Tantangan SDM Hadapi Disrupsi pada Era Revolusi Digital dalam Rangka Redesain USO

Bernas.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika  (Kominfo) RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menyelenggarakan Dialog Publik Tantangan SDM Menghadapi Disrupsi pada Era Revolusi Digital dalam Rangka Redesain USO, Jumat (23/11/2018) di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta.

Anggota Komisi I DPR RI, DR H Sukamta, PhD pada kesempatan itu menjelaskan bagaimana menghadapi disrupsi pada era revolusi industri 4.0.  “Istilah disruption diperkenalkan pertama kali oleh Clayton M Christensen tahun 1997. Disruption artinya gangguan, semua bidang kehidupan terganggu oleh inovasi teknologi digital,” ucapnya.

Dikatakan mengganggu lanjut Sukamta karena kehadiran teknologi digital telah mengganggu tatanan yang ada, baik dalam bidang ekonomi, komunikasi, budaya, politik, dan lainnya. “Pihak yang memiliki daya saing lah yang dapat menghadapi disruption ini menjadi peluang yang membuatnya semakin berkembang. Sementara yang berdaya saing rendah akan musnah,” terangnya.

Padahal realitanya, secara umum pemanfaatan dunia digital belum optimal, masih cenderung hanya untuk bersosialisasi. “Internet penuh dengan konten negatif seperti hoax, caci maki, dan lainnya.

Akses internet pun belum merata dari Sabang hingga Merauke, serta kecepatan internet masih tergolong rendah, kecepatan rata-rata internet Indonesia peringkat 75 dunia, meskipun peringkat kecepatan internet Indonesia cukup tinggi yaitu peringkat ke 4 dunia,” kata Sukamta.

Untuk itu dibutuhkan peran pemerintah seperti program redesain Universal Service Obligation (USO). “Empat karakteristik USO kedepan adalah komprehensif, bottom up, cluster, dan sinergis. Redesain ini melibatkan 4 stakeholder yaitu Pemda, Kementerian/Lembaga terkait, operator telekomunikasi dan kelompok masyarakat,” urai Anggota DPR RI Fraksi PKS asal DIY ini.

Selanjutnya DPR RI menyusun Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Urgensi RUU Perlindungan Data. DPR bersama Pemerintah komitmen untuk membahas secara bersama RUU Perlindungan Data ini,” katanya.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Drs Gun Gun Siswadi menjelaskan tentang transformasi di era digital. “Perubahan offline menjadi online adalah online lebih murah daripada offline, online tidak harus punya produk, tidak perlu ada toko atau gudang, menjangkau konsumen lebih luas, bisa berjualan selama 24 jam, dapat dikerjakan dimana saja,” jelasnya.

Untuk itu diperlukan warga melek media digital, khususnya generasi muda harus mampu berpikir kritis terhadap semua konten yang ada didalam media digital. “Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat memanfaatkan kebebasan berinformasi secara baik, perlunya warga melek media digital agar menyadari pentingnya beretika di media jejaring sosial, dan warga yang melek digital ini diharapkan akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka,” katanya.

Gun Gun juga menerangkan kondisi saat ini, dimana banjir informasi yang ada merupakan perpaduan berita hoax dengan berita benar dan valid. “Banjir informasi dari informasi yang benar dan valid sampai berita hoax, dari hoax yang sekedar bercanda sampai hoax yang bersifat provokasi, agitasi, dan propaganda,” terangnya.

Sementara Pakar SDM perwakilan Akademisi Setyabudi Indrartono, Phd mengungkapkan dengan revolusi industri 1.0 dampak yang terjadi adalah problem sosial. “Terjadinya pengangguran masal, demonstrasi masal menuntut penyediaan tenaga kerja, tenaga mesin menjadi jauh lebih murah,” ujarnya.

Dan saat ini memasuki revolusi industri 4.0 yang dimulai pada tahun 2000, mesin-mesin yang menggunakan operator diganti oleh mesin-mesin fully automatic, sehingga hanya sedikit membutuhkan tenaga manusia. “Contoh lain adalah penjaga pintu parkir dengan e-parking, google dalam mengembangkan self driving car sehingga tidak memerlukan tenaga manusia dalam berkendara,” katanya. (mar)