BERNAS

Berita Nasional sejak 1946

DAERAH

MK Sosialisasi Pemilu yang Berintegritas

Sabtu, 9 Februari 2019 00:00 WIBOleh: Redaksi Bernas

Disusun dengan bantuan AI dan pemeriksaan otomatis. Tata Kelola Konten

🗓️ Dipublikasikan pada 8 Februari 2019.

Sebagian data dan informasi dalam artikel ini mungkin telah berubah sejak tanggal terbit. Lihat berita daerah terbaru →

KOTAYOGYAKARTA, BERNAS.ID- Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Dr Anwar Usman, SH, MH menyebut beberapa hal untuk mewujudkan pemilu pileg dan pilpres serentak yang berintegritas di tahun 2019. Ia menyebut peran yang besar dari perguruan tinggi, pers, dan masyarakat untuk mengawasi pemilu.

“Ada beberapa hal untuk menuju ke sana, pertama para penyelenggara, terutama KPU yang diawasi Bawaslu, dan diawasi secara etika oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” katanya di Kampus UII, Cik Dik Tiro Yogyakarta, Jumat 8 Februari 2019.

Dr Anwar menyebut peran masyarakat melalui perguruan tinggi sangat besar karena bagaimanapun, tanpa ada pengawasan masyarakat, tanpa ada dorongan perguruan tinggi, termasuk pers untuk mewujudkan pemilu serentak 2019 berintegritas hanya sebuah mimpi.

“MK sejak bulan Oktober 2018 dan sampai Maret 2019 menjelang hari H, akan menyosialisasikan, bukan hanya bagaimana teknik hukum acara ketika hasil pemilu ini akhirnya bermuara kepada MK, tapi MK punya perhatian untuk ikut berpartisipasi agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan di republik ini, bisa menggunakan haknya tanpa ada yang mencurangi, tanpa ada pengaruh dari politik uang, kemudian dilaksanakan oleh para penyelenggara yang berintegritas,” bebernya.

Ketua MK menyatakan kalau hal-hal yang disampaikan tersebut bisa dilaksanakan, akan melahirkan pemimpin yang berintegritas dan bermoral tinggi. “Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi,” ujarnya.

Selain menerbitkan sejumlah peraturan MK untuk memudahkan proses pengajuan sengketa pemilu, Dr Anwar menyatakan pada prinsipnya, MK sudah siap dengan berapapun perkara yang masuk dengan personil yang ada dengan seperangkat aturan yang telah dibuat agar celah-celah untuk sengketa hasil pemilu tidak diselesaikan dengan baik, itu bisa dihindari.

“Idealnya hasil pileg dan pilpres Pemilu 2019, harapannya tidak ada perkara Pemilu yang bermuara ke MK,” tandasnya. (jat)

Bagikan artikel ini

WhatsAppTelegram

Liputan lain

Semua berita DaerahPilar Daerah