BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

Kota Jogja Tertinggi Dalam Pelanggaran APK di DIY

YOGYA BERNAS ID Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Jogja mencatat Kota Jogja sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi pelanggaran pemasangan alat peraga...

Minggu, 10 Februari 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 9 Februari 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

YOGYAKARTA, BERNAS.id – YOGYA, BERNAS.ID-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja mencatat Kota Jogja sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terhitung dejak September 2018 hingga 29 Januari 2019, ada sebanyak 2.811 buah APK yang sudah ditertibkan.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan Bawaslu Kota Jogja, Noor Harsya Aryo Samudro mengungkapkan, pelanggaran APK yang terjadi mulai dari pemasangan tanpa izin, tidak sesuai penempatannya dan APK dipasang di area yang tidak boleh dipasangi APK. Titik pelanggaran beberapa di antaranya di Jalan Panembahan Senopati, Jalan Sultan Agung, dan Jalan Ahmad Dahlan.

Menurut dia, jumlah pelanggaran tersebut bisa saja mengalami peningkatan mencapai dua kali lipat, apabila bendera masuk dalam kategori APK.

Di Kota Jogja, bendera parpol tidak masuk ke dalam salah satu APK dan tidak diatur dalam Perwal maupun aturan KPU.

Sedangkan di kabupaten lain di DIY, bendera masuk dalam salah satu bentuk APK, baik itu berdasarkan Perbup maupun surat keputusan KPU setempat.

“Jenis APK yang kami tertibkan mulai dari spanduk, umbul, rontek. Kalau bendera termasuk dalam APK, maka hampir semua melanggar,” ungkapnya, Sabtu (9/2/2019).

Selain menertibkan APK, Bawaslu juga sudah melayangkan lima surat imbauan dan 307 imbauan lisan.

Isinya meminta agar timses, caleg dan tim kampanye menaati aturan yang berlaku selama masa kampanye.

Surat imbauan yang sudah dikeluarkan, menyangkut larangan di tempat ibadah, karena ada caleg yang melaksanakan kegiatan perayaan Natal bersama.

Di samping itu, Bawaslu Kota Jogja juga sudah menegur satu organisasi perangkat daerah yang telah memberikan tempat izin penggunaan gedung bangunan pemerintah, bagi sebuah kelompok. Dalam izin penggunaan, awalnya hanya untuk kegiatan kesenian.

Namun ternyata, salah satu rangkaian kegiatan di dalamnya adalah deklarasi dukungan kepada salah satu paslon presiden.

“Kami minta kontrol dari OPD itu dalam hal administrasi dan lapangan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bawaslu berkomitmen mengawasi kegiatan kampanye dengan maksimal, sehingga dalam seharinya Bawaslu mengawasi kampanye bersama Panwaslucam. Pengawasan juga dilakukan di gudang logistik Pemilu, sejumlah A5 Corner dan lokasi perekaman data KTP elektronik, misalnya di lapas dan rutan. (den)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah