SLEMAN, BERNAS.id – Golput atau sikap perilaku untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu menjadi kajian penting di negara dengan penerapan voluntary voting seperti di Indonesia. Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis big data tentang isu golput menjelang Pemilu 2019.
Data diperoleh melalui beberapa sumber, yaitu percakapan di dalam social media twitter dan pemberitaan di lebih dari 200 media online. Adapun perangkat analisis big data yang digunakan adalah hasil kerjasama dengan PT Telkom.
Analisis atas isu Golput atau ketidakhadiran pemilih di social media dilakukan dalam rentang 27 Januari hingga 19 Februari 2019.
Arya Budi, Dosen DPP Fisipol UGM mengatakan golput bisa mengancam delegitimasi kepemimpinan yang terpilih. “Jika terpilih kurang dari 50 persen, maka legitimasi hanya diakui kurang dari 50 persen,” katanya di Fisipol UGM, Senin 25 Februari 2019.
“1 dari 10 tweet yang berbicara golput mengampanyekan untuk golput. Nah kira-kira begitu. Dari Big Data kami mengatakan itu,” tambahnya.
Arya pun menyebut sebaran dan frekuensi kata golput dari percakapan akun media sosial di Twitter, misal ada sekian banyak tagar yang bicara golput dan berkampanye soal golput seperti #coblossamping, #coblosKPUnya, bahkan ajakan provokasi soal golput, #tidakdatangkeTPS #AyoKitaGolput #TetapGolput #Pemilu Haram #ParpolMenipumu #PemiluMembunuhmu #MariGolput #Bubarkan Pemilu. “Itu ungkapan ekspresi yang kita tangkap di Twitter,” katanya.
Menurut Arya, frekuensi kata #golput tersebar tergantung dari gadget, kelas sosial, dan internet yang dimiliki.
Ia pun menyebut daerah perkotaan yang berbicara tentang golput. “Kota Jogja sekitar 10 persen untuk membicarakan soal golput. Jogja termasuk besar. Lalu, Jakarta 14 persen dan Kota Bandung 21 persen,” tukasnya.
“Ada beberapa akun yang followernya banyak berbicara tentang golput, misal akun orang-orang berpengaruh seperti di Jogja, akun @SautSitomurang atau ketika momentum politik seperti debat pilpres, misal ada kata kecewa,” imbuhnya.
Lanjut tambahnya, ada akun yang memang diciptakan secara khusus untuk berbicara atau berkampanye golput. “Paling sering mengetweet golput, cukup intens.
Ada 1099 akun, tweet sekitar 3000, dan hastag 2600,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyebut akun media yang banyak berbicara golput. “Kita juga membaca 276 media online yang memberitakan isu golput, misal media online, Detik, IDNTimes, Media Indonesia. Yang membicarakan golput, jumlahnya di bawah 10 persen dari total yang dilacak,” tuturnya.
Sedangkan, Wawan Masu'di Wakil Dekan dan Dosen Fisipol UGM menjelaskan tentang potensi adanya golput. “Pertama, karena perasaan yang tidak puas baik terhadap incumbent dan oposisi, misal waktu debat. Oposisi tidak sanggup memberi harapan,” jelasnya.
“Kedua, tidak ada alternatif kandidat yang dipandang cukup mewakili.
Kedua kandidat dianggap sama-sama memiliki kelemahan. Keadaan dilematis ini akan dihadapi pemilih,” tambahnya.
Ketiga, ia menyebut adanya persepsi bahwa sistem politik atau rezim dianggap tidak memiliki legitimasi dan keempat, pilihan golput adalah hak.
“Kampanye golput akan mengancam legitimasi Demokrasi. Menguatkan ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga yang dipilih misal karena korupsi.
Lalu, suara-suara ketidakpercayaan terhadap demokrasi akan semakin kuat,” tandasnya. (jat)