Harta Haram dari Almarhumah, Ahli Waris Berakhir di Jeruji Besi

SLEMAN, BERNAS.ID- Secara perdata, PT Sport Glove Indonesia (SGI) menuntut pengembalian uang penggelapan yang dilakukan Alm. Deutzy Nofolina Tonggembio ketika menjabat sebagai presiden direktur di PT SGI melalui ahli waris Jootje Max Sondakh sebagai penerus hak dan kewajiban sekitar Rp 21,4 milyar antara bulan Januari 2015 sampai Desember 2015.

Perkara perdata ini telah diajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cibinong melalui putusan Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2018/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2018.

Pengacara PT SGI, Sonny Singal, SH mengatakan modus operandi penggelapan itu ketika setiap bulan ada pembayaran gaji karyawan, jumlahnya di mark up. “Jadi, pada bulan Januari 2015, uang sejumlah 1,9 milyar untuk gaji karyawan, staf, dan pimpinan ditransfer PT SGI kepada rekening pribadinya Presiden Direktur juga sejumlah 1,9 milyar. Padahal, gaji seluruh karyawan, setelah diketahui dan ditotal hanya sejumlah 1,1 milyar sampai 1,2 milyar,” jelasnya ketika konferensi pers di salah satu rumah makan di kawasan Gondanglegi Sleman, Minggu malam 4 Februari 2019.

“Yang dipindahkan ke rekening pribadi itu sejumlah 1,9 milyar dari bulan Januari-Februari-Maret.

Lalu, bulan April-Mei-Juni-Juli, sudah menjadi 2,1 milyar. Sesudah masuk Agustus- September sampai Desember, sudah menjadi 2,9 milyar. Itu yang dicairkan PT SGI ke rekening pribadi presiden direktur,” imbuhnya.

Setelah dikonfirmasi kepada semua karyawan yang menerima gaji per bulan, lalu setelah ditotal sampai bulan Desember 2015, Sonny mengatakan sampai bulan Desember 2015, total selisih yang digelapkan mencapai 21,4 milyar.

Ia pun menjelaskan tentang dua mekanisme pembayaran gaji di PT SGI. “Pertama, untuk pembayaran gaji bulanan buruh pabrik itu dibayarkan secara otomatis dari rekening PT SGI di bank langsung ditransfer ke buruh pabrik yang berjumlah kurang lebih 4300 begitu ada perintah pembayaran gaji,” ujarnya.

Untuk mekanisme kedua, Sonny menyebut untuk gaji dari direksi, komisaris, manajer, supervisor, dan staf/karyawan PT SGI, tidak ditransfer langsung melalui bank PT SGI kepada rekening bank karyawannya, tapi gaji itu dimasukkan ke rekening pribadi presiden direktur.

Setelah itu, presiden direktur baru pergi ke ATM ditransfer satu per satu yang berjumlah 150-an karyawannya yang antara satu per satu karyawannya, tidak saling tahu gajinya.

“Setelah almarhum meninggal, manajemen baru akan membayar gaji karyawan, lalu ketika tanya bagian keuangan, dijawab yang hanya tahu Ibu Presiden Direktur karena dia hanya yang pegang. Ibu cuma minta bagian keuangan, sejumlah uang ditransfer ke rekeningnya. Nah itu modus operandinya.

Kalau dilihat dibuat secara sistematis,” tambahnya.

Sonny pun menjelaskan kembali alasan PT SGI melakukan  proses hukum secara  perdata. “Karena yang melakukan ini sudah meninggal, akhirnya penipuan dan penggelapan sudah tidak bisa diproses. Maka PT SGI menempuh jalur perdata untuk mendapatkan kembali uang yang digelapkan itu dengan cara menggugat di Pengadilan Negeri Cibinong guna mendapatkan pertanggungjawaban dari ahli waris karena selain menerima hak, kewajibannya juga harus ambil alih. Itu yang dituntut di Pengadilan Negeri Cibinong dan sudah diputuskan 20 Desember 2018 kemarin,” bebernya.

“Dinyatakan oleh pengadilan ada beberapa poin, antara lain menyatakan almarhum telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan ahli waris telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau bertanggungjawab atas kerugian 21,4 milyar, dan menyatakan ahli waris bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk mengembalikan kerugian PT SGI.

Itu telah diputus. Mereka putuskan berdasarkan bukti, bukan keluhan yang tidak jelas. Makanya PT SGI optimis,” tambahnya.

Selain kasus perdata, Sonny juga mengatakan ada 2 perkara lagi yang akan membuat Jootje Max Sondakh berpotensi menjadi tersangka. “Ini ada 2 lagi perkara yang sedang berjalan di Polda Metrojaya, pengaduan palsu.

Ahli waris ini melaporkan PT SGI, tapi setelah diproses dilakukan penyelidikan dan penyidikan, ternyata tidak cukup bukti dihentikan oleh kepolisian dengan SP3 sehingga PT SGI bisa melaporkan balik,” ucapnya.

Ia pun merinci, yakni pertama, ada satu laporan yang mengatakan ada akta-akta notaris yang palsu dan kedua, PT SGI dilaporkan menyerobot, memasuki pekarangan dalam hal ini memasuki kantor pusat PT SGI di Jakarta, padahal milik PT SGI yang pembelian dan perincian ada di pembukuan. “Begitu diperiksa sebagai terlapor, PT SGI menunjukkan semua pembayaran, kebetulan pembayaran dicicil per bulan untuk ruko itu. Semua dokumen itu ada lengkap. Polisi melihat bahwa secara materiil yang membeli itu PT SGI,” tandasnya. (jat)