SLEMAN, BERNAS.id – HS, mahasiswa Fakultas Teknik UGM sebagai terlapor dugaan pencabulan dan pemerkosaan mahasiswi Fisip UGM, inisial AL saat KKN di pulau Seram, Maluku, pertengahan Juli 2017 lalu mendukung Polda DIY untuk tetap melanjutkan penangganan dan penyelesaian kasus tersebut.
Senin lalu (4/1), meskipun antara HS dan AL sendiri sudah sepakat mengakhiri perkara itu dengan memilih secara nonlitigasi (interen UGM), HS sebagai terlapor tidak ingin perkara itu dihentikan karena ditandatanganinya kesepakatan tersebut. HS tetap menginginkan agar semuanya terang benderang, terutama benar tidaknya tuduhan dugaan pemerkosaan itu melalui pembuktian kepolisian.
Untuk itu, HS meminta agar Polda DIY segera melakukan gelar perkara agar terungkap dengan jelas dan masyarakat mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. ?Itulah yang diinginkan klien saya,? kata kuasa hukum HS, Tommy Susanto terkait perkembangan kasus itu di Sumberan, Ngentak, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman, Jumat 8 Februari 2019.
Tommy mengatakan jika nanti dalam gelar perkara kliennya HS terbukti melakukan tindakan seperti yang dituduhkan maka klienya tersebut siap menjalani proses hukum sesuai aturan. Namun, bila apa yang dituduhkan itu ternyata salah, HS akan melakukan langkah-langkah hukum tersendiri.
?Karena itu kami meminta Polda DIY segera melakukan gelar perkara terbuka.
Jika benar ada dugaan, kliennya harus ditetapkan jadi tersangka demi kepastian hukum, namun bila tidak benar, mohon dihentikan dengan mengeluarkan SP3,? ujarnya.
Terkait HS yang menyatakan permintaan minta maaf saat penandatanganan perjanjian kesepatan penyelesaian perkara itu, Tommy menyatakan kliennya HS minta maaf dan menyesal karena masalah ini menjadi ramai di masyarakat, bukan karena melakukan perbuatan perkosaan dan pencabulan seperti yang dituduhkan.
?Jadi kliennya minta maaf dan menyesal karena perkara itu, bukan perbuatannya,? tutupnya. (jat)