Kasus Dugaan Pelecehan Seksual dan Perkosaan UGM Berakhir Damai

SLEMAN, BERNAS.ID- HS dan AL memilih penyelesaian internal di UGM secara damai terkait kasus dugaan pelecehan dan perkosaan ketika keduanya melakukan KKN di Pulau Seram Maluku, Juni pertengahan tahun 2017. Keduanya menandatangani klausul kesepakatan tersebut dengan materai disaksikan Rektor UGM, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fisipol UGM, dan Dekan Teknik UGM.

Rektor UGM, Panut Mulyono mengatakan keduanya HS dan AL dengan kesungguhan hati, ikhlas, dan lapang dada, telah saling bersepakat memilih penyelesaian secara internal UGM. “HS telah menyatakan mengaku bersalah dan menyesal dan memohon maaf atas peristiwa yang terjadi. Bahwa saudara HS, saudari AL, dan UGM menyatakan perkara ini sudah selesai.

HS wajib mengikuti mandatori konseling dengan psikolog klinis yang ditunjuk oleh UGM atau yang dipilihnya sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya,” jelasnya ketika konferensi pers di Ruang Sidang Pimpinan UGM, Senin sore 4 Februari 2019.

Rektor Panut juga menyebut bahwa saudari AN wajib mengikuti trauma konseling dengan psikolog klinis yang ditunjuk oleh UGM atau yang dipilihnya sampa dinyatakan selesai oleh psikolog yanh menangani. “UGM memfasilitasi dan menangggung sepenuhnya kebutuhan dana konseling untuk keduanya baik yang dilakukan HS dan AL. UGM memberikan dukungan dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi setara dengan komponen dalam beasiswa bidik misi (UKT dan biaya hidup) kepada AL,” katanya.

Lanjut Rektor Panut, UGM memberikan mandat kepada kedua Fakultas Ilmu Sosial dan Politik serta Fakultas Teknik untuk mengawal sepenuhnya proses pendidikan bagi mereka berdua, HS dan AL agar dapat diselesaikan pada bulan Mei 2019. “Dan memastikan bahwa seluruh klausul yang tadi disepakati akan dilaksanakan dengan baik. UGM melakukan pembenahan tata kelola penanganan dan pemulihan perkara serupa dengan mekanisme penanganan perkara yang jelas dan baik di tingkat fakultas maupun universitas, agar perkara serupa tidak terulang dimasa yang akan datang,” tuturnya.

“Pada intinya kami belajar dari peristiwa yang terjadi, apa yang kurang, kami benahi.

Kami preventif dengan berbagai aturan dan tindakan pembekalan agar kasus serupa tidak terulang,” imbuhnya.

Sedangkan, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM, Paripurna Poerwoko Sugarda, menjelaskan mengapa proses kasus ini begitu lama. “Karena kasus ini sangat sensitif. Kita harus mengutamakan aspek kehati-hatian untuk seminimal mungkin menimbulkan dampak terutama dampak psikologis dan dampak-dampak lainnya kepada adik-adik yang terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

“Kami berterima kasih kepada kedua dekan dari adik-adik ini turut serta melakukan pendekatan, menyadarkan untuk segera  menyelesaikan kasus ini, melihat ke depan dan mengambil pelajaran dari kasus ini sehingga perlu waktu. Tidak hanya kejadian yang tampak di luaran, tetapi harus melihat sampai ke dalam.

Kami harus melihat melakukan berbagai analisis,” imbuhnya.

Terkait pelaporan Arif Nurcahyo yang berstatus pegawai UGM, Paripurna mengatakan laporan itu sebagai pribadi sehingga tidak mengatasnamakan UGM. “Nah rektor baru mengetahui setelah laporan itu dilakukan dan kemudian, rektor memanggil yang bersangkutan dan memberikan teguran, lain kali jika ingin melakukan pelaporan, meskipun sebagai pribadi, selayaknya minta ijin dan pertimbangan kepada rektor,” ujarnya.

“Jadi laporan itu adalah hak warga negara, siapapun bisa melaporkan kasus ini. Jadi, kami tidak meminta pelapor untuk menarik karena itu adalah hak pribadi. Kasus ini bukan delik aduan, sehingga kepolisian bisa saja memproses laporan ini tanpa harus ada laporan dari pihak manapun,” tandasnya. (jat)