia. (jat)
Artikel ini ditinjau ulang oleh redaksi bernas.id pada 11 Oktober 2026. Keterbatasan fasilitas pengolahan limbah medis merupakan persoalan struktural yang terus membayangi sistem kesehatan dan berpotensi mengancam masyarakat luas.
Artikel ini menegaskan bahwa penumpukan limbah medis bukan insiden sesaat, melainkan risiko berkelanjutan yang menuntut perhatian serius. Pembaca hari ini perlu memahami bahwa pengelolaan limbah medis yang aman adalah prasyarat kesehatan publik, bukan sekadar urusan teknis.
