SLEMAN, BERNAS.id – Pemerintah dalam lima tahun ke depan akan mendorong lebih banyak anak muda lulusan SMA dan SMK untuk melanjutkan pendidikan di pendidikan sekolah vokasi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sekitar 500 pendidikan vokasi di kota-kota yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Akses untuk bisa mengenyam pendidikan vokasi ini akan ditopang dengan adanya kartu indonesia pintar (KIP) kuliah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan mendorong banyak anak miskin bisa kuliah dan bekerja.
Baca juga: Apa Itu Jurusan Sistem Informasi?
Inilah Mata Kuliah dan Prospek Kerjanya
Hal itu dikemukakan oleh Deputi Menteri Bidang Pendidikan dan Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Republik Indonesia Prof Agus Sartono saat menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional yang bertajuk The Future of Oral Health Care in Indonesiayang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) UGM di ruang balai senat, Gedung Pusat UGM, Jumat 28 Juni 2019.
Agus Sartono menyebutkan setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK di atas 3,5 juta orang, sementara daya tampung masuk perguruan tinggi hanya sekitar 1,8 juta orang. Hampir dari separuh lulusan perguruan tinggi ini tidak melanjutkan kuliah ke pendidikan tinggi. Posisi ini menurutnya menjadikan jumlah angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar sekitar 65 %, pendidikan menengah 25 persen dan sisanya 10 persen dari lulusan perguruan tinggi.“Karenanya kita kembangkan lima ratus sekolah vokasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Baca juga: 5 Universitas Jurusan Sistem Informasi Terbaik di Indonesia
Menurut Agus, pendidikan sekolah vokasi saat ini menajdi pilihan untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja serta mendorong peningkatan ekonomi keluarga kurang mampu. “Kita mendorong anak-anak masuk ke vokasi dengan memberi kartu indonesia pintar.
Pendidikan vokasi menjadi pilihan karena kita harapkan vokasi nantinya menopang keluarga jadi sejaterah, menurunkan angka kemiskinan dan mendorong mereka kuliah,” katanya.
Menyinggung soal peran para dokter gigi dan perawat gigi, ia berpesan agar lulusan Kedokteran Gigi ini tidak lagi melirik pasar kerja di dalam negeri namun sudah menjangkau di daerah kawasan ASEAN. Namun begitu para profesi dokter gigi dan ilmu keperawatan gigi ini bisa meningkatkan standar kualifikasi dengan adanya sertifikasi dari lembaga terkait yang sudah diakui antar negara. “Jangan lagi melirik ke pasar domestik tapi sudah memikirkan kerja di lingkungan Asean dengan meningkatkan kualifikasi, jika tidak, maka kita menghadapi ancaman masuknya tenaga kerja dari luar,” katanya.
Baca juga: 13 Universitas Jurusan Akuntansi Terbaik Indonesia dan Luar Negeri
Sementara Kepala Deputi Koordinasi Bidang Peningkatan Kesehatan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan drg. Agus Suprapto, M.Kes mengatakan kesenjangan pelayanan kesehatan antar wilayah di Indonesia masih menjadi persolan yang menjadi prioritas pemerintah.
Menurutnya kesenjangan tersebut disebabkan sistem pelayanan dan promosi kesehatan yang selama ini belum merata.
Ia mengutip dari hasil survei kesehatan gigi nasional belum lama ini yang menyebutkan bahwa hanya 2,8 persen penduduk RI yang berusia di atas tiga tahun yang memiliki perilaku menyikat gigi dua kali sehari. “Saya kira hal terjadi karena kurangnya upaya promosi kesehatan gigi dan mulut serta jumlah dokter gigi yang tidak tersebar merata,” ujarnya.
Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM Dr Ahmad Syaify, DDS, MClin, dalam pidato sambutannya saat pembukaan seminar internasional mengatakan profesi dokter gigi dan perawat gigi serta kesehatan mulut harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan saat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Dokter gigi dan ahli kebersihan gigi harus peduli dengan perkembangan semacam itu,” katanya. (jat)
Baca juga: Daftar Universitas Kuliah Jurusan Bisnis Manajemen di Indonesia


